Tampilkan postingan dengan label Kabinet Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kabinet Indonesia. Tampilkan semua postingan

Selasa, 09 Februari 2016


Djohan Effendi (lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 1 Oktober 1939; umur 76 tahun) adalah menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya ia merupakan Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995) dan ia telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto.

Ia dikenal sebagai pembela kelompok Ahmadiyah dan senior di kalangan aktivis liberal. Namanya masuk dalam buku �50 Tokoh Liberal di Indonesia� untuk kategori pionir atau pelopor gerakan liberal bersama dengan Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Bagi Djohan, Ahmadiyah mempunyai hak yang sama dalam menjalankan keyakinannya di Indonesia.

Ia dikenal sebagai sebagai pemikir Islam inklusif yang sangat liberal. Dalam memahami agama, Djohan sampai pada kesimpulan:

"pada setiap agama terdapat kebenaran yang bisa diambil." 

Karena itu, ia sangat prihatin pada segala bentuk pertetangan yang mengatasnamakan agama. Karier Djohan sebagai penulis pidato Presiden tamat ketika ia "nekat" mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Israel, 1994. Kunjungan itu ditentang keras oleh sejumlah kelompok Islam. Bahkan, Moerdiono, Sekretaris Negara saat itu, juga ikut menyesalkannya.

Ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, ia diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Pendidikan
  •     Sekolah Dasar
  •     Pendidikan Guru Agama Banjarmasin (1958)
  •     Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta (1960).
  •     IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1970)

Karier
  •     Pegawai Departemen Agama Amuntai, Kalimantan Selatan (1960-1962)
  •     Staf Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta. (1972-1973)
  •     Staf Pribadi Menteri Agama (1973-1978)
  •     Peneliti Utama Depag (sejak 1993)
  •     Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden (1978-1995)
  •     Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (1998-2000
  •     Menteri Sekretaris Negara (2000-2001)

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Djohan_Effendi

Bondan Gunawan (lahir di Yogyakarta, 24 April 1948; umur 67 tahun) adalah mantan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Persatuan Nasional bentukan Presiden Abdurrahman Wahid.

Biografi

Bondan lahir di Yogyakarta, 24 April 1948. Saat SMA ia aktif di Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), sebuah organisasi beraliran nasionalis dan pro Bung Karno. Ketika kuliah di Jurusan Teknik Geologi UGM, ia pernah menjadi fungsionaris Dewan Mahasiswa UGM dari tahun 1972 hingga 1975. Ia adalah seorang geolog dan sempat menjadi dosen Fakultas Teknik Geologi dan Mineral Universitas Trisakti pada 1986 hingga 1989. Lalu ia pernah pula menjadi Rektor Universitas 17 Agustus. Bondan bergabung dengan Kelompok Kerja Forum Demokrasi (Fordem) yang dipimpin oleh Gus Dur hingga akhirnya ia menjadi Ketua dari komunitas politik tersebut. Hal ini membuatnya dekat dengan Gus Dur sehingga ia pun kemudian diangkat menjadi Sekretaris Pengendalian Pemerintahan RI dan juga Sekretaris Negara menggantikan Alirahman yang selanjutnya mengundurkan diri.

Pada saat hari raya Idul Adha tahun 2000, Bondan diutus oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk bertemu dengan Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), Teungku Abdullah Syafei dan menjadikannya sebagai pejabat pemerintah pusat pertama yang datang ke markas GAM dan bertemu dengan petingginya.

Pada malam tanggal 29 Mei 2000, Bondan mengadakan konferensi pers mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya. Pengunduran diri itu diduga terkait dengan kasus bobolnya dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Bulog sebesar Rp 35 miliar yang melibatkan dirinya. Namun ia membantah terlibat, ia beralasan pengunduran dirinya itu agar tidak membebani Presiden dengan masalah yang sedang dihadapinya. Ia kemudian digantikan oleh Djohan Effendi.

Kehidupan pribadi

Bondan memiliki dua anak masing-masing bernama Purwendah Sekarhapsari dan Bondan Kanumuyoso. Istrinya, Heridiana telah meninggal pada 17 Maret 2011 yang lalu. Selain itu, ia juga merupakan adik dari salah satu Pahlawan Revolusi, Brigjen Katamso Darmokusumo yang tewas dalam peristiwa G30S/PKI di Yogyakarta.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Bondan_Gunawan

Alirahman (lahir di Menggala, Tulang Bawang, Lampung, 10 Oktober 1945; umur 73 tahun) adalah Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Persatuan Nasional.

Riwayat hidup

Sejak kelahirannya di Menggala, 10 Oktober 1945, kesederhanaan hidup menjadikan semangat Alirahman, Menteri-Sekretaris Negara era Presiden Abdurrahman Wahid, bangkit dan membentuknya berkemauan keras.

Alirahman mendapatkan didikan sang ayah. Munzir, manusia yang paling dikaguminya itu berharap Alirahman mandiri, bahkan tanpa menggantungkan harapan pada sepotong cita-cita atau angan-angan. Alirahman yakin kemajuan hanya bisa dicapai dengan peningkatan iman dan takwa; sedang membaca dan belajar sekadar menjadi kegiatan rutin.

"Karena pergolakan ekonomi, saya dan keluarga pindah dari Tanjungkarang ke Menggala. Dalam perjalanan, Zubaidah, ibu yang sangat kami cintai, meninggal dunia," kenang Alirahman.

Realitas dan kenyataan hidup terus mengajarinya betapa hidup penuh perjuangan. Karakternya kian dibentuk. Semangat hidupnya tumbuh. Pola pikir makin berkembang. "Ayah mendidik saya sangat keras, tapi dengan kandungan kebijaksanaan. Suatu hari, ada famili membuka toko kelontongan, saya ikut membantu. Tapi ayah melarang. Ayah, penjahit dan pedagang kelontong, justru menyuruh saya mencari pekerjaan lain," kata Alirahman.

Suatu ketika ia meminta sepatu. Permintaannya langsung ditolak. Alirahman bertanya kenapa. Sang ayah justru menekankan agar Alirahman cari akal. "Pergilah memancing dan jual ikannya. Nanti kamu dapat uang, terus beli sepatu," ujarnya.

Cara ayah mendidiknya tidak sebatas lewat realitas hidup sehari-hari. Ia juga memberi gambaran dari beberapa sosok besar dunia seperti Abraham Lincoln, H.O.S. Tjokroaminoto, dan H. Agus Salim. Tidak jarang ayahnya berdiskusi dengan anak-anaknya. Kata ayahnya, keberhasilan yang hakiki muncul dari pribadi sendiri.

Ketika pada suatu kali bersama adiknya sedang menderes karet dan menggembala empat kambing, dia bertanya kepada sang ayah: Sesungguhnya apa yang diinginkan ayah dari anak-anaknya.

Ayahnya menjawab simpel: Kamu dapat menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, syukur-syukur kebanggaan bangsa dan negara.

Tidak heran jika kini ditanya apa cita-citanya sejak kecil, Alirahman spontan menjawab dia tidak tahu apakah sewaktu kecil sudah punya cita-cita. Yang dia paham, kalau mau, sekolahlah menuntut ilmu. Pendidikan membuka jendela masa depan. Filosofi itu menggerakkannya keluar kampung halaman. Dengan menumpang kapal Halimun dan kereta api, sampailah Alirahman di Jakarta.

Dalam pengembaraan kehidupannya, Alirahman pernah pula tinggal di Ponorogo dan akhirnya tinggal cukup lama di Bogor. Di Jakarta dan di Bogor, dia menimba ilmu sepuasnya sehingga sempat melupakan tanah kelahiran dan kampung halaman. Pendidikan dasar dan menengah dilalui dengan gemilang. Tahun 1973 ia merengkuh gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor.

Periode 1970--1972, suami Mirna Ali (kelahiran Pariaman, Sumatera Barat, 8 Juli 1947) ini duduk sebagai sekretaris jenderal Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) IPB. Bagi dia, masa kuliah di IPB sangat menyenangkan karena banyak dosen peduli kemajuan mahasiswa.

Dia menyebut Andi Hakim Nasution sebagai pengajar yang tekun dan demokrat serta menganggap mahasiswa sebagai teman belajar. Nama ini abadi dalam ingatannya.

Dalam 1971--1972, ayah dua anak (Dahlia Agustini Ali, kelahiran Jakarta, 5 Agustus 1975, dan Hilman Ali, kelahiran 21 September 1976) ini menduduki kursi ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bogor. "Sejak saat itu, saya mengenal Nurcholish Madjid dan mengaguminya," kata dia.

Selama 1972--1973, lulusan diploma dari Pendidikan Perencanaan Nasional (PPN) Universitas Indonesia (1975) itu menduduki kursi Ketua Dewan Mahasiswa IPB. "Di UI saya mengenal konsep ilmu ekonomi, yang diajarkan Sri Edi-Swasono," kata dia. Tugas pertamanya setelah menjadi pegawai negeri di Bappenas tahun 1974 adalah membantu kepala Biro Pertanian dan Pengairan menyusun konsep pelaksanaan program bimbingan massal (bimas) usaha ternak ayam.

Tahun 1975, bersama drh. Daman Danuwijaya, drh. Yaman, dan drh. Mangungsong, dia memprakarsai penyusunan konsep pelaksanaan pemanfaatan teknologi kawin suntik (artificial insemination) pada peternakan sapi perah di Pengalengan dan Malang.

