Tampilkan postingan dengan label INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Juni 2016


FADILLAH RACHMAN/SI-IV/14A
Berbicara perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dimungkiri, bahwa orang Eropa lah, khususnya bangsa Belanda, yang telah "berjasa" memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media masa yang dibuat oleh bangsa pribumi. Tentang awal mula dimulainya dunia persurat kabaran di tanah air kita ini, Dr. De Haan dalam bukunya, "Oud Batavia" (G. Kolf Batavia 1923), mengungkap secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala dan surat kabar. Dikatakannya, bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah terbit sebuah berkala bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit pula Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744, Vendu Nieuws pada tanggal 23 Mei 1780, sedangkan Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810.
Sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan, para pengusaha di masa itu telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persuratkabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia. Kendati demikian, tujuan mereka bukan cuma sekadar untuk memperoleh keuntungan uang. Namun, mereka telah menyadari bahwa media masa di samping sebagai alat penyampai berita kepada para pembacanya dan menambah pengetahuan, juga punya peran penting dalam menyuarakan isi hati pemerintah, kelompok tertentu, dan rakyat pada umumnya. Apalagi, orang Belanda yang selalu mengutamakan betapa pentingnya arti dokumentasi, segala hal ihwal dan kabar berita yang terjadi di negeri leluhurnya maupun di negeri jajahannya, selalu disimpan untuk berbagai keperluan. Dengan kata lain media masa di masa itu telah dipandang sebagai alat pencatat atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di Nederlandsch Indie serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya Tentara Jepang, bisa kita diketahui bahwa betapa cermatnya orang Belanda dalam pendokumentasian ini. Dalam majalah Indie, Nedelandch Indie Oud en Nieuw, Kromo Blanda, Djawa, berbagai Verslagen (Laporan) dan masih banyak lagi, telah memuat aneka berita dari mulai politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional (musik, seni rupa, sastra, bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam peristiwa penting lainnya yang terjadi di negeri kita. Sampai akhir abad ke-19, koran atau berkala yang terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru dan "kering". Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.
Namun memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Parada Harahap, tokoh pers terkemuka, dalam bukunya "Kedudukan Pers Dalam Masyarakat" (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya koran ini, akibat dari adanya dicentralisatie wetgeving (aturan yang dipusatkan). Akibatnya beberapa kota besar di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang berpemerintahan otonom sehingga ada para petinggi pemerintah, yang dijamin oleh hak onschenbaarheid (tidak bisa dituntut), berani mengkritik dan mengoreksi kebijakan atasannya. Kritik semacam itu biasanya dilontarkan pada sidang-sidang umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kritik dan koreksi ini kemudian dimuat di berbagai surat kabar dalam ruangan Verslaag (Laporan) agar diketahui masyarakat. Berita-berita Verslaag ini tentu saja menjadi "santapan empuk" bagi para wartawan. Berita itu kemudian telah mereka bumbui dan didramatisasi sedemikian rupa sehingga jadilah suatu berita sensasi yang menggegerkan. Namun, cara membumbui berita Verslaag semacam ini, lama-kelamaan menjadi hal biasa. Bahkan, cara-cara demikian akhirnya disukai oleh para pengelolanya karena bisa mendatangkan keuntungan dan berita sensasi memang disukai pembacanya. Para petinggi pemerintah yang kena kritik juga tidak merasa jatuh martabatnya. Bahkan, ada yang mengubah sikapnya dan membuat kebijaksanaan baru yang menguntungkan penduduk. Keberanian menyatakan saran dan kritik ini akhirnya menular ke masyarakat. Tidak sedikit koran yang menyajikan ruangan surat pembaca yang menampung "curhat" tentang berbagai hal dari para pembacanya. Bahkan, setelah dibentuknya Volksraad (DPR buatan Belanda) pada tahun 1916, kritik yang menyerempet soal politik mulai marak.
Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya "Medan Prijaji" pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan Pers kaum pribumi. Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranja. Kata terperintah di atas konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirto terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi. Hadirnya Medan Prujaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari "Sarikat Islam" telah menerbitkan harian Oetoesan Hindia. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni Api, Halilintar dan Nyala. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian Benih Merdeka dan Sinar Merdeka pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 1926. Tercatat pula nama harian Sinar Hindia yang kemudian diganti menjadi Sinar Indonesia.
