Tampilkan postingan dengan label Tentang Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tentang Hukum. Tampilkan semua postingan

Kamis, 10 April 2014

Tongsampah - Kali ini akan saya share juga beberapa tugas kuliah saya khususnya tugas SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA. Langsung saja kawan.

SUBJEK HUKUM DALAM PERDATA

Pengertian subyek hukum (rechts subyek) menurut Algra dalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedengkan pengertian wewenag hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasul dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Naturlijke Person) dan Badan Hukum (VichtPerson) misalnya : PT, PN, Koperasi.
Subjek Hukum disini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manusia

Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu :
a. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif.
b. kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kendungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah ; orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksankan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.
Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum :
1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

2. Badan Hukum

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum menurut pendapat wirjono prodjodikoro adalah sebagai berikut: �suatu badan yang di damping menusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.� Sarjana lain mengatakan: �badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu (yayasan). Sri soedewi Masjchoen sofwan mengatakan: �baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupkana person pendukung hak dan kewajiban.�

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:
1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
4. Ikut serta dalam lalu lintas hukum� bias melakukan jual beli
5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Semuanya ini dilakukan oleh para pengurusnya. Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni :
1. Badan hukum publik
Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
2. Badan hukum privat
Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Objek Hukum Dalam Perdata

Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BWI, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa),sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak / belum ada yang (dapat) memilikinya.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini.
Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:
a. Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
b. Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan .
c. Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .
d. Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi :
a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda dimaksud, yaitu : Kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah .
Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan :
Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie
Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan
Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).

b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya.

Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang dipasang pada pabrik.Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Ps.507 BWI). Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergaerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Ps.508 BWI).

c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis
Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dlsb. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada,dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dlsb .

d. Benda sudah ada dan benda akan ada
Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI) .

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan
Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan .

f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi
Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalambeberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dlsb.

g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar
Arti penting pembeaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dlsb. Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas �siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya�. Contohnya, perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian dlsb.

Mungkin cukup itu, terimakasih.

Sabtu, 05 April 2014

Tongsampah - Ada beberapa teori tentang hakikat badan hukum, yaitu:

1. Teori fiksi dari Freidrich Carl Von Savigny

Hanya manusia lah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. Badan hukum itu ciptaan Negara/pemerintah yang wujudnya tidak nyata, untuk menerangkan sesuatu hal.

2. Teori organ dari otto von gierke

Badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum yang dapat meyatakan kehendak melalui alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota) seperti halnya manusia. Badan hukum itu nyata adanya.

3. Teori harta kekyaan bertujuan dari brinz

Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan kekayaan perorangan, tapi serikat tujuan tertentu. Badan hukum itu mempunyai pengurus yang berhak dan berkehendak.

4. Teori kekayaan bersama dari molengraaft

Apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya merupakan hak dan kewajiban para anggota bersam-sama. Kekayaan badan hukum juga merupakan kekayaan bersama seluruh anggotanya.

5. Teori kenyataan yuridis dari paul scholter

Badan hukum itu merupakan kenyataan yuridis. Badan hukum sama dengan manusia hanya sebatas pada bidang hukum saja. Suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha dapat berstatus badan hukum harus memenuhi syarat-syarat materil mupun syarat formal.

Mungkin itu saja sekian dari saya, semoga bermanfaat. Amin..

Kamis, 28 November 2013

Tongsampah - Selamat datang kawan semua, pada kesempatan kali ini penulis ingin sekali membahas tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia ini dalam coretannya yang berjudul ASAS ASAS DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN. Di Indonesia kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-undang no.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang tertera pada pasal 1 UU tersebut yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiaman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselanggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Setelah kita mengetahui mengenai apa itu kekuasaan kehakiman, maka dari itu penulis akan menuju kembali kepokok bahasan yaitu tentang asas asas dalam kekuasaan kehakiman. Dibawah ini terdapat beberapa asas yang penulis ambil dari UU no. 14 tahun 1970 :
Dalam kekuasaan kehakiman dikenal beberapa asas :
1. Di Negara hanya ada peradilan negara tidak dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. (pasal 3 ayat 1)
2. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (pasal 4 ayat 1)
3. Peradilan dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya yang ringan. (pasal 4 ayat 2)
4. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. (pasal 5)
5. Kekuasaan kehakiman bersifat menunggu atau pasif.
6. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumanya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memriksa dan mengadilinya. (pasal 14)
7. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum.
8. Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. ( pasal 15)
9. Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar ( recusatie ) terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (pasal 28 ayat 1)
10. Seseorang hakim yang terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua salah seorang anggota hakim, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. ( excusatie, pasal 28 ayat 2 )
11. Semua keputusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan. (pasal 23 ayat 1)
12. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. (pasal 31)