"Selama di Bappenas, saya sangat terkesan dengan Widjoyo Nitisastro. Dia selalu mendorong dan mendidik untuk maju. Dia amat teliti soal akurasi data. Dia pun terkadang mengirim salinan buku-buku ekonomi," tuturnya.

Menyinggung masa awal ketika ditugaskan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Menteri-Sekretaris Negara, Alirahman menyatakan sempat tidak tahu penunjukan itu. Ketika namanya disebut masuk Kabinet Persatuan Nasional yang diumumkan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri beberapa hari setelah usainya SU MPR 1999, Alirahman sedang rapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Waktu itu posisinya deputi Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian.

Beberapa rekan menerobos ruang rapat dan mengucapkan selamat. "Cek dulu," jawab saya. Akhirnya Alirahman resmi disebut. Dia pun langsung berdoa bersama anak yatim piatu di Al-Hasanah, Mampang, Jakarta Selatan. "Visi saya mengubah Sekretariat Negara dari power center menjadi service center, seperti yang pernah saya pelajari tentang Gedung Putih di Amerika," kata dia.

Selama menduduki jabatan sesneg, dia sudah bertekad membantu Gur Dur mengembangkan Republik Indonesia menjadi negara kuat. Negara kuat digambarkan oleh tegaknya hukum, tertibnya hukum, meningkatnya penerimaan pajak, dan kuatnya sistem ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Karena yakin jabatan itu semata hidayah dan bukan titipan, dia bekerja keras, kendati harus pulang larut.

Pendidikan:

Insinyur, tamat IPB tahun 1973
Diploma, Pendidikan Perencanaan Nasional (PPN),
Universitas Indonesia, tahun 1975
M.Sc. Economics, Colorado State University,
USA, tahun 1982
Ph.D., Agricultural and Natural Resource Economics,
Colorado State University, USA, tahun 1985

Jabatan

A. Sekretaris Negara

1999--2000 Sekretaris Negara (State Secretary) RI
 
B. BKN
11-8-1999 Deputi Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
C. Bappenas
1995--1999 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang), Bappenas
1994--1995 Kepala Biro Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Bappenas.
1994--1995 Banasmen II, Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
1994--1995 Kepala Divisi I Overseas Training Office (OTO), Bappenas.
1993--1994 Kepala Biro Pertanian, Pangan, dan Kehutanan, Bappenas.
1986--1993 Kepala Biro Pertanian dan Pengairan, Bappenas.

Kerja Sama Internasional

Sejak tahun 1986 bersama OECF, IFAD, World Bank, dan Asian Development Bank menyusun konsep berbagai kebijakan publik dan proyek perkebunan, perikanan, tanaman pangan, peternakan, dan pengairan.


Referensi:

Heri Wardoyo, dkk. 2008. 100 Tokoh Terkemuka Lampung, 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Bandar Lampung: Lampung Post. Hlm. 195-197. (http://paratokohlampung.blogspot.co.id/2008/11/alirahman-1945-bersekolah-pada.html)

Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto (lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944; umur 71 tahun) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menkopolhukam sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009. Pada 2 April � 29 Agustus 2007, ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Dalam Negeri ad interim. Ia juga mantan tokoh militer TNI-AL.

Setelah menyelesaikan sekolah atasnya di SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968, Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebelum diangkat menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden BJ Habibie, tahun 1999. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat menjadi Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Ia merupakan panglima pertama yang bukan berasal dari kesatuan Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia.

Riwayat Jabatan
  •     Komandan Peleton Kompi Protokol Denma Armada (1 Desember 1971)
  •     Perwira Urusan Dalam Lanal Semarang (3 Maret 1972)
  •     Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut Lanal Semarang (1 Januari 1974)
  •     Kabag Penerangan dan Protokol Siaga PAL Surabaya (15 November 1975)
  •     Paban Muda Operasi Sops Kowilhan-IV / Hankam (1 Januari 1981)
  •     Paban Perencanaan dan Evaluasi Operasi Kowilhan-IV / Hankam (1 Juni 1981)
  •     Palaksa KRI Samadikun-341 (1985)
  •     Komandan KRI Monginsidi-343 (1986)
  •     Komandan KRI Ki Hadjar Dewantara-364 (1988)
  •     Komandan KRI Abdul Halim Pedanakusuma-355 (1989)
  •     Asisten Operasi Komandan Gugus Tempur Laut Armada Timur (1991)
  •     Perwira Pembantu (Paban) I Strategi dan Operasi pada Direktorat Kajian dan Pengembangan Sesko ABRI (1 Oktober 1992)
  •     Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat (Guskamlabar) (15 Juli 1993)
  •     Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) (1994)
  •     Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (1 Februari 1995)
  •     Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal (1 Maret 1996)
  •     Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) (15 Juli 1997)
  •     Kepala Staf Angkatan Laut (1998)
  •     Wakil Panglima TNI (17 Juli 1999)
  •     Panglima TNI (1999-2002)
  •     Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009)
  •     Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010-sekarang)


Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Widodo_A._S.

Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat, 26 Januari 1945; umur 71 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1999-2001 menggantikan Andi Muhammad Ghalib. Ia adalah kakak kandung dari komposer Indonesia Candra Darusman yang sampai saat ini aktif menjadi Direktur Human Rights Resource Centre (HRRC).
Pendidikan

Sosok yang lebih akrab dipanggil Kiki ini menamatkan pendidikan di bangku sekolahnya di SMA Kolese Kanisius. Karena ayahnya seorang diplomat, ia bersekolah di berbagai negara mengikuti ayahnya ditugaskan seperti Singapura, Australia, Perancis dan Portugal. Ia pernah mengenyam pendidikan di jurusan Fisika Murni Institut Teknologi Bandung dan jurusan Arsitektur Universitas Goethe Frankfurt namun tidak selesai. Marzuki menamatkan jenjang S1 jurusan Hukum internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1974. Selama kuliah, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (1970-1971) dan Sekretaris Jenderal Badang Kerjasama Senat/Dewan Mahasiswa Bandung.
Karier

Kiki mengawali kiprah politik sejak menjadi Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (1973-1974) dan Sekretaris Jenderal KNPI (1974-1978). Kemudian ia dipercaya menjadai Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI (1978-1981) dan selama menjadi Ketua KNPI Pusat juga menjabat Sekretaris Jenderal Komisi Kerjasama Pemuda Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara/ASEAN (1978-1981). Kariernya terus menanjak dengan menjadi Wakil Presiden Dewan Pemuda Asia (1977-1993), Wakil Ketua IPU Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa(1990-1992). Di dalam negeri, kariernya tak kalah mentereng. Kiki dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998) lalu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2003). Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Golongan Karya, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Jaksa Agung Kejaksaan Agung Indonesia. Saat menjabat sebagai Jaksa Agung, ia dianggap berprestasi karena berhasil menggiring beberapa koruptor papan atas ke dalam jerat hukum, diantaranya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali (sekarang Bank Permata) dan Raja Hutan Bob Hasan serta beberapa kroni Soeharto.[1] Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 dan salah satu tokoh yang turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Darusman

Ir. Cacuk Sudarijanto (lahir di Tulungagung, 29 Januari 1948 � meninggal di Jakarta, 10 Juni 2004 pada umur 56 tahun) adalah Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BPPN serta Direktur Utama di PT Telkom dan Bank Mega. Ketika menjabat sebagai Direktur Utama di PT Telkom, ia mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom) dan MBA Bandung/Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom) yang merupakan cikal-bakal berdirinya Telkom University.

Cacuk Sudarijanto adalah salah seorang yang berjuang keras mencetak insan-insan telekomunikasi melalui pendirian perguruan tinggi STTTelkom di tahun 1990 ketika dirinya menjabat Dirut Telkom. Sejak pendiriannya, Cacuk sangat menyadari bahwa perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi mesti diimbangi dengan sumber daya manusia(SDM) yang mumpuni.

Pemegang gelar Teknik Pertambangn ITB(1973) tersebut memiliki perhatian ekstra tinggi terhadap pembangunan SDM melalui, landmark strategy Program 321?. Beliau memiliki posisi penting dalam keseluruhan proses tranformasi Telkom, seorang pengamat ekonomi yang melakukan riset tentang perjalanan transformasi BUMN telekomunikasi ini bahkan menyebut ayah lima anak hasil perkimpoian dengan Titi Muktiani itu sebagai Bapak Transformasi Telkom.

Cacuk adalah manusia langka di Indonesia.Sosok manager-leader yang jujur, berdesikasi, memiliki visi jauh ke depan (visioner), tegas, keras, dan berani mengambil risiko, puji sang pengamat. Alhasil bukan berlebihan bila kemudia Cacuk Sudarijanto mendapat penghargaan dari Lembaga Manajemen UI, lantaran dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar manajemen modern bagi Telkom.

Cacuk memunculkan ide mendirikan STTTelkom yang fenomenal di tahun 1991 (pendaftar dari 30.000 orang diseleksi tinggal 1000 orang diambil dari seluruh pelosok Indonesia untuk menjadi mahasiswa ikatan dinas di PT.Telkom). Beliau bahkan bercita-cita, jika jaman itu (zaman Orde baru) yang dihadiri wisudanya oleh Presiden dari kalangan militer adalah Akmil, dari kalangan Pamong Praja adalah STPDN, dari kalangan Sipil/BUMN adalah STTTelkom. Bahkan Cacuk sampai mengeluarkan statement untuk mahasiswa STTTelkom yang dimotivasinya dengan jargon Otak ITB, Hati Gontor, Disiplin Magelang. Walau kemudian kedepannya STTelkom tidak berkembang seperti yang dicita-citakan Cacuk, setidaknya hal ini menjadi fundamental dari STTTelkom yang saat ini sudah berubah menjadi IT Telkom.

