Tampilkan postingan dengan label Konstitusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Konstitusi. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 Februari 2016

UUD - Dewasa ini masih banyak yang belum paham bagaimana alur atau langkah yang ditempuh saat terjadinya proses amandemen UUD 1945. Faktor utama terjadinya amandemen UUD karena adanya tuntutan refermasi. Hal ini penting diketahui, khususnya dalam mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Alur awal proses Amandemen UUD 1945 karena adanya tuntutan reformasi mengenai keinginan untuk adanya perubahan UUD 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN, dan terciptanya otonomi daerah.

Sebelum amandemen UUD 1945 berisi meliputi pembukaan, batang tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 AT), dan penjelasan.

Latar belakang amandemen meliputi kekuasaan tertinggi di MPR, Eksekutif Heavy, pasal banyak yang multi tafsir, adanya kewenangan presiden untuk mengatur hal penting dalam UU, dan UUD'45 memiliki khusnudzon yang berlebihan.

Adapun tujuan dari amandemen untuk menyempurnakan aturan dasar tentang tatanan negara, kedaulatan rakyat, penegakan HAM, pembagian kekuasaan, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan mewujudkan eksistensi negara hukum dan demokrasi.

Dasar yuridis (hukum) dari amandemen UUD 1945 meliputi pasal 3 dan 37 UUD 1945, tap MPR no IX/MPR/1999, tap MPR no. IX?MPR/2000, dan tap MPR no XI/MPR/2001.

Selain itu terdapat juga kesepakatan dasar dalam proses amandemen UUD 1945 meliputi Tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensiil, memasukan materi penjelasan dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dengan "Adendum".

Terdapat 4 kali masa sidang MPR dalam amandemen UUD 1945 yang sering disebut dengan amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam masa sidang menghasilkan SU MPR th.1999 amandemen pertama tanggal 14-21 Oktokber 1999, ST MPR Th. 2000 dalam amandemen kedua tanggal 7-8 Agustus 2000, ST MPR Th. 2001 pada amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001, dan ST MPR th 2002 pada tanggal 1-11 Agustus 2002 (amandemen keempat).

Hasil dari amandemen UUD 1945 meliputi pembukaan dan pasal-pasal berjumlah 21 bab, 73 pasal, 170 atay, 3 pasal AP, dan 2 pasal AT.

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat bagan di bawah ini
MK
Sumber: mata kuliah Dinamika UUD 1945

Kamis, 08 Mei 2014

Tongsampah - Okey kali ini akan dibahas beberapa istilah hukum tatanegara yang ada di berbagai belahan dunia. Secara umum Hukum Tatanegara sering disebut juga Hukum Negara yang disebut STAATSRECHT (Bhs. Belanda) diantaranya STAATSRECHT IN RUIMERE ZIN yang artinya Hukum Tatanegara dalam Arti Luas, dan STAATSRECHT IN ENGERE ZIN yang artinya Hukum Tatanegara dalam arti Sempit.

Dalam penggunaan istilah hukum Negara digunakan untuk membedakan dari pengertian Hukum Tatanegara dalam Arti Sempit sedang kan istilah Hukum Tatanegara Biasanya Diikuti dengan Kalimat dalam Arti Luas, dengan demikian Sama artinya dengan Hukum Negara di Atas. Kedua istilah tersebut tidak berbeda secara prinsip, karena hukum negara dan hukum tatanegara dalam arti luas mengandung arti yang sama.

Staatsrecht yang diartikan hukum tatanegara dalam kepustaakaan hukum belanda mencakup ilmu hukum tatanegara (staatsrechtsweetenschap). Mengkaji hukum tatanegara secara keilmuan, karenanya mempunyai obyek dan metode kajian tersendiri. Hukum tatanegara secara umum, belum terikat dengan negara terentu.
hukum tatanegara positif (positief staatsrecht). Membahan konstitusi yang berlaku di negara tertentu.

Istilah Hukum Tatanegara di Beberapa Negara

Di PRANCIS disebut Droit Constitutioneiel (Hukum Tatanegara) & Droit Administratif (Hukum Administrasi Negara). Sedangkan di INGGRIS disebut dengan Constitutioneil Law (Konstitusinya Lebih Menonjol) & State Law (Hukum Negaranya Lebih Menonjol). dan di JERMAN disebut Verfassungsrecht (Hukum Tatanegara) & Vervaltungsrecht (Hukum Administrasi Negara).

Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan dalam Istilah Hukum Tatanegara di Beberapa Negara. Apabila ada kekurangan atau kritik silahkan komentar di bawah ini.

