Tampilkan postingan dengan label perpustakaan desa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perpustakaan desa. Tampilkan semua postingan

Minggu, 13 Januari 2013


Kampung dalam terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah). Kalimat dalam tanda kurung seperti sebuah kutukan yang terus berjalin kelindan dalam kehidupan kampung.

Kampung dalam banyak hal memang selalu tertinggal dari kota. Termasuk dalam dunia literasi. Sumber-sumber ilmu pengetahuan amat sulit menyentuh wilayah yang secara geografis jauh dari akses kendaraan. Dan inilah alasan utama yang sering terdengar ketika ada pertanyaan, kenapa buku-buku baru sulit mencapai kampung? Atau, kenapa buku-buku yang sampai di kampung sudah terbit entah beberapa tahun silam?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi masalah, utamanya bagi penulis-penulis resensi yang hidup di pelosok. Bagaimanapun, mereka membutuhkan buku-buku baru untuk diresensi. Sementara, buku-buku yang mereka dapatkan sudah usang dan bila terpaksa diresensi akan ditampik media.

Memang, persoalan utamanya bukan hanya berkisar masalah resensi. Ada hal yang lebih mendasar, yaitu keterpenuhan dan kecepatan akses ilmu pengetahuan di wilayah tersebut. Saat ini, akses ke arah sana cukup sulit diperoleh. Masyarakat kampung tentu saja masih termasuk bagian dari Indonesia (walau sering dilupakan mentah-mentah oleh pemerintah) yang berhak atas pengejawantahan Undang-Undang Dasar tentang hak mereka memperoleh pendidikan.

Salah satu usaha pemerintah dalam rangka mendekatkan masyarakat kampung dengan perpustakaan adalah melalui pengiriman mobil-mobil perpustakaan keliling. Saat ini ada 65 mobil untuk perpustakaan propinsi dan 399 untuk kota/kabupaten. Namun, tentu saja fasilitas itu masih jauh dari cukup, mengingat jumlah kabupaten di Indonesia saat ini sekitar 430-an.

Beberapa tahun belakangan, kampung-kampung memang sudah disambangi internet. Bahkan menjadi demam semenjak menjamurnya situs jejaring sosial. Di pedalam Madura, tempat saya tinggal, anak-anak bahkan sudah fasih menggunakan fasilitas tersebut untuk mempercakapkan banyak hal dalam kehidupan mereka.

Namun, maraknya internet itu tidak dibarengi dengan pengetahuan dasar tentang seluk-beluk dunia maya. Mereka hanya menjadi konsumen pasif yang kadang malah tereksploitasi. Ruang pribadi dimuat habis-habisan di situs jejaring sosial tanpa mempertimbangkan akibat yang akan mereka terima.

Di kalangan para orang tua, demam situs jejaring sosial ini kadang menjadi anekdot tersendiri. Misalnya di antara mereka ada yang bertanya, �Pesbuk argena berempa, Cong?� (Facebook harganya berapa, Nak?). Ini tentu saja berangkat dari ketidaktahuan mereka bahwa Facebook bukanlah benda semisal goreng pisang atau bulud.

Inilah realitas kampung. Pendidikan yang rendah telah membuat masyarakatnya terpuruk ke dalam labirin hitam kebodohan. Para pendidik hanya pontang-panting memfoto copy sertifikat untuk lolos sertifikasi dan menerima gaji tanpa mempertimbangkan kehidupan pendidikan para siswanya. Sekolah berlomba-lomba membangun gedung mentereng. Mungkin salah satu ruang berplakat �Perpustakaan�, tapi lihatlah ke dalamnya. Buku-buku yang berjajar di rak sangat sedikit dan tidak bermutu.

Membayangkan kampung buku mungkin terasa sulit mengingat peran dari pemerintah yang sangat minim. Namun, itu bukan hal yang mustahil bila ada kemauan. Kita bisa mewujudkannya dengan cara swadaya, tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah. Eko Tjahyono salah seorang pejuang perpustakaan kampung dari Malang, Jawa Timur, pernah mewujudkan mimpi tersebut. Dia bahkan pernah mau menjual ginjalnya hanya karena ingin menebus tanah yang akan dijual tetangganya. Perpustakaan Rumah Bangsa yang dia bangun berada di atas tanah tersebut.