Di internal perusahaan, untuk memotivasi karyawan, Cacuk menaikkan gaji hingga 300 persen. Suatu jumlah yang tidak mungkin terjadi pada masa sebelumnya. Bonus diberikan kepada karyawan yang telah memberikan pelayanan terbaik. Untuk memberi kesan yang lebih dinamis, logo perusahaan diubah.

Dalam tempo kepemimpinannya dari 1998-1992, PT Telkom telah memiliki 3,5 juta satuan sambungan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Cacuk telah meletakkan tonggak perubahan di perusahaan itu. Sulit membicarakan perubahan di PT Telkom tanpa menyebut nama Cacuk.

Berhasil melambungkan kinerja Telkom menjadi salah satu BUMN andalan di bidang layanan jasatelekomunikasi, mantan Dirut Bank Mega(1996-1998), Direktur Operasi Indosat(1980-1988), dan Direktur Operasional IBM Indonesia (1974-1980) itu berhenti dari Telkom setelah empat tahun menjabat. Posisinya sebagai Dirut digantikan Setyanto P.Santoso.

Menilik jasa-jasanya, Cacuk Sudarijanto yang sempat aktif dalam partai politik yang didirikannya, Partai Daulat Umat, pantas dikenang dan dihargai tidak hanya seluruh karyawan PT.Telkom tetapi seluruh insan telekomunikasi di Indonesia. Pasalnya, tanpa jasa Cacuk Sudarijanto sebagai pendobrak Telkom, maka peta telekomunikasi di Indonesia tidak akan seperti sekarang.

Belajarlah sebanyak-banyaknya. Get all the education you can! Sesudah itu, lakukanlah sesuatu. Bagi bangsa Indonesia! (Cacuk Sudarijanto)

Karier
  •     2000-2001 - Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional, Kabinet Persatuan 

Nasional

  •     2000 - Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  •     1998-1999 - Direktur Jenderal Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Koperasi dan UKM
  •     1996-1998 - Direktur Utama PT. Bank Mega Tbk.
  •     1988-1992 - Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia
  •     1980-1988 - Direktur Operasi PT. Indosat
  •     1974-1980 - IBM Indonesia dengan Posisi terakhir sebagai Direktur Operasi

Di luar karier
  •     1995 - Direktur Eksekutif, Panitia Nasional 50 Tahun Indonesia Merdeka
  •     1987-2000 - Pengajar LEMHANNAS
  •     PERMANIN (Persatuan Manajemen Indonesia)

Buku/Artikel tulisan Cacuk Sudarijanto
  •     Belajar Tiada Henti, Autobiografi
  •     Jurus Manajemen, Kumpulan Artikel

Penghargaan
  •     Satya Lencana

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Cacuk_Sudarijanto
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016857522/cacuk-sudarijanto-bapak-transformasi-telkom/

Jumat, 14 November 2014

Manuel Kaisiepo (lahir di Biak, Papua, 25 Desember 1953; umur 60 tahun) adalah Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong. Ia merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Manuel merupakan anggota komisi Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup (Komisi VII). Sebelum meniti karir sebagai menteri, Manuel Kaisiepo merupakan seorang editor Jurnal Prisma (LP3ES) di Jakarta.

Ia juga pernah berkarir sebagai wartawan Kompas, Jakarta pada tahun 1984-2000.

Sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, ia dikenal sangat berusaha memperjuangkan keadilan bagi rakyat di kawasan Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.

Sebagai putra daerah asli Papua, ia memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Papua di segala aspek kehidupan. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus perjuangan Manuel Kaisiepo adalah permasalahan perang suku yang masih sering terjadi di Papua pada saat itu. Ia menilai bahwa pecahnya perang suku di Papua merupakan akibat dari kekacauan logika yang terjadi di antara anggota masyarakat.

Manuel Kaisiepo sempat menulis buku berjudul "Komitmen Manuel Kaisiepo: bagi kawasan timur Indonesia dalam kebijakan SDA dan SDM Seri pembangunan kawasan timur Indonesia" dan diterbitkan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Republik Indonesia, 2004.

Pada tahun 2009, ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2003. Kasus korupsi ini diduga menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp 71 miliar.

Pada tahun 2011, Manuel Kaisiepo turut menanggapi kegagalan terlaksananya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) . Menurut dia, saat Undang-Undang Otsus dirancang, semua berharap sangat besar karena isinya sangat baik dan berupa konsensus politik yang akan mengakhiri konflik-konflik di masa lampau pada waktu itu.

Riset dan analisa oleh Pilar Asa Susila

PENDIDIKAN

Sarjana Hubungan Internasional FISIP UGM (1973 - 1975)
Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. (1977 - 1979)
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara (1984)
Institute of Management, Jakarta S2, MBA, Honolulu (2000)

KARIR

Editor Jurnal Prisma (LP3ES), Jakarta
Wartawan Kompas Jakarta 1984 - 2000
2000-2001 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional
2001-2004 Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Gotong Royong
Anggota DPR 2009 - 2014

Kamis, 13 November 2014

Putra sulung dari Dr.Ida Anak Agung Gde Agung, seorang Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden pertama RI Ir.Soekarno.

Karyanya yang bernama �Tri Hita Karana� yang dia jelaskan dalam disertasinya ini dinilai oleh para professor Universitas Leiden, Belanda, bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan di berbagai kebudayaan di dunia yang mengalami erosi. Penelitian yang dia kembangkan dapat mengidentifikasi dengan pasti masalah dan bagaimana solusinya.

Disertasinya ini meraih predikat summa cum laude, sekaligus pioneering, karena Anak Agung Gde Agung dianggap menciptakan metode baru dalam penelitian antropologi. Metodologi yang kuantitatif ini dianggap memberi terobosan, yaitu sebagai cara terbaik menganalisis status kebudayaan, mengidentifikasi dengan pasti sebab-sebab erosi, serta menganalisis dampak dan solusinya dengan tepat dan pasti. Upacara penyerahan gelar seusai pengujian di depan 10 mahaguru itu menjadi istimewa karena Rektor Universitas Leiden Prof DD Breimer membacakan surat Ratu Beatrix yang dibawa utusan kerajaan untuk Anak Agung Gde Agung.

PENDIDIKAN

Universitas Leiden Belanda program doktor di bidang konservasi biokultural dan pengembangan masyarakat

KARIR

Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan
Bupati Gianyar, Bali
Anggota kommisi II DPRD Provinsi Bali fraksi PDI Perjuangan tahun 2009

PENGHARGAAN

Namanya berada di urutan nomor sembilan, setelah nama dari delapan tokoh terkemuka seluruh dunia, yang menjadi pelopor di bidangnya masing-masing, seperti Winston Churchill, Nelson Mandela, dan Albert Einstein.

Rabu, 20 Agustus 2014

Anwar Supriyadi (lahir di Semarang, 23 Desember 1948; umur 65 tahun) adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Perumka (1991-1995) dan Dirjen Bea Cukai (2006 - 2013).

Pendidikan

SDN Jomblang Timur I Semarang
SMP II Semarang
SMA I Semarang
Sarjana Ekonomi Perusahaan FE Universitas Diponegoro (1972)
Pascasarjana Transportasi Institut Teknologi Bandung (1983)

Riwayat Pekerjaan

2006-2013 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
2003-2006 Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2001 Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
1998-2001 Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
1995-1998 Direktur Jenderal PPK Dep Kop UKM
1991-1995 Dirut Perumka

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (lahir di Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949; umur 64 tahun) adalah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya Ryaas Rasyid dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional. Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMAN Gowa, Ryaas memilih untuk melanjutkan studinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang.

Pada tahun 1972, Ryaas mengawali karirnya di pemerintahan sebagai staf umum biro kepegawaian Kota Makasar, lalu berpindah-pindah bagian mulai dari menjadi staf administrasi bagian pemerintahan, staf tata usaha, sampai akhirnya dia diminta menjadi mantri polisi (sekarang disebut wakil camat) Kecamatan Mariso. Ryaas diangkat sebagai Lurah Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar dan disahkan pada bulan Agustus 1972. Empat tahun lamanya Ryaas bertugas sebagai lurah. Dalam masa kepemimpinannya, Ryaas berhasil menjadikan Kelurahan Melayu menjadi kelurahan terbaik di Makassar. Berbagai prestasi diraih. Juara kebersihan, juara pemasukan pajak, juara pembangunan lingkungan menjadi bagian dari prestasi Lurah Ryaas Rasyid.

Setelah purna tugas sebagai lurah, Ryaas memutuskan melanjutkan sekolah di IIP Jakarta. Ketekunan dan keuletannya mengantarkan ayah satu orang putera ini mendapat predikat lulusan terbaik di angkatan 1977. Setelah itu, Ryaas diminta untuk menjadi tenaga pengajar di almamaternya. Meski sangat tertarik dengan tawaran itu, Ryaas menolaknya karena dia harus kembali untuk membaktikan diri bagi daerahnya.

Ryaas lalu kembali ke Makassar dan memangku jabatan sebagai wakil kepala sub dinas pajak. Di jabatan ini ia kembali menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang handal. Dengan pendekatan personal yang baik, kinerja seluruh jajarannya meningkat. Bonus dan insentif tambahan diberikan kepada staf yang menjalankan tugas dengan baik. Hasilnya pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah meningkat sekitar 200% dari masa sebelumnya.