Sabtu, 08 Februari 2014

ISTILAH PERBANDINGAN KONSTITUSI

Tongsampah - Jika kita membahas mengenai Perbandingan Konstitusi pastinya kita akan membahas juga mengenai ISTILAH PERBANDINGAN KONSTITUSI dimana didalamnya merupakan suatu dasar untuk kita mempelajari Perbandingan Konstitusi.

ISTILAH PERBANDINGAN KONSTITUSI

Sama halnya dengan Hukum Konstitusi, Perbandingan Konstitusi, Perbandingan Hukum Konstitusi atau juga ada yang mengistilahkan dengan Hukum Konstitusi perbandingan adalah salah satu cabang dari hukum.

Perbandingan Hukum adalah satu metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hokum, pada macam-macam mata kuliah hokum. Perbandingan hokum bukanlah satu ilmu pengetahuan akan tetapi perbandingan hokum hanyalah suatu metode kerja yang berupa perbandingan. Dikatakan bahwa perbandingan hokum bukanlah cabang dari hukum, dan juga bukan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.
Adapun perbandingan hukum dapat dibedakan dalam 2 jenis :
1. Perbandingan hokum yang menggambarkan , yaitu suatu analisa terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dari dua atau lebih sistem hukum
2. Perbandingan hokum terapan, yaitu bahwa analisa yang dilakukan kemudian diikuti dengan menyusun satu sintesa dengan tujuan untuk memecahkan satu masalah. 

Sebagai contoh dapat diketengahkan tentang konstitusi Indonesia dan konstitusi Amerika Serikat. Dengan demikian dalam perbandingan hokum konstitusi, jelas bahwa yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan ini adalah konstitusi suatu Negara. Perbandingan konstitusi atau perbandingan hokum konstitusi, atau juga sering dikenal dengan hokum konstitusi perbandingan, apa pun istilah yang dipakai dari ketiga istilah tersebut merupakan suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua konstitusi atau lebih (baik dalam pengertian internal maupun eksternal, untuk mencari persamaan, perbedaan, maupun implikasi hukumnya bagi sitem ketatanegaraan suatu Negara.

Secara teoritis, kegunaan mempelajari perbandingan konstitusi adalah membuka cakrawala teoritik dari hasil perbandingan tersebut untuk pengembangan teori konstitusi khusisnya, dan ilmu hokum (hokum tatanegara pada umumnya). Sedangkan secara praktik, perbandingan konstitusi akan banyak memberikan manfaat bagi para praktis hokum yang terlibat dalam penelitian dan pembentukan hokum (hokum konstitusi) dan masyarakat konstitusional di Negara-negara yang beradab.

Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai ISTILAH PERBANDINGAN KONSTITUSI dalam materi Perbandingan Konstitusi. Agar kita dapat menguasai tentang materi Perbandingan Konstitusi alangkah baiknya anda lengkapi referensi pembelajaran Perbandingan konstitusi dengan artikel lainnya yang relevan seperti Ruang lingkup kajian perbandingan konstitusi serta Metode perbandingan konstitusi dan yang terakhir materi yang membahas tentang Contoh Konstitusi yang Diperbandingkan.

Dengan anda mempelajari ke-empat pembahasan mengenai Perbandingan Konstitusi tersebut diharapkan seminimal mungkin anda dapat menguasai materi Perbandingan Konstitusi.

Mungkin hanya itu dalam pembahasan Perbandingan Konstitusi semoga dapat menambah pengetahuan anda. Terimakasih.

Kamis, 06 Februari 2014

RUANG LINGKUP KAJIAN PERBANDINGAN KONSTITUSI

Tongsampah - Setelah sebelumnya kita membahas mengenai Istilah Perbandingan Konstitusi dimana didalamnya membahas mengenai penjelaasan Perbandingan Konstitusi. Maka untuk memperlengkap materi akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai RUANG LINGKUP KAJIAN PERBANDINGAN KONSTITUSI.

RUANG LINGKUP KAJIAN PERBANDINGAN KONSTITUSI


Secara factual atau nyata, hampir tidak ada suatu Negara dibelahan Dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, adanya konstitusi dalam sebuah Negara merupakan suati keniscayaan atau keharusan, karena didalam konstitusi diatur bagaimana hubungan pemerintah dengan warganegaranya.

Menurut Sri Soemantri, lapangan penyelidikan perbandingan konstitusi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teori konstitusi, proses pembentukan konstitusi, dan materi muatan konstitusi yang terkandung dalam konstitusi pada masing-masing Negara.