Diatas merupakan asas asas dalam kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang no.14 tahun 1970. Mungkin cukup segitu pembahasan dari penulis mengenai ASAS ASAS DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN semoga artikel ini bermanfaat untuk anda semua.
Terimakasih.

Minggu, 24 November 2013

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum- melanjudkan dari artikel Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara disini penulis akan membahas tentang Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara, seperti yang kita ketahui bahwa definisi dari ruang lingkup adalah ruang, atau juga dapat dikemukakan sebagai bagian variabel yang dikaji atau bidang yang dikaji. maka dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah segala bidang yang berhubungan dengan administrasi negara, pengertian dari administrasi negara adalah rangkaian semua organ-organ negara terendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan, dan kepolisian (Wijana), sedangkan Y. Wayong menyebutkan administrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan umtuk engendalikan usaha-usaha instansi pemerintah guna tercapainya tujuan tertentu.


Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

berikut ruang lingkup HAN menurut Walther Burckharlt (swiss)

bidang-bidang pokok hukum administrasi negara meliputi :
  • Hukum Kepolisian, dalam arti sebagai alat administrasi negara yang bersifat preventif.
  • Hukum Kelembagaan, yaitu administrasi wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
  • Hukum Keuangan, yaitu aturan aturan tentang keuangan Negara misal pajak, peredaran uang, dan sebagainya.

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara menurut Prajudi Atmosudirdjo

  1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum mengenai Administrasi Negara
  2. Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara
  3. Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang bersifat yuridis (hukum)
  4. Hukum tentang sarana-sarana Administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian dan keuangan Negara
  5. Hukum Administrasi Pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi :
  • Hukum Administrasi kepegawaian
  • Hukum Administrasi keuangan
  • Hukum Administrasi materiil
  • Hukum Administrasi perusahaan Negara (BUMN)
  • Hukum tentang peradilan Administrasi Negara

Diatas merupakan sedikit penjelasan mengenai Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara. sudah sekarang saatnya buat kalian yang cinta togel bisa nih kalian cari ramalan dan pasang langsung di situs Afatogel.com Bandar Terbesar Situs Togel Online Terpercayadan buat teman teman yang suka bermain permainan POKER nih cobain bandar poker terbesar dan terbaru di Indonesia Rgopoker.com Bandar Judi Poker Situs Poker Online Terpercaya.
Sekian

Rabu, 16 Oktober 2013

Hukum - Setelah kita mempelajari mengenai Penyimpangan Undang Undang Dasar 1945 Pada Masa Awal Berlakunya, Pada Masa Orde Lama, dan Pada Masa Orde Baru. Maka dengan otomatis kita harus mempelajari juga mengenai Penyimpangan Undang Undang Dasar 1945 Pada Masa Reformasi (sekarang ini), langsung saja.



Berikut penyimpangan - penyimpangan yang terjadi pada masa era reformasi:

  • Bab VIIB pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
Pelanggaran: Pemilu 2009 banyak kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara dan masih banyak rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih tetapi namanya belum terdaftar dalam pemilihan.

  • Bab XIII pasal 31 ayat 4 tentang pendidikan dan kebudayaan

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pelanggaran: Saat ini anggaran pendidikan masih kurang dari dua puluh persen sehingga bertentangan dengan ayat tersebut di atas. Dan sampai sekarang pun anggaran tersebut belum sepenuhnya memenuhi 20%.