Prestasi itu membuat Ryaas diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makasar. Pada pertengahan tahun 1979, Ryaas memutuskan kembali ke Jakarta dan menjadi dosen di IIP. Tak hanya menjadi seorang dosen, Ryaas juga menjadi konsultan politik pemerintah, menjadi peneliti sekaligus menjadi staf khusus Irjen Depdagri dilakoninya. Saat merasa sudah cukup aman secara ekonomi, Ryaas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Dia kemudian menjatuhkan pilihannya di Northern Illinois University Amerika Serikat. Ryaas berhasil menyelesaikan kuliah master beserta tesis dalam waktu 20 bulan dengan gelar MA Politcal Science. Ryaas kemudian kembali ke Jakarta dan menjadi Direktur Laboratorium Pemerintahan IIP. Pada bulan Desember 1989, Ryaas kembali lagi ke AS untuk mengambil program doktoralnya di University of Hawaii. Setelah selesai pada Juli 1994 ia kembali ke Jakarta. Dan, pada bulan September 1994, Ryaas dipercaya untuk menduduki kursi rektor IIP.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Ryaas untuk menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa Kabinet Persatuan Nasional. Jabatan ini sekaligus menjadi langkah progresif Ryaas di dunia politik, Pada tahun 2002, dia bersama Andi Mallarangeng mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK). Selain itu, Ryaas juga aktif di organisasi kemasyarakatan dimana Ryaas pernah ditunjuk menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) dari tahun 2005 hingga tahun 2008.


PENDIDIKAN

SMAN Gowa
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang
Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta
M.A. Political Science USA 1988
Ph.D Political Science USA 1994 Universitas Hawaii, Amerika Serikat.

KARIR

Rektor IIP 1995 - 1998
Anggota MPR RI 1997 - 2002
Dirjend PUOD 1998 - 1999
Menteri Negara OTDA 1999 - 2000
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional 2000 - 2001
Anggota Dewan Pertmbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 2010 - sekarang

PENGHARGAAN

Satya Lencana Karya Satya 25 Tahun 1998
Bintang Mahaputra Utama 1998


Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi (lahir di Serui, Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947; umur 66 tahun)atau yang biasa disapa dengan Freddy Numberi, adalah salah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang sebelumnya lebih dulu dikenal sebagai seorang tokoh militer asal bagian paling timur Indonesia, Papua. Selama berkarir dalam bidang kemiliteran, Numberi dipercaya menjabat dalam berbagai posisi penting dalam tubuh Angkatan Laut Indonesia. Selepas masa baktinya dalam jajaran TNI-AL, pria ini ditarik ke dalam dunia politik dengan mengampu jabatan sebagai orang nomor satu (Gubernur) di tanah kelahirannya sendiri, Papua, pada 1998.

Posisinya sebagai Gubernur propinsi paling timur Indonesia tersebut membawa Numberi melangkah semakin jauh dan yakin ke kancah politik Indonesia. Kiprah dan sepak terjangnya dalam dunia pemerintahan juga semakin diakui dengan dilantiknya pria asli Papua ini sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa Kabinet Persatuan Nasional periode 1999-2001, di bawah pimpinan (almarhum) Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa kepemimpinan Presiden RI berikutnya, Megawati Soekarnoputri, pria kelahiran Yapen Waropen pada 1947 ini diangkat oleh anak dari Presiden pertama RI tersebut sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Italia dan Malta. Posisi duta besar tersebut kemudian dilepas dan Numberi kembali ditarik dalam jajaran kementerian kabinet pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberinya amanat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (2004).

Pada masa pemerintahan Presiden SBY berikutnya, Freddy Numberi kembali diberi kepercayaan untuk menduduki kursi kementerian dalam kabinet, hanya kali ini  sebagai Menteri Perhubungan Indonesia. Pada sekitar 2011 lalu, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet, jabatan kementerian tersebut dilepas dari Numberi dan diberikan pada penggantinya, E.E. Mangindaan.

Selama menjalani karir politiknya, Numberi tercatat sempat tersandung beberapa kasus. Di antara yang sempat mencuat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan konflik rumah tangga lain pada 2012 lalu. Dalam kasus ini, Numberi harus berhadapan dengan istrinya sendiri, Annie Numberi, yang melaporkan purnawirawan TNI-AL ini ke Polda Metro Jaya dengan tudingan KDRT yang telah berlangsung sejak 2010.


PENDIDIKAN

Pendidikan Khusus AAL di Surabaya (1969-1971).
Akademi Angkatan Laut 1968.
SMA (1967) di Jayapura.

KARIR

Menteri Perhubungan RI, 22 Oktober-2009-19 Oktober 2011.
Menteri Kelautan dan Perikanan (2004�2009).
Duta Besar RI untuk Italia dan Malta.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 29 Oktober 1999�29 Agustus 2000.
Gubernur Irian Jaya, April 1998-2001.
Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.
Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor (1995-1996).
Komandan KRI Sembilan di kawasan timur.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat



Kamis, 09 Januari 2014

Dr. Hasballah M. Saad (lahir di Pidie, Aceh, 14 Juli 1948 � meninggal di Bekasi, 23 Agustus 2011 pada umur 63 tahun) adalah seorang politikus Indonesia dan dikenal sebagai Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur.

Hasballah M. Saad pernah aktif dalam politik nasional lewat Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala tahun 1978 ini juga aktif dalam perjuangan HAM, antara lain dengan mendirikan Komite HAM Aceh.

Semasa muda, ia yang merupakan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah dan sempat aktif mengajar di almamaternya ini giat membangun lembaga pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan tersebut adalah Pesantren Al-Furqon di Sigli, Universitas Jabal Ghafur ( http://www.unigha.ac.id) di Pidie, Yayasan Pendidikan Putra Harapan Bangsa di Jakarta, dan Yayasan Modal Bangsa di Jakarta. Suami Darmawati dan ayah dari tiga anak ini juga sempat menjadi anggota Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 1995.

Ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan HAM periode tahun 1999-2000 dalam Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid ketika masih menjabat sebagai anggota DPR tahun 1999.

Hasballah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2011 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, akibat serangan jantung Almarhum dimakamkan di Gampong Lameu, Kota Bakti, Pidie, Aceh.


Senin, 06 Januari 2014


Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 48 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pendidikan

-SD Taquma (1972-1978)
-SMP Khodijah � Surabaya (1978-1981)
-SMA Khodijah � Surabaya (1981-1984)
-Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
-Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
-Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)

Karier

-Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
-Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
-Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
-Wakil Ketua DPR RI (1999)
-Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
-Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
-Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
-Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
-Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
-Anggota Komisi VII DPR RI (2006)

Forum Internasional

-Studi banding pada penyiapan ratifikasi �Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and Narcotic Drug� di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.

-Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994

-Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam �Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women� di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.

-Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam �Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country�: Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.

-Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.

-Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.

-Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.

-Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.

-Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.

-Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.

-Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.

-Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.

-Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.

Pidato Monumental Anti Orba

Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.

Khofifah berbicara kritis. Dia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum, saat itu umurnya masih muda, 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.

Yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap . Mengapa naskah pidato yang dibacakan Khofifah berbeda dengan yang diserahkan ke Cilangkap? Ternyata ada ceritanya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap.

Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun dia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto. "Bahkan, pembantu saya berkomentar, kok hanya memuji," cerita Khofifah.

Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismael Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.

Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Dia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Lantas, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca.

"Saya langsung merombaknya. Saya tulis sesuai dengan hati nurani. Sekitar 90 persen isi naskah yang saya ganti," cerita Khofifah. Saat naik ke podium SU MPR, Khofifah begitu percaya diri. Dia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.

Para penonton TV di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. TV diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para jenderal.

Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.

Khofifah pulang ke Hotel Sahid, tempat markas FPP. Namun, suami tercintanya, Indar Parawansa, meminta Khofifah beristirahat di rumah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah. Itu pidato formal di forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Pidato yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.

Bergabung dengan PKB

Perubahan peta politik pasca lengsernya orde baru membuat Khofifah keluar dari PPP. Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi.

Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar karirnya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.

Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan. Kegiatan yang digelutinya pun tetap seabrek. Kegiatan kunjungan ke daerah-daerah sangat padat. Kondisi itu membuatnya kerap tinggal jauh dari suami serta empat orang anaknya.

Untunglah suami, Indar Parawansa memberikan ruang bagi Khofifah untuk berekspresi. Bila sedang tidak bertugas, sang suami yang berprofesi sebagai PNS biasanya ikut mendampingi Khofifah bila ia berkunjung ke luar kota.

Saking sibuknya, ia pernah diprotes oleh anak pertamanya yang waktu itu masih TK. Saat itu, kegiatan PKB yang baru berdiri sangat banyak, sampai-sampai ia tak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Protes yang dilayangkan anaknya pun tergolong unik, yaitu dengan menulis di tembok dengan tulisan besar-besar.

�Ibu, bubarkan saja partainya. Ibu nggak pernah pulang!� ungkap Khofifah soal protes anaknya itu.

Khofifah paham perasaan anaknya. Dengan lembut, ia mencoba memberikan pengertian pada si sulung. Akhirnya anaknya mengerti. Untuk memberi pengertian pada anak-anaknya, Khofifah punya cara tersendiri. Kadang ia mengajak anaknya melihat aktivitasnya di luar rumah, hingga mereka pun akhirnya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.

Hingga kini, Khofifah masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut. Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Sehingga organisasi yang dipimpinya mengalami banyak kemajuan.