Sedangkan menurut Francois Venter, ruang lingkup konstitusi meliputi :
a. Supermasi Konstitusi (predominance of the constitution)
b. Hak-hak Asasi Konstitusional (constitutional right)
c. Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan (democracy and distribution of authority)

Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai RUANG LINGKUP KAJIAN PERBANDINGAN KONSTITUSI, Untuk lebih menguasai materi Perbandingan Konstitusi penulis sarankan agar kawan mau untuk membaca artikel mengenai Metode Perbandingan Konstitusi yang merupakan kelanjutan materi dari artikel ini.

Selasa, 04 Februari 2014

METODE PERBANDINGAN KONSTITUSI

Tongsampah - Setelah sebelumnya kita membahas mengenai Ruang Lingkup Kajian Perbandingan Konstitusi dimana pembahasannya dapat kita ambil dari pernyataan Sri Soemantri bahwa lapangan penyelidikan perbandingan konstitusi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teori konstitusi, proses pembentukan konstitusi, dan materi muatan konstitusi yang terkandung dalam konstitusi pada masing-masing Negara.

Setelah kita menguasai tentang Ruang Lingkup Kajian Perbandingan Konstitusi alangkah baiknya kita belajar juga mengenai Metode yang Digunakan Dalam Perbandingan Konstitusi. Hal tersebut bertujuan agar kita lebih menguasai tentang Materi Perbandingan Konstitusi.

METODE PERBANDINGAN KONSTITUSI

Dalam perbandingan hukum konstitusi jelas menggunakan metode perbandingan atas objek yang diteliti dalam hal ini konstitusi. Metode penyelidikan yang lazim digunakan dalam perbandingan konstitusi dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu metode penyelidikan secara umum dan khusus.

Adapun metode penyelidikan yang lazim digunakan secara umum dalam perbandingan konstitusi adalah :

1. Metode Deduksi (penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum), 

yaitu suatu metode perbandingan yang mendasar pada proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan suatu peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

2. Metode Induksi (metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hokum/kaidah yang umum), 

yaitu suatu metode perbandingan yang berangkat dari proses pemikiran/analisis terhadap peristiwa-peristiwa khusus/konkrit untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang umum.

Sedangkan metode penyelidikan yang lazim digunakan dalam perbandingan konstitusi secara khusus adalah :

1. Hakikatnya Non-Komparatif, 

yaitu suatu metode yang diarahkan kepada politik hokum konstitusi, materi muatan konstitusi, dan metode perubahan konstitusi dari suatu Negara atau penggambaran secara parallel atas materi muatan konstitusi (misalnya) dari berbagai Negara. Jadi sasaran analisisnya ditunjukan kepada masalah politik hokum konstitusi, materi muatan konstitusi, dan metode perubahan konstitusi.

2. Hakikatnya Deskriptif, 

yaitu suatu metode yang didasarkan semata-mata pada melukiskan secara formal dan rinci tentang materi muatan konstitusi kedalam rangka studi perbandingan. Jadi objek yang dibandingkan adalah materi muatan konstitusi dari masing-masing Negara. Dalam metode deskriptif ini dibagi lagi kedalam suatu pendekatan, yaitu pendekatan historis (sejarah kelembagaannya dan sejarah pengaturannya), pendekatan legalistic (segi hukumnya), dan/atau gabungan antara keduanya.

3. Hakikatnya Parochial (secara sempit/terbatas), 

yaitu suatu metode yang pada hakikatnya hanya diarahkan dan di titikberatkan kepada masalah konstitusi sebagai hokum dasar di Negara-negara ASEAN misalnya. Hal ini dikarenakan kendala kesulitan bahasa, sehingga hanya difokuskan kepada Negara-negara tertentu saja. Oleh Karen itu output dari metode perbandingan ini bukan pada mencari persamaan dan perbedaannya, akan tetapi lebih terfokus pada perbedaan yang sifatnya tajam dan mencolok saja.

4. Hakikatnya Statik, 

yaitu suatu metode yang pada hakikatnya membahas dengan diarahkan dan dititikberatikan kepada persoalan konstitusi sebagai �supermasi Konstitusi� dalam suatu Negara. Jadi dalam metode ini, tidak memperhitungkan bakan menyingkirkan factor-faktor lain yang menyebabkan supreme dalam suatu Negara bagian tersebut.