  • Bab XA tentang hak asasi manusia

Pasal 28C ayat 1, 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Pelanggaran: Masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, terutama di kota-kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, Surakarta, dll. mereka belum mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga mereka belum memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 28D ayat 1,

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pelanggaran: Masih banyak kasus-kasus pembunuhan, mutilasi dan kejahatan-kejahatan lainnya,  itu merupakan pelanggaran HAM, dan sampai sekarang belum dapat perlindungan.
Dan masih banyak lagi kasus HAM yang Amburadul.

  • Bab XII pasal 30 ayat 4 tentang pertahanan dan keamanan negara



Kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Pelanggaran: Kapolri pada bulan september 2009 melakukan kesalahan yang sangat besar, mereka melakukan fitnah kepada pihak KPK hanya karena pejabat tertingginya tersandung kasus korupsi yang bongkar oleh KPK, sehingga banyak masyarakat yang pro maupun kontra atas perbuatan kapolri tersebut. Sehingga kapolri tidak lagi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, tetapi kapolri malahan berbuat kejahatan.

  • Bab III pasal 6 ayat 1 tentang pemerintahan Negara

Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
Pelanggaran : Presiden RI yang ketiga, yaitu B.J. Habibie sebelum menjadi presiden, beliau telah menerima kewarganegaraan lain yaitu Jerman. Presiden RI yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid secara jasmani beliau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden.
(Nb: Dalam beberapa sumber internet yang pernah saya pelajari tertulis bahwa terdapat pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 1 namun, saya mendapatkan informasi bahwa Presiden RI ketiga B.J. Habibie tidak melakukan pelanggaran di karenakan beliau tidak menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri melainkan di berikan oleh pemerintah Jerman sebagai hadiah atas keberhasilan beliau dalam pembuatan pesawat terbang. Sedangkan Untuk Presiden RI ketiga Abdurrahman Wahid tidak melakukan pelanggaran di karenakan beliau menjabat sebagai presiden terlebih dahulu baru lah peraturan ini di buat).

Namun seyogyanya dalam penyimpangan yang terjadi dalam pasal 6 ayat 1 sebenarnya tidak terjadi penyimpangan. Hal itu disebabkan karena saat BJ. Habibie dan Abdul Rahman Wahid menjabat sebagai presiden pasal tersebut belum ada. Pasal itu muncul dalam amandemen ke 3 yaitu tahun 2001, dan pasal itu diamandemen disaat Abdul Rahman Wahid sudah menjabad sebagai Presiden.
Itulah ringkasan tentang penyimpangan terhadap Penyimpangan Terhadap Undang � Undang Dasar 1945 Pada Masa Reformasi. Informasi tersebut sepenuhnya didapat dari bangku kuliah.

Mungkin cukup segitu dulu penjelasan mengenai penyimpangan UUD pada Masa Reformasi.
Terimakasih

Kamis, 12 September 2013

Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara
Hukum - berikut sedikit penjelasan mengenai 'Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara' atau sering disebut dengan HAN

OBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Definisi obyek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan definisi tersebut, yang dimaksud obyek hukum administrasi negara adalah segala pokok permasalahan/pembahasan yang akan dikaji dalam hukum administrasi negara.

mengambil pendapat dari Prof. Djokosutono, S.H., bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan atau penguasa dalam negara itu serta alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat.


Pendapat lain membicarakan bahwa sebenarnya obyek hukum administrasi negara adalah sama dengan obyek hukum tatanegara, yaitu negara(pendapat Soehino, S.H.). pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun, kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan dengan fungsinya masing-masing guna mencapai tujuan kemakmuran untuk rakyat. sedangkan hukum tatanegara mengkaji negara dalam keadaan diam atau dapat disebut negara itu belum hidup sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat perlengkapan negara yang ada belum menjalankan fungsinya. Atau dapat disumpulkan bahwa hukum tatanegara adalah penyedia alat, dan Hukum Administrasi negara adalah penggerak alat tersebut dalam konteks kenegaraan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui tentang perbedaan dan hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tatanegara.

Subyek Hukum Administrasi Negara

Secara Universal subyek Hukum  diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara manusia dan badan hukum. Subyek hukum sangat berperan penting dalam bidang hukum, khusus hukum keperdataan karena dari subyek hukum tersebut bisa diperoleh kepastian/wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum yaitu manusia dan Badan Hukum.