Kongres Muslimat NU tahun 2006 di Batam menjadi ujian berat baginya. Ia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur untuk menduduki jabatan Ketua Umum Muslimat. Namun karena prestasinya, ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya. Saat itu, ia memperoleh lebih dari 70 persen suara Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC).

Sejak masih kuliah, ia mengaku telah tertarik dengan isu-isu perempuan. Karena itu, kesempatan menjadi Ketua Umum Muslimat dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Soal kiprahnya di politik, ia memilih berjuang dengan masuk ke dalam sistem, karena banyak sekali kebijakan umum yang diputuskan di DPR. Tidak hanya sekadar legislasi tetapi juga berkaitan dengan budget.

Khofifah memberikan peratian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100 ribu per kelahiran hidup. Jumlah tersebut bisa berkurang, jika ada peningkatan anggaran untuk kesehatan.

�Kalau misalnya ada teman di DPR/DPRD yang memahami persoalan ini dan ingin ada kebijakan secara spesifik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dia punya peluang dan ruang relatif luas daripada mereka yang ada di luar,� ujarnya.


Senin, 18 November 2013


Drs. I Gede Ardhika[1] (lahir di Singaraja, Bali, 15 Februari 1945; umur 68 tahun) adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada Kabinet Gotong Royong. Ia telah menempati jabatan tersebut sejak 23 Agustus 2000 saat susunan anggota Kabinet Persatuan Nasional dirombak. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1977 dari STIA LAN, Bandung dan merupakan pejabat karier pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Karier

2001-2004 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Gotong Royong
2000 Waka Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian
1998-2000 Dirjen Pariwisata, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya
1996-1998 Sekretaris Ditjen Pariwisata

Rabu, 25 September 2013

Ir. Laksamana Sukardi (lahir di Jakarta, 1 Oktober 1956; umur 56 tahun) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1979 dari Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung. Ia dikenal juga pernah tergabung sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Saat ini dia turut bergabung dalam mendirikan partai baru yang bernama Partai Demokrasi Pembaruan bersama-sama dengan Sophan Sophiaan, Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Sukowaluyo Mintohardjo, Noviantika Nasution, Didi Supriyanto, Tjiandra Wijaya, Potsdam Hutasoit dan RO Tambunan.

Karier


2001-2004 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Kabinet Gotong Royong
1999-2001 Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Kabinet Persatuan Nasional
1992-1997 Anggota MPR RI dari Fraksi PDI


Minggu, 14 Juli 2013


Andi Erna Anastasjia Walinono atau lebih dikenal dengan nama Ir. Erna Witoelar (lahir di Danau Tempe, Sulawesi Selatan, 6 Februari 1947; umur 66 tahun) adalah Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia adalah kakak ipar Wimar Witoelar, istri dari Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Indonesia Bersatu dan adik kandung dari Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pendidikan dan Karier

Erna Witoelar meraih S2 pada tahun 1974 dari Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung dan gelar S3 Ekologi Manusia dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tujuan Pembangunan Milenium di Asia-Pasifik, sebagai komisioner dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pemberdayaan Hukum bagi kaum Miskin (UN Commission on Legal Empowerment of the Poor), Komisi Bumi (the Earth Charter Commission), dan Komisi bagi Negara- Negara Berkembang dan Perubahan Global (Commission on Developing Countries and Global Changes).

Erna Witoelar juga menjadi Dewan di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia seperti di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB), dan Dana Mitra Lingkungan (DML). Beliau saat ini juga memimpin Konsorsium Filantrofi Asia Pasifik (APPC), Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), dan ketua bersama dari Asia Pacific Water Forum (APWF). Beliau adalah salah satu pendiri dan pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Presiden Konsumen Internasional dan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI), serta turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan


Minggu, 30 Juni 2013



Dr. Yahya Muhaimin (lahir di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, 17 Mei 1943; umur 70 tahun) adalah Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1971 dari Universitas Gadjah Mada dan gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1982. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Sejak kanak, di SD, ia sudah tertarik pada kehidupan politik, lewat koran-koran yang rajin dibacanya. Pemilu 1955 � 12 tahun usia Muhaimin saat itu � memberi kesempatan padanya menyaksikan kaum politisi berebut massa melalui rapat-rapat umum yang mereka adakan. ��Namun yang terpikirkan saya waktu itu, bagaimana menjadi dokter atau diplomat karier,�� tutur ahli hubungan internasional ini.

Muhaimin juga dikenal sebagai pengamat politik, militer, bidang yang pernah begitu traumatis baginya. Soalnya, daerah kelahirannya di Bumiayu, Jawa Tengah, dahulu menjadi ajang pertempuran antara TNI dan Darul Islam (DI). ��Derap sepatu lars, deru kendaraan perang, aba-aba militer, desingan peluru, dan ledakan mortir hampir rutin bagi saya,�� katanya mengenang masa kecilnya.

Profesi lain yang pernah dicoba dihindarinya adalah menjadi guru. Padahal, ibunya, seorang pendidik, pernah membujuk agar Yahya mau menjadi pengajar. Namun, dua tahun setelah merampungkan studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 1973, anak kedua dari tujuh bersaudara ini mulai menyadari, menjadi guru baginya memang tidak terelakkan. Ia kemudian tercatat sebagai dosen hubungan internasional di alma maternya.

Sekitar 11 tahun kemudian, putra seorang wiraswasta itu pergi ke Institut Teknologi Massachusetts, AS, dan meraih gelar dokter ilmu politik dengan disertasi The Politic of Client Businessmen; Indonesian Economic Policy 1950-1980. Selama dua tahun berikutnya Muhaimin mengelola Program S2 Fakultas Sospol UGM.

Ia menganggap, industri persenjataan adalah program mahal, mungkin juga mewah. Tetapi bagi Indonesia swadaya itu perlu.

Ia menikah dengan Choifah yang kini jadi ibu empat anaknya. Ia juga menjadi kolumnis untuk beberapa majalah dan surat kabar. Selain itu ia juga menulis buku Masalah-Masalah Pembangunan Politik (1977) dan Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia (1982, revisi), keduanya diterbitkan oleh Gadjah Mada Press.

Pendidikan

SRI, Bumiayu (1956)
SMI, Bumiayu (1959)
SMAN, Purwokerto (1962)
Central Community High School, De Witt, Iowa, AS (1963)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta (1971)
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (tidak selesai)
Institut Teknologi Massachussets, AS (Doktor, 1982)

Karier

Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1973-sekarang)
Pengelola program S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1982-1984)
Kepala Pusat Studi Keamanan & Perdamaian UGM (1996-1999)
Konsulat Pendidikan di Washington DC
Menteri Pendidikan Nasional RI (1999-2001)

Kegiatan Lain

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia (2010- sekarang)

Karya

Masalah-Masalah Pembangunan Politik (ed), Gadjah Mada Press (1977)
Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Gadjah Mada Press (1982).


Kamis, 27 Juni 2013



Dr. dr. Achmad Sujudi, MHA (lahir di Bondowoso, Jawa Timur, 11 April 1941; umur 72 tahun) adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001) dan Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Ia adalah lulusan tahun 1972 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di University of New South Wales, Sydney, Australia.
 
Karier
  •  2001-2002: Menteri Kesehatan Kabinet Gotong Royong
  •  2000-2001: Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabinet Persatuan Nasional
  •  1999-2000: Menteri Kesehatan Kabinet Persatuan Nasional
  •  1998-1999: Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPM dan PLP) Depkes
  •  1994-1998: Direktur RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Minggu, 23 Juni 2013



Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, M.Si. (lahir di Batangtoru, Tapanuli Selatan, 22 Agustus 1942; umur 70 tahun) adalah salah seorang tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada paruh pertama era pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Sosok serius Bomer Pasaribu amat mudah dikenali diantara puluhan wakil rakyat yang berkumpul di depan Ruang Rapat Paripurna. Pasalnya, hampir tidak pernah, mantan Menteri Tenaga Kerja di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid ini melepaskan buku agenda berwarna hitamnya dari gengamannya. Bak karang kokoh ditengah lautan, kata-kata itulah yang paling tepat mengambarkan keseriusan wakil rakyat bernama Bomer Pasaribu dalam melaksanakan ketiga fungsi  DPR RI.

Selain duduk sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, Bomer juga aktif membahas masalah-masalah pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dalam rapat-rapat Komisi IV DPR RI. Tak hanya itu, dalam setiap kunjungan kerja baik kunjungan kerja Komisi maupun pribadi, seolah tak mengenal lelah maupun kantuk, Bomer selalu mengikuti setiap pertemuan dengan teramat serius.

Bahkan, sedikit saja anggota Fraksi Partai Golkar ini dipancing untuk memberikan komentar tentang masalah pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, Bomer pasti akan menjelaskan panjang lebar dengan mendetail masalah tersebut. Maklum selain dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, Bomer juga aktif melaksanakan tugasnya sebagai pengajar program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan program S2 dan S3 di Universitas Indonesia.

Tak hanya itu, gaya bicara Bomer yang lugas membuat semua masalah terlihat jelas, termasuk ketika Parlementaria mengajak mantan Pimpinan Golkar Sumut & Pusat (1964-2004) ini bertukar pikiran tentang pengalamannya sebagai anggota DPR RI.