5. Hakikatnya Monografik, 

yaitu suatu metode yang pada dasarnya membahas dengan diarahkannya, dititikberatkannya, dan terpusatkan kepada mempelajari pembaharian konstitusi sebagai suatu system dari pembaharuan system ketatanegaraan secara keselurahan pada suatu Negara tertentu.

batasan-batasan dalam metode perbandingan konstitusi

Adapun batasan-batasan dalam metode perbandingan konstitusi adalah sebagai berikut :
1. Adanya suatu metode yang mengadakan perbandingan di antara dua objek penyelidikan atau lebih
2. Penelitian dimaksudkan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki
3. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus dipastikan tentang objek yang akan diperbandingkan itu meliputi apa-apa saja
4. Jika ada dua atau lebih objek yang diperbandingkan, dalam hal ini Negara maka perlu dicari aspek-aspek persamaan maupun perbedaan yang dimiliki oleh objek yang diperbandingkan, untuk melihat lebih jauh hakikat sebenarnya dari objek yang diperbandingkan tersebut yang bisa berupa hokum positifnya atau konsep/teori yang dilahirkan
5. Dalam melakukan perbandingan konstitusi tersebut biasanya metode perbandingannya menggunakan metode deskriptif (pelukisan), analisa (penguraian), teori (perumusan dan konkritisasi ide-ide yang abstrak), dan penilaian (evaluasi).

Penutup
Mungkin itu sedikit bahasan mengenai METODE PERBANDINGAN KONSTITUSI penulis sarankan agar dapat terciptanya pengetahuan mengenai Perbandingan Konstitusi alangkah baiknya teman sekalian baca juga artikel mengenai Contoh Konstitusi yang Diperbandingkan dimana didalamnya terdapat beberapa konstitusi yang diperbandingkan.

Minggu, 02 Februari 2014

KONSTITUSI YANG DIPERBANDINGKAN

Tongsampah - Selamat datang kawan, dalam materi Perbandingan Konstitusi terdapat beberapa konstitusi yang dapat menjadi contoh untuk diperbandingkan. Untuk mengetahui apa itu Perbandingan Konstitusi kawan terhormat dapat membacanya pada artikel tentang Istilah Perbandingan Konstitusi yang merupakan artikel kelanjutan dari artikel ini. Setelah kita kemarin telah memperbincangkan mengenai Metode Perbandingan Konstitusi, akan kita lanjutkan dengan materi Contoh Konstitusi yang Diperbandingkan. Contoh tersebut dapat dilihat pada sub materi Konstitusi yang Diperbandingkan.


Dalam materi konstitusi yang diperbandingkan terdapat beberapa konstitusi yang dapat dibandingkan diantaranya Piagam Madinah, konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar 1945, dan Konstitusi Rusia. Dari ke-empat konstitusi tersebut dapat kita bandingkan dan akan dibahas dibawah ini.


Piagam Madinah

Jauh sebelum pemikiran-pemikiran barat mengemukakan temuan-temuan meraka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarar Islam ini mencatatat bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Telah lahir konstitusi tertulis yang pertama, yang kemudian dikenal dengan Konstitusi Madinah. 

Konstitusi Madinah ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M, yaitu pada tahun pertama hijrah atas persetuan bersama dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan aliran yang ada pada waktu itu serta berlaku untuk setiap warga ummah (bangsa) tanpa pandang bulu. 

Amin Sa�ied, salah satu sarjana islam menyimpulkan bahwa konstitusi ini seluruhnya menganding 7 (tujuh) pokok ketentuan dasar, yaitu :
1. Menyatakan bangunnya suatu umat (natie) baru yang membentuk suatu Negara baru, Negara Islam
2. Mengakui keadaan rakyat sebagaimana adanya
3. Mengatur hubungan antar masing-masing rakyat, yang harus jamin-menjamin dan bertanggungjawab satu sama lainnya
4. Menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah penguasa yang tertinggi sebagai kepala Negara, yang menjadi tempat menyelesaikan segala persoalan
5. Mengatur hubungan dengan kaum Yahudi dan golongan-golongan Arab lainnya, dengan mengakui hak-hak asasi mereka
6. Mewajibkan pertahanan dan pembelaan Negara yang sama dan merata atas segenap warga Negara
7. mengumumkan bahwa kota Madinah (sebagai ibu kota Negara) adalah daerah yang aman bagi segala orang

Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama, merupakan contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk.

konstitusi Amerika Serikat

Konstitusi amerika merupakan wujud nyata dari kompromi dan tawar menawar dari berbagai pemikiran para Bapak Pendiri Amerika.
Adapun prisip dasar politik dan pemerintahan Amerika adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan oleh rakyat

Pemerintahan Amerika adalah pemerintahan oleh rakyat, dalam arti bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hause of Represintatives) dipilih oleh rakyat dengan Negara-negara bagian setiap dua tahun sekali. Sementara itu pemilihan Senator dilakukan secara tidak langsung lewat Dewan Perwakilan Negara Bagian (state Legislature) hinggga awal abad ke-20. Namun melalui sebuah Amandemen, pemilihan Senator di kemudian hari dapat dilakukan secara langsung. Para hakim dan Pejabat pemerintahan federal tidak dipilih namun diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Senat.