Mengambil dari pengertian subyek hukum secara Universal dapat diambil kesimpulan bahwa Subyek Hukum Administrasi Negara adalah manusia/rakyat dan badan Hukum diwilayah negara itu.

Silahkan anda pelajari juga tentang ruang lingkup hukum administrasi negara

Sabtu, 22 Juni 2013

PENTINGNYA PEMAHAMAN MENGENAI FUNGSI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA BAGI CALON GURU PKn
Selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan pada setiap susunan atau hierarki dari hasil peraturan tersebut. Akan tetapi pada dasarnya hasil dari peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menunujukan atau mengurutkan tata peraturan yang ada di Indonesia dari yang paling atas sampai yang terendah. Peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Di negara indonesia Undang-undang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang yang disebut lembaga legislatif. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politikdan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara.
Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Undang-undang dari segi ide dan maknanya, adalah nyata dan sangat dibutuhkan jadi tidak boleh lari daripadanya. Undang-undang dijamin hak-hak manusia, dibagi-bagi keadilan dan dituntun sesuatu bangsa. Sebagai seorang calon guru pkn sudah selayaknya memehami fungsi undang-undang di negara indonesia, karena agar dalam menyampaikan meteri mengenai undang-undang bisa tepat dan tidak menyimpang dari materi-materi yang disampaikan.
Materi mengenai Undang-Undang masuk ke dalam kurikulum PKn diSekolah Menengah Atas oleh karenanya sebagai seorang calon guru PKn yang nantinya akan benar-benar menjadi guru PKn harus dapat menerangkan mengenai materi tersebut dengan baik dan benar kepada peserta didiknya agar pengetahuan peserta didik mengenei undang-undang tidak salah dan sesuai dengan teori yang ada.
Tentunya sebelum menerangkan materi undang-undang kepada peserta didik, calon guru PKn harus terlebihdahulu mempelajari, mengerti, dan memehami mengenai materi tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menerangkan kepada peserta didiknya nanti.
Selain itu seorang guru PKn harus memiliki empat kompetensi, yang salah satunya adalah kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam. Itu artinya sebagai seorang calon guru Pkn harus benar-benar menguasai meteri-meteri mata pelajaran PKn yang salah satu di antaranya adalah materi mengenai Undang-Undang  secara luas dan mendalam.
 karta kunci : Guru Pkn, peserta didik, undang-undang, hukum, politik, dan sifat.
kata kunci : pengertian, proses penyusunan, materi isi, pengujian, pelaksanaan, kendala pelaksanaan, dan fungsi undang-undang bagi negara indonesia.
1.        Pengertian Undang-Undang
       Undang-Undang adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, dibahas dan dan di setujui bersama oleh DPR dan presiden, dan disahkan oleh Presiden dan di undangkan sebagaimana mestinya atas perintah Presiden sehinggga menjadi norma hukum yang mengikat untuk umum.
2.        Proses Penyusunan Undang-Undang
a.       Badan Legislatif menyusun rencana pembuatan UU bersama departeman Hukum dan HAM
b.      Hasilnya di tetepkan dalam prolegnas
c.       Prolegnas di bawa dalam rapat BAMUS DPR
d.      Di bentuk PANSUS untuk Pembahasan RUU hasil keputusan BAMUS
e.       Presiden menunjuk menteri yang akan membahas RUU
f.       Menteri yang di utus Presiden dan Pansus RUU menggelar rapat kerja tingkat pertama untuk menentukan daftar Inventaris Masalah
g.      RAKER pertama ditindak lanjuti dengan RAKER lanjutan
h.      Dibentuk panitia kerja yang bertugas mematangkan pembahasan RUU
i.        Dibentuk Tim perumus dan Tim Sinkronasi
j.        Digelar rapat pleno Pansus untuk membacakan hasil pembahasan RUU
k.      BAMUS dan Pimpinaan DPR menggelar rapat untuk menetapkan jadwal rapat paripurna guna mengesahkan RUU
l.        Diadakan rapat paripurna kemudian Presiden menandatangani UU dan dimasukan ke dalam lembaran negara karena sudah menjadi UU yang sah di Indonesia.
3.        Materi Undang-Undang
a.         Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi:
       Hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
b. Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.
4.        Pengujian Undang-Undang
       Lembaga yang berwenang menguji UU adalah Mahkamah Konstitusi. Undang-undang di uji dengan tujuan melindungi hak konstitisional rakyat Indonesia atas berlakunya UU, selain itu karena UU  adalah hasil dari kompromi politik maka akan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 yaitu melanggat hak-hak dasar warga negara yang telah di jamin dalam UUD 1945.
5.        Pelaksanaan Undang-Undang
       Pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia, sangatlah merepotkan, karena untuk menjalankan Undang-Undang  perlu Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini tidak dipahami, kalau dipahamahi kendalanya maka harus diamandemen. Sedangkan kalau akan diamandemen banyak  pihak  yang  kurang setuju. Ketika tidak ada  Peraturan Pemerintah (PP) undang-undang tidak  bisa dijalankan. Sedangkan untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) masih perlu adanya Peraturan Menteri atau Surat Menteri. Dan Surat menteri tidak bisa jalankan jika tidak ada Surat Dirjen. Dan  ketika menterinya ganti maka berubah  juga atensinya.  Begitu banyak kesulitannya dan begitu banyak Undang-Undang yang tidak bisa dijalankan.
6.        Kendala Pelaksanaan Undang-Undang
       Banyak Undang-Undang di Indonesia yang menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya Undang-Undang yang menyatakan 20% dari anggaran belanja untuk pendidik, tapi karena anggaran pendapatan negara belum mencukupi maka hal itu tidak bisa di laksanakan. Dan juga Undang-Undang tentang pengadilan pajak yang menentukan gugatan pajak dapat dilaksanakan kalau membayar lebih dulu 50% dari hutang pajak, padahal pajak ditentukan diluar kemampuannya.
7.        Fungsi Undang-Undang Bagi Negara Indonesia
a.  Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang tegas-tegas mengabutnya
b.         Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945.
c.    Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya dan pengaturan di bidang materi konstitusi.