Meski posisi DPR sekarang ini begitu kuat, tetapi peranan dari fraksi untuk menentukan garis politik dari anggotanya cukup kuat. Artinya, fraksi-fraksi itu masih cukup efektif dalam memberikan arahan terhadap sikap politik masing-masing anggotanya. Sehingga membuat sikap politik dalam keseharian masing-masing anggota DPR belakangan ini seringkali tidak jelas lagi. Masing-masing anggota DPR seolah-olah independen didalam menanggapi masalah aktual yang ada dalam melaksanakan tugas-tugasnya di alat kelengkapan dewan, sehingga terasa sangat dinamis. Tetapi di lain sisi, tetap ada arahan fraksi yang dirasakan pada waktu pengambilan keputusan akhir pada waktu ke tingkat paripurna, ? jelas Bomer.

Meski demikian mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (1971-1982) dan mantan Ketua Umum HPWD (Himpunan Ahli Perencanaan & Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) periode 2001-2004 ini mengaku sangat menikmati dalam melaksanakan setiap tugas yang diembannya, baik sebagai anggota Komisi IV DPR RI maupun Pimpinan Badan legislasi.

Tak sekedar menikmati, Bomer Pasaribu pun aktif mengkonsep sejumlah blue print yang bermuara dari pemikiran yang jernih dan tulus dari seorang anak bangsa yang mencoba membantu mengangkat nasib Negara yang dicintainya dari keterpurukan yang berkepanjangan.

Sekarang ini kita mencoba untuk meyakinkan banyak pihak walaupun tidak mudah untuk kembali kepada suasana yang selalu kami kampanyekan sebagai sebuah upaya menyongsong masa depan, mempercepat masa transisi, memperpendek masa transisi, dan mempercepat transformasi, ?papar Bomer.

Diungkapkan Bomer, gagasan ini berawal pada sebuah pemikiran bahwa krisis yang ada saat ini merupakan kepanjangan krisis yang lalu.  Dikatakan Bomer, krisis 1997 yang terjadi di Thailand yang kemudian mengalir ke Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea serta beberapa negara lainnya. Sejumlah negara sempat menderita akibat krisis tersebut, namun ironisnya hanya Indonesia yang sampai sekarang  masih menderita dan belum sepenuhnya pulih.

Menurut Bomer, belum pulihnya Indonesia dari krisis ditandai dengan adanya kondisi kemiskinan di Indonesia mencapai kondisi terburuk dalam 36 tahun.

?Jadi kita bukan pulih dari kemiskinan, tapi makin meledak. Pengangguran kita selama 38 tahun belum pernah double digit, sekarang terjadi pengangguran yang double digit. Jadi tingkat kemiskinan dan pengangguran saat ini adalah yang terburuk dalam kurun waktu 36 tahun, ?terang Bomer.

Dikatakan Bomer, jika di masa Orde Baru selalu ada trilogi pembangunan dimana masalah pemerataan menjadi kata kunci, namun sekarang ini justru tingkat ketimpangan kita antar yang kaya dan miskin, antara kota dan desa, Indonesia timur dan barat, Jawa dan luar Jawa, Jakarta dan luar Jakarta justru meledak pada suasana yang makin memprihatinkan dan makin jelek. ?Ini harus jadi PR kita kedepan untuk kita selesaikan, ? tandas Bomer.

Kedua, kata Bomer, transisi ini akan bertambah lama kalau belum ada kesepakatan kita akan mengamalkan lebih dulu UUD 45 hasil empat kali amandemen.

Oleh karena itu kami akan menggelar agenda. Yang satu bersifat politik yang Kedua, bersifat yuridis dan yang ketiga bersifat public policy.

Program Legislasi

Seolah telah hafal diluar kepala, Wakil Ketua Badan Legislasi yang pernah dipercaya menjadi Pimpinan Federasi SPSI Pusat (1985-2002) ini menjelaskan, bahwa dalam menyusun program legislasi di DPR RRI dalam membentukan hukum harus diarahkan kepada hal yang bersifat rasional, yaitu apa yang diperintahkan UUD 45 yang jadikan skala prioritas untuk diselesaikan menjadi UU.

?Contohnya UU Wilayah Negara. Semenjak kita merdeka belum ada UU Tentang Wilayah dan Batas Negara. Kami sudah lahirkan. Kemudian UU tentang Tata Ruang Nasional, yang perlu ada supaya kita mengelola tata ruang dengan baik berdasarkan paradigma baru, otonomi baru.

Kemudian yang ketiga UU Tentang Pengelolaan Wilayah Kelautan. Selama ini kita tidak punya UU itu. Keempat UU tentang Wilayah Udara Nasional. Kelima UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana ini juga merupakan kekayaan yang sama sekali tidak terjamah dengan baik.

Yang keenam adalah UU tentang Reforma Agraria yang merupakan kata kunci untuk menempatkan lahan, tanah, air dan udara ini untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan menggunakan apa yang baik pada UU Pokok Agraria yang lama yang dilahirkan pada tahun 1960.

Mana yang bagus kita mutakhirkan, kita segarkan dan mana yang kurang sesuai kita sesuaikan. Sehingga kami rancang UU Reforma Agraria untuk dijadikan skala prioritas dan itu semua sejalan dengan apa yang sudah kita hasilkan dituangkan juga dengan adanya rencana UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun sebagai penjabaran visi bangsa Indonesia,? kata mantan Pimpinan Federasi SPSI Pusat (1985-2002)
ini panjang lebar.

Anggota Komisi IV DPR RI yang juga pernah menjadi Anggota Manggala BP7 Pusat (1984) ini menandaskan, semua kerangka legislasi ini tidak hanya di bidang kewilayahan, namun juga dibidang politik yang akan segera diselesaikan DPR RI.

Kelompok paket UU tentang hukum juga yang akan kita selesaikan yaitu revisi UU tntang MK, KY, Kekusaan Kehakiman, MA, dan KPKKelompok ketiga ini pun harus kami jadikan skala prioritas, ?jelas anggota yang dikenal dengan julukan ?buku berjalan? ini dengan tegas.

Kelompok RUU lain yang menjadi prioritas Bagian Legislasi untuk segera dibahas adalah RUU yang menjamin adanya kemakmuran, kesejahteraan.

?Terutama bidang ekonomi. Tahun ini akan kami selesaikan UU Lahan Abadi pertanian. Lahan abadi untuk tanaman pangan saat ini sangat terancam arena degradasi lingkungan, yang disebabkan adanya alih fungsi, kehancuran irigasi dan tata hidrologis tata air dan pengaruh perubahan musim sehingga semua mengalami kemerosotan.

Kalau di Jepang petaninya dua persen tapi hasil pertaniannya jauh lebih besar dari Indonesia yang mayoritas penduduknya petani. Bahkan petani di Indonesia kerap pula kekurangan pangan. Maka dari itu Baleg DPR RI akan memprioritaskan RUU ini sebagai UU kelompok ketiga termasuk juga UU tentang penyakit hewan dan wabah-wabah penyakit hewan, ? paparnya.                                           

Kehancuran lahan kehutanan di Indonesia, lanjut Bomer, juga menjadi perhatian dari Baleg DPR RI dalam menetapkan prioritas RUU yang akan dibahas pada tahun 2007.

?Karena itu Baleg DPR RI menempatkan UU Anti Pembalakan Liar sebagai prioritas sebab kami yakin jika tidak ada perlindungan yang kuat terhadap pembalakan liar ini maka akan ada  proses pemiskinan luar biasa bagi rakyat Indonesia, sebagaimana proses kemiskinan dibidang pertanian, masyarakat peternak, kelautan perikanan. Oleh karena itu juga RUU Pengelolaan wilayah pesisir tahun ini kita selesaikan,? kata Bomer.

Namun Bomer berharap, pada tahun ini Baleg dapat menambah jumlah RUU yang menjadi prioritas. Sebab saat ini  ini Baleg sudah memiliki 17 tenaga ahli, selain itu kita akan dapat tambahan 13 orang lagi sehingga tenaga ahli terbesar di DPR adalah baleg dengan jumlah 30 orang.

Hubungan dengan konstituen

Keseriusan Bomer tak hanya terlihat dalam melaksanakan tugas bidang legislasi. Dalam hal berhubungan dengan konstituen pun Bomer selalu serius dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat,

?Hubungan dengan konstituen harus selalu dibangun. Jadi kalau kita seorang politisi, maka bagi kita hubungan dengan konstituen itu tidak bisa dibangun secara mendadak, harus ada rancangan dan semuanya harus termanage dengan baik, ? tegas Bomer. Karena itu Bomer mengaku tidak paham dengan banyaknya politisi yang lompat pagar, langsung jadi.

?Menurut saya hal seperti itu tidak baik. Karena saya menyakini untuk menjadi sesuatu, harus ada rancangan terlebih dulu. Semua dihitung, semua dimanage, direncanakan, semua dicalculate. Saya dapil Sumut III dari dahulu. Jadi saya pelihara, dan saya punya nama yang baik disana, dan saya dengan konstituen memiliki hubungan berkesinambungan dan termanage dengan rapi,? papar Bomer.

Managing And Learning Families

Everything must be design. Everything must be plan. Every people must have a good manage for every step.? tampaknya itu merupakan prinsip yang benar-benar dipegang teguh dan dijalankan oleh pria kelahiran Batangtoru Tapanuli Selatan, 22 Agustus 1943 ini.