2. Sistem Perwakilan

Pererintah Perwakilan adalah system dasar lainnya yang memperkuat prinsip dasar pertama pemerintahan Amerika Serikat bahwa pemerintah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan. System perwakilan adalah inti dari Pemerintahan Amerika. Para wakil rakyat yang duduk di Kongres adalah orang-orang yang dipilih secara bebas dan terbuka dan mereka pun bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya.

3. Pemerintahan terbatas

Prinsip pemerintahan terbatas adalah bahwa pemerintahan Amerika dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Konstitusi Amerika. Pembatasan ini berbentuk kekuasaan Kongres, antara lain untuk menarik pajak, mengatur perdagangan, dan menyatakan perang.

4. Pemisahan Kekuasaan

Konstitusi secara tegas menyebut prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kekuasaan legeslatif diserahkan kepada Kongres Amerika sebagaimana disebutkan dalam pasal I. sementara kekuasaan eksekutif diserahkan sepenunya kepada Presiden Amerika sebagaimana digariskan dalam pasal II. Sedangkan pasal III menggariskan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung.

5. Checks and Balances

Untuk mengefektifkan prinsip pemisahan kekuasaan, diperlukan system checks and balances antara ketuga kekuasaan sedimikian rupa sehungga selalu terjadi keseimbangan diantara ketiganya. Dapat dikatakan bahwa prinsip checks and balances mengandung makna bahwa sekalipun ketiga pusat kekuasaan secara konstitusional terpisah namun dalam praktiknya pemisahan dalam arti mutlak mustahil terjadi.

6. Federalisme

Federalisme adalah prinsip pembagian kekuasaan politik antara pemerintah nasional (federal) dan pemerintahan Negara Bagian. Amerika Serikat sebagai Negara federal terdiri dari 50 negara bagian yang relatif independen. Selain dalam Konstitusi Amerika juga memuat ketentuan tentang Impeachment, yaitu suatu pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana ada dan dapat mengakibatkan pertanggungan jawab politik.

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi atau UUD pada hakikatnya adalah sebuah kontrak yang menjamin hak kedua belah pihak yakni hak kewenangan politik penyelenggara Negara, dan hak kebebasan warga masyarakat. Apabila dibandingkan dengan konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi Uni Sovyet. UUD 1945 adalah yang terpendek. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa masalah-masalah pokok yang penting tidak diatur dalam konstitusi 1945 tersebut.

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002.

Konstitusi Rusia

Konstutusi Rusia adalah konstitusi tertulis, dan yang berlaku sekarang adalah konstitusi 1936. Konstitusi ini dibuat secara sepihak oleh sekelompok kecil pemimpin yang menyelenggarakan kekuasaannya melalui kekuatan tentara. Soviet Rusia ini lahir dari revolusi Rusia 1917 yang sangat terkenal sebagai revolusi Oktober. Ditinjau dari pertumbuhan konstitusi, maka tipe pemerintahan yang berlaku di Uni Soviet adalah yang paling muda. Sebagaimana lazimnya yang terjadi pada Negara-negara baru, maka dia tidak mau disamakan dengan system-system yang lebih dahulu ada.

Berdasarkan kemajuan dibidang social dan ekonomi, maka tipe Uni Soviet bersumber pada azas-azas yang terkandung dalam paham Marxisme-Leninisme. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan paham Maxisme-Leninisme, maka Uni Soviet hanya ada satu partai politik, yaitu partai Komunis.

Penutup
Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai Konstitusi yang Diperbandingkan, untuk mendalami dan lebih mengerti tentang Apa itu perbandingan Konstitusi kawan semua dapat membaca artikel lain yang berhubungan dengan materi Perbandingan Konstitusi seperti Istilah Perbandingan Konstitusi, Ruang lingkup kajian Perbandingan Konstitusi, dan Metode Perbandingan Konstitusi.