Minggu, 16 Juni 2013


sifat konstitusi di Indonesia mulai dari Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945.

1.        Konstitusi RIS
Sifat UUD Republik Indonesia Serikat Tahun 1949  merupakan konstitusi rigid karena mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya. Tertuang dalam BAB VI Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup bagian satu perubahan, pasal 190 ayat (1), (2), pasal 191 Ayat (1), (2), (3), bagian dua ketentuan-ketentuan peralihan pasal 192 Ayat (1), (2), pasal 193 Ayat (1),(2).
2.        UUDS 1950
Sifat Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950  termasuk konstitusi rigid karena dalam perubahannya mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak semudah seperti merubah peraturan perundang-undangan biasa. Diatur dalam pasal 140 UUDS 1950 ayat 1-4.
3.        UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi rigid karena dalam perbahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tertera dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD 1945, bahwa pengajuan perubahan minimal dilakuakan oleh 1/3 dari anggota MPR, dan dalam sidangnya dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR, dan putusan disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota MPR, dan syarat lain adalah dalam ayat 5 bahwa �Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan�.

kata kunci : Sifat Konstitusi di Indonesia, sifat konstitusi RIS, sifat UUDS 1950, sifat UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945.


 Konstitusi rigid lebih sulit cara merubahnya daripada konstitusi yang bersifat fleksibel. Konstitusi yang rigid baru dapat diubah dengan syarat jika didukung oleh suara mayoritas mutlak, misalnya 2/3 dari anggota badan perwakilan rakyat yang hadir setuju, sedangkan konstitusi yang fleksibel dapat diubah dengan persyaratan yang mudah, misalnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir setuju atau dapat cukup dilakukan dengan jalur setingkat undang-undang.
James Bryce dalam bukunya yang berjudul �Studies in History and Jurisprudence�, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, memberikan ciri-ciri tertentu pada konstitusi rigid dan fleksibel. Tetapi disini penulis hanya akan memberikan ciri-ciri konstitusi yang bersifat rigid karena agar sesuai dengan tema penulis. Konstitusi yang rigid menurut James Bryce mengandung ciri-ciri pokok antara lain: mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain ; hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa, seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak.
  
kata kunci : konstitusi, rigid, cara merubah, fleksibel, sifat konstitusi, dan legeslatif.