Bomer berprinsip setiap orang harus memanage dirinya sendiri baik sebagai pilihan hidupnya dan harus selalu terus menerus belajar. "Rancangan manajemen itu antara lain planning. Planning yanag paling perlu untuk dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga pulun tahun yang akan datang. Bagaimana pendidikan saya sekarang, dua tahun lagi, lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Bagaimana pendidikan anak saya, pekerjaan anak saya dan seterusnya. Semua didalam perencanaan dan semua terus menerus belajar, ? papar Bomer.

Karena itu, lanjut Bomer, dalam keluarga saya, saya selalu menegaskan bahwa adalah managing family yang termanage dan learning family yang terus-menerus belajar.

Ini saya buktikan pada diri saya sehingga seluruh hidup masing-masing anak dan cucu saya sudah dirancang, ? tegas Bomer.

Prinsipnya, terang Bomer, saya dan keluarga saya,  membuat suatu piagam yang dirapatkan bersama dalam keluarga. Bomer Pasaribu dan anak-cucu mendeclare diri bahwa keluarga Pasaribu dengan menantunya, anaknya dan cucunya adalah managing and learning families.

Ini kami terapkan karena mereka semua lulusan luar negeri, tidak satupun anak saya yang tidak sekolah diluar negeri, semua lulusan master luar negeri, menantu saya juga, dan itu semua berkat dua prinsip yang kami yakini yaitu memanage diri dengan baik dan selalu terus menerus belajar,? tambahnya.

Berdiri di Dua Kaki

Ketika diangkat sebagai Menaker, Bomer tengah dipercaya sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Bahkan, saat pengumuman kabinet berlangsung, Bomer sedang berada di kantor SPSI. Selepas dari Menteri, Bomer kembali dipercaya sebagai anggota DPR RI. Kesuksesan demi kesuksesan telah berhasil diraih ayah lima anak ini berkat prinsip-prinsip yang tak hanya diyakininya tapi juga dilaksanakannya.

?Semua anak dan cucu saya juga saya minta memanage diri sendiri. Saya bebaskan mereka untuk memilih masa depan mereka sendiri. Mulai dari SD, SMP, lalu SMA. Semua di rancang sendiri. Intinya kita jangan kumaha angke. Jadi mereka harus mengancang-ancang dirinya dengan manajemen dirinya dan keluarga . Saya tidak pernah mendesign masa depan mereka, saya hanya memberikan pendidikan yang bagus.? kata Bomer.

Namun, lanjut Bomer, saya juga menegaskan agar kita jangan pernah berdiri hanya dalam satu kaki. Saya selalu menegaskan agar kita jangan hanya berdiri dengan satu kaki. Kita harus berdiri dengan dua kaki.  Dalam hidup saya sendiri, saya sudah memilih pilihan hidup saya dua, sebagai politisi dan akademisi.

Karena itu saya selalu minta anak cucu mereka mendesaign dirinya berdiri tidak satu kaki tapi dua kaki. Jadi misalnya anak saya sekarang birokrasi, kemudian dia sekolah mengambil doktor, jadi dia dua kaki. Anak saya yang sekarang ada di Australia juga begitu, sekarang dia wiraswasta di perusahaan tapi juga dia masuk kedalam pendidikan.

Diri saya, saya jadikan sebagai contoh.Sejak awal bercita-cita hanya dua, yaitu menjadi politisi dan akademisi. Jadi menjadi politisi dan akademisi.

Akademisi merupakan bidang keahlian saya. Sehingga sampai dua puluh tahun saya terus menerus memimpin delegasi pekerja ke ILO mulai tahun 1982-2002. Bahkan ilmu-ilmu yang berasal dari pengalaman saya, saya pergunakan untuk mata ajaran saya dan bidang saya dan juga dalam menjalankan fungsi saya sebagai politisi. Jadi semua yang kejar, saya sinergi dengan dua kaki ini. Kaki pertama di politisi, kaki kedua di akademisi. Dua ini tidak menjadi permusuhan, tapi kedua kaki ini terus menerus saling mengisi.

Saya terus berjalan menjalankan kekuatan saya dengan prinsip yang saya yakini tadi, yaitu managing dan learning families. Saya terus mengisi diri, ? tandas ayah dari 5 orang anak ini.

Eksekutif V.S. Legislatif

Meski mengaku tidak pernah bermimpi menjadi menteri, namun, suami dari Hj. Sari Ena Lubis ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman yang relatif cukup menarik.

Waktu saya di eksekutif, saat itu masih pada masa peralihan dari yang lama ke yang baru. Peranan menteri dalam hal ini juga pemerintah boleh dikatakan masih mendapatkan penghormatan yang baik dari DPR, dimana mereka merespon hubungan antara DPR dengan kabinet relatif masih cukup saling menghargai, saling seimbang, ?tutur Bomer.

Bomer beranggapan posisi di kabinet sekarang jauh lebih sulit karena gaya berpolitik dari para anggota  di parlemen sekarang jauh berbeda.

?Di jaman saya secara universal, parlemen language masih santun, baik. Namun sekarang ini parlemen sering bersikap bahasa yang keras, agak tajam. Jadi bila dibandingkan dengan jaman saya, sekarang ini jauh lebih lugas bahkan kadangkala cukup tegas dan keras. Menurut saya agak kurang lagi sesuai dengan apa yang lazim dikatakan dengan parlemen language, ? kritik Bomer.

Namun Bomer mengakui, pengalamannya menjadi salah satu anggota DPR RI  periode sekarang, sangat menarik oleh karena begitu banyak hal yang unik.

Yang pertama, saya belum pernah mengalami satu periode dimana fraksi-fraksi begitu banyak sehingga fragmentasinya begitu luas sekali. Kedua yang menurutnya juga sangat signifikan adalah pergeseran peranan yang sangat kuat dari eksekutif heavy menjadi legislatif heavy yang terjadi karena amandemen UUD 45 sebanyak empat kali. Namun pada dasarnya, menurut Bomer, sebetulnya ada juga perkembangan dinamis yang  mengarah pada keseimbangan yudikatif heavy.

?Jadi sebetulnya kalau sekarang parlemen dianggap cukup kuat ada benarnya. Tetapi sebenarnya peranan lembaga yudikatif pun sangat kuat. Dan memang betul, bobot dari kekuasaan eksekutif berkurang dimana pada UUD 45 yang disebutkan dengan tegas bahwa consentration of power and responsibility abounded the president. Itu adalah terjemahan yang langsung otentik dari UUD 45 sebelum amandemen dimana consentration of power and responsibility abounded the president artinya seluruh puncak-puncak pemusatan kekuasaan dan pertanggungjawaban berada pada kendali penuh presiden. Pergeseran ini juga menimbulkan fenomena yang sangat berbeda dengan masa lalu, ?papar Bomer.

Reformasi Kebabalasan

Pengalaman menarik lain yang dirasakan Bomer dengan menjadi anggota DPR RI pada periode transisi, adalah adanya pengalaman nelihat kenyataan bahwa pada masa peralihan dari periode Orba ke orde reformasi ini telah terjadi transisi yang  tidak berjalan mulus.

?Mengapa tidak berjalan mulus ? Ada beberapa penyebab. Pertama, ada bagian-bagian dari reformasi ini yang menurut saya cenderung kebablasan. Misalnya adalah didalam otonomi. Dimana ada daerah yang jumlah penduduknya 8531 orang bisa berdiri sendiri menjadi daerah kabupaten otonom yang mempunyai seorang bupati, wakil bupati, puluhan dinas dan DPRD, ?terang Bomer.

Sebagai salah seorang pimpinan Baleg DPR, Bomer Pasaribu mendapati kenyataan yang menunjukkan betapa berbagai perkembangan dalam otonomisasi ini terlalu dinamis dan kadangkala ada bagian yang cenderung out of control.

?Tidak satupun RUU yang lepas dari proses Baleg. Karena itu saya merasakan usul-usul dari daerah dan juga berbagai pihak untuk mengadakan pemekaran besar-besaran baik di tingkat kabupaten kota sampai provinsi, sebagian juga justru menimbulkan problematika baru, ? kata Bomer.

Bahkan, lanjut Bomer, pernah saya ingatkan bahwa  perkembangan yang begitu dahsyat dari pemekaran ini cenderung berlebihan dan dapat menjadi bom waktu.  Jika semua permohonan menjadi daerah otonom kabupaten kota atau provinsi diloloskan, bukan tidak mungkin diakhir masa jabatan presiden sekarang ini bisa menjadi antara 700-1000 daerah otonom. Itu bisa menjadi bom waktu yang kontra produktif.

?Menurut saya dengan banyaknya perluasan dan banyaknya pemekaran telah terjadi proses birokratisasi pemerintahan yang luar biasa yang sangat mengganggu manajemen yang sehat dibidang eksekutif demikian juga di bidang politik dan legislatif. Sehingga pemekaran itu bukannya menimbulkan kelipatgandaan  kesejahteraan masyarakat tetapi yang terjadi adalah birokratisasi regulasi yang menimbulkan beban justru dari masyarakat harus membiayai aparat birokrasi, ? tegasnya.

Hal lain yang  menurut Bomer juga sangat kebablasan adalah banyaknya organisasi-organisasi independen yang baru.

?Sekarang ini ada 29 organisasi independen baru yang seyognya itu dilingkungan eksekutif tetapi tidak bisa dikendalikan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contohnya badan penyiaran, badan yang mengawasi BI, badan yang mengawasi kejaksaan, badan yang mengawasi kepolisian, dan banyak lagi, ? kata Bomer.

Menurut Bomer ada kecenderungan setiap UU melahirkan lembaga otonom baru. Sehingga sebagai pimpinan Baleg, Bomer akan mempertimbangkan akan  hanya akan meloloskan adanya badan otonom itu, apabila secara manajemen benar-benar sangat dibutuhkan.

?Kalau tidak lembaga otonom akan bertambah terus sehingga dapat menyulitkan pemerintahan karena akan terjadi kesemerawutan manajemen dan itu dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mata rantai pengambilan keputusan dapat mengalami kemacetan, ? kata Bomer.

Eforia Reformasi

Bertukar pikiran dengan lulusan program S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1976), dan sekaligus program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1980) dan  program S2 Institut Pertanian Bogor (1996) serasa tiada habis ide cemerlang yang akan kita peroleh dari buah pemikiran anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut alumni SDN Padang Sidempuan (1955), SMPN B Padang Sidempuan (1958), dan SLTAN B Padang Sidempuan (1961) ini dampak jelek dari pemekaran wilayah yang merupakan eforia dari reformasi adalah, Indonesia akan mengalami kesulitan luar biasa didalam penanganan kesejahteraan rakyatnya.

?Sebab dengan jumlah penduduk yang sedikit dan ada Bupati, Wakil Bupati, Dinas dan DPRD dengan biaya sendiri sehingga bukan masyarakat yang disejahterakan tapi pencarian dana untuk menghidupi birokrasi yang menurut saya akan terjadi birokratisi besar-besaran. Padahal kecenderungan dari demokrasi adalah debirokratisasi, ?jelas Bomer.

Untuk itu, terang Bomer, dalam program legislasi DPR RI, yang di loloskan adalah RUU yang benar-benar diperlukan seperti UU Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang mengatur perlunya badan penyuluhan pertanian yang pada masa lalu agar kita bisa swasembada pangan pada tahun 1984.

Hal lain yang dinilai Bomer kebablasan adalah berlebihannya pertumbuhan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan.

Contohnya dibidang organisasi politik sampai sekarang hampir tiap minggu ada parpol baru yang mendaftarkan di DephukdanHAM, ? tambah Bomer. Karena itu, kedepan, menurut Bomer, harus dilakukan rasionalisasi kepartaian.

Ini untuk menuju yang jumlahnya lebih rasional tapi berlipat ganda dalam kualitasnya. Jadi bukan lagi ratusan parpol tapi efektif, misalkan hanya lima, enam atau tujuh parpol. Oleh karena itu kami di Baleg mengadakan diskusi dengan staff ahli kami untuk nanti didalam menyongsong UU politik yang akan datang kita rasionalisasikan.

Demikian juga di bidang ketenagakerjaan. Sekarang ini ada 91 organisasi nasional ketenagakerjaan, itu terlalu banyak sehingga serikat buruh dan pekerja itu tidak kuat. Bandingkan dengan Malaysia hanya dua, Jepang hanya tiga yang bersifat nasional. Di Indonesia ada 91,saya pikir terlalu banyak akhinya tidak ada yang kuat. Menurut saya ini suasana yang euforia, ? papar Bomer.

Itulah pemikiran Bomer Pasaribu, sang Karang Kokoh di tengah lautan. Ibarat karang, begitulah sosok Bomer Pasaribu, teguh memegang prinsip yang diyakininya dan melaksanakannya dalam menghadapi gelombang kehidupan yang begitu kencang mendera.

Jika ada selentingan kurang nyaman di dengar tentang wakil rakyat yang kerap di cerca lantaran sering kosongnya ruang-ruang rapat di DPR RI baik saat rapat paripurna maupun rapat alat-alat kelengkapan DPR RI lainnya, niscaya begitu melihat sosok Bomer Pasaribu yang serius dan senantiasa mengeluarkan ide-ide segar dalam rapat-rapat di DPR RI, image buruk itu akan sirna.

Begitu banyak kisah tentang Bomer Pasaribu. Mulai dari ketegarannya saat perahu nelayan yang ditumpanginya tersesat hingga mencapai batas wilayah perairan Australia saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Nusa Tenggara Barat hingga sifat keBapak-an Bomer yang demikian santun dalam bersikap kepada semua staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang membantunya.

Pak Bomer itu selalu membawa ?buku pintar?nya kemanapun dia pergi. Begitu mendengar sesuatu hal penting beliau langsung mencatatnya. Demikian pula saat mengeluarkan pernyataan, beliau selalu menyatakannya disertai dengan data-data yang akurat. Pokoknya, kita tanya masalah apapun, baik tentang ketenagakerjaan, pertanian, pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, pasti Pak Bomer bisa menjawabnya, ? kata salah seorang reporter Parlementaria yang kerap mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.

Tak hanya itu, saat penumpang pesawat yang lain asik terlelap dalam tidur, atau bercakap-cakap, Bomer Pasaribu justru asik membolak-balik buku yang sengaja dibawanya sebagai pengisi waktu luang.

Bahkan, pernah suatu saat ketika Bomer Pasaribu memimpin rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, tak segan-segan Bomer menambahkan dua agenda sekaligus lantaran adanya laporan dari konstituen tentang pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang kurang sesuai di Sibolangit.

Meki dikenal sebagai sosok yang work a holic Bomer tetap menyeimbangkan setiap ritme kerjanya dengan menjaga kesehatannya. Setiap pagi, di saat masih banyak diantara kita tertidur lelap, Bomer selalu meluangkan waktu usai sholat subuh untuk lari pagi. Wajar apabila di usianya yang paruh baya, stamina Bomer tetap terjaga. Rutinitasnya dalam melaksanakan aktivitas lari pagi yang terjadwal, menunjukkan keseriusannya dalam merencanakan segala sesuatu hal. Keseriusannya dalam merencanakan dan menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan, itulah membuat Bomer Pasaribu merupakan figur langka yang patut dijadikan suri tauladan.

Andaikan semua generasi muda memahami pemikiran dan meneladani sosok Bomer Pasaribu, mungkin, para pemimpin bangsa tak perlu meluangkan begitu banyak tenaga dan pikiran untuk memberantas makin merajalelanya peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Sebab, seperti keyakinan yang telah dijalankan Bomer Pasaribu, setiap orang harus merencanakan masa depannya sendiri dengan sebuah perencanaan matang dan perencanaan itu tidak hanya mengandalkan kemampuan kita hanya di satu bidang, melainkan kita harus mampu berdiri diatas dua kaki, seperti seorang Bomer Pasaribu, tak hanya dikenal sebagai politisi yang serius,handal dan cerdas,  Bomer Pasaribu juga dikenal menguasai semua bidang keilmuan yang digelutinya.



Pendidikan

  •     SDN Padang Sidempuan (1955)
  •     SMPN B Padang Sidempuan (1958)
  •     SLTAN B Padang Sidempuan (1961)
  •     S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1976)
  •     S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1980)
  •     S2 Institut Pertanian Bogor (1996)
  •     S3 Institut Pertanian Bogor (2000)

Pengalaman Kerja

  •     Staf Pimpinan Bank di Medan (1967-1980)
  •     DPRD Prov. Sumatera Utara (1971-1982)
  •     Anggota DPR RI / MPR RI Fraksi Karya Pembangunan (1982-1987)
  •     Anggota MPR RI (1998-1999)
  •     Menteri Tenaga Kerja Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000)
  •     Anggota DPR RI / MPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (2004-2009)
  •     Guru Besar MB IPB Manajemen Agribisisnis IPB (2006-sekarang)
  •     Duta Besar RI untuk Denmark dan Lituania (dilantik Presiden SBY 21 Desember 2011 di Jakarta)

Pengalaman Organisasi
  •     Pimpinan Golkar Sumut & Pusat, (1964-2004)
  •     Anggota Manggala BP7 Pusat, (1984)
  •     Ketua Umum Federasi Serikat, Pekerja Seluruh Indonesia, Jakarta (1995-2000)
  •     Pimpinan Federasi SPSI Pusat, (1985-2002)
  •     Pimpinan ISEI & PADI Pusat, (1999-2004)
  •     Pimpinan IRDES Jakarta, (2001-2004)
  •     Ketua Umum HPWD, (2001-2004)

Kamis, 28 Maret 2013



Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, Msc. (lahir di Kediri, 11 November 1961; umur 51 tahun) adalah seorang ilmuwan pangan dan politikus Indonesia dari Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera). Ia menjabat sebagai wali kota Depok periode 2005-2010 sejak 26 Januari 2006, berpasangan dengan Yuyun Wirasaputra. Pada Pilkada Depok 2010 maju mencalonkan kembali sebagai Calon Walikota Depok dengan no urut 3 bersama Sekretaris MUI Depok yaitu KH.Dr Idris Abdus Shomad MA.

Pendidikan

Program S3 Phd Science Food and Science Technology Texas A & M University
Program S2 Master Science Food and Science Technology Texas A & M University
Program S1 Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor - Jawa Barat

Keanggotaan Organisasi Profesi

1995 � Sekarang : Persatuan Insinyur Indonesia
1994 � Sekarang : Texas A & M University Former Student Association
1991 � 1999 : Poultry Science Association, U.S.A.
1989 � 1999 : Institute of Food Technologists, U.S.A.
1985 � Sekarang : Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
1984 � Sekarang : Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor

Keanggotaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

2001 � Sekarang : Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
1996 � Sekarang : Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
1998 � 2000 : Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
1997 � 1999 : Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT � JAKARTA.

Walikota Depok

Saat ini ia terpilih menjadi Walikota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Depok dan Idris Abdul Somad sebagai wakil Walikota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.
Karier

Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.

Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli 2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.