Penerbitan media massa pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun ada juga yang mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda. Dan ketika isi media acapkali berseberangan dengan pola fikir pemerintah Belanda sesering itulah pers di breidel. Munculah kebijakan pembelengguan kebebasan menyuarakan pesan kebebasan negeri yang tertuang dalam undang-undang
1.      Drukpers reglement tahun 1856 tentang aturan sensor preventif.
2.      Pers ordonantie tahun 1931 tentang pembredelan surat kabar.
Pada masa ini tokoh-tokoh pergerakan yang mengopinikan kemerdekan lewat media massa seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul oleh dua penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) dan Gubernur Jenderal Tjarda van Star. De Jonge sendiri menamakan artikel-artikel tokoh pergerakan (memberi labelling) gezagsvijandige artikelen atau tulisan-tulisan yang memusuhi pemerintah. Di masa pemerintahan Jepang kehidupan pers lebih dipersempit, selain UU Belanda UU No 16 yang pasal-pasalnya sangat menakutkan mengenai izin terbit, pembelengguan kebebasan pers dengan memasukan tokoh-tokoh pergerakan kedalam penjara, dan membreidel penerbitannya diberlakukan. Di setiap surat kabar ditempatkan Shidooin (penasihat) yang tidak jarang menulis artikel dengan mencatat nama anggota redaksi.
Perkembangan Pers di Indonesia
A.    Zaman Belanda
Sejak pemerintah penjajah Belanda menguasai Indoneisa, mereka mengetahui dengan baik pengaruh surat kabar terhadap masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, mereka memandang perlu membuat undang-undang khusus untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan momok yang harus diperangi. Saruhum, dalam tulisannya yang berjudul "Perjuangan Surat Kabar Indonesia" yang dimuar dalam sekilas "Perjuangan Surat Kabar", menyatakan: "Maka untuk membatasi pengaruh momok ini \, pemerintah Hindia Belanda memandang tidak cukup mengancamnya saja dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ternyata dengan KUHAP itu saja tidak mempan, maka diadakan pula artikel-artikel tambahan seperti artikel 153 bis dan ter. 161 bis dan ter. dan artikel 154 KUHP. Hal itupun belum dianggap cukup, sehingga diadakan pula Persbreidel Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah penjajah Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar/majalah Indonesia yang dianggap berbahaya".
Tindakan lain disamping Persbeidel Ordonantie adalah Haatzai Artikelen, karena pasal-pasalnya mengancam hukuman terhadap siapa pun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda (pasal 156 dan 155) dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia (pasal 154 dan 155). Akibatnya, banyak korban berjatuhan, antara lain S.K. Trimurti sampai melahirkan di penjara, bahkan ada yang sampai dibuang ke Boven Digul.
Pada tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javasche Courant yang isinya memuat berita- berita resmi pemerintahan, berita lelang dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Sedangkan di Surabaya Soerabajash Advertentiebland terbit pada tahun 1835 yang kemudian namanya diganti menjadi Soerabajash Niews en Advertentiebland. Di semarang terbit Semarangsche Advertentiebland dan Semarangsche Courant. Di Padang surat kabar yang terbit adalah Soematra courant, Padang Handeslsbland dan Bentara Melajoe. Di Makassar (Ujung Pandang) terbit Celebe Courant dan Makassaarch Handelsbland. Surat- surat kabar yang terbit pada masa ini tidak mempunyai arti secara politis, karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya tidak lebih dari 1000-1200 eksemplar setiap kali terbit. Semua penerbit terkena peraturan, setiap penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda, dan 12 surat kabar berbahasa melayu diantaranya adalah Bintang Barat, Hindia-Nederland, Dinihari, Bintang Djohar, Selompret Melayudan Tjahaja Moelia, Pemberitaan Bahroe (Surabaya) dan Surat kabar berbahasa jawa Bromartani yang terbit di Solo.
B.     Zaman Jepang
Jepang menduduki Indonesia kurang lebih 3.5 tahun. Untuk meraih simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda tentang Asia Timur Raya. Namun, propaganda itu hanyalah demi kejayaan Jepang belaka. Sebagai konsekuensinya, seluruh sembur daya Indonesia di arahkan untuk kepentingan Jepang. Pers di masa pendudukan Jepang semata-mata menjadi alat pemerintahan Jepang dan sifat pro-Jepang. Beberapa harian yang muncul pada masa itu, antara lain: Asia Raya di Jakarta, Sinar Baru di Semarang, Suara Asia di Surabaya dan Tjahaya di Bandung.
Pers Nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih daripada zaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan yang didapat oleh para wartawan atau insan pers di indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang.
Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar-surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat- alat tenaga. Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita Antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima dan selanjutnya berada dibawah pusat pemberitaan Jepang, yakni Domei. Wartawan-wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa itu surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintah dan tentara Jepang.
Dalam pandangan sebagian anggota DPR, ada wacana tentang perlunya merombak UU No. 40 tahun 1999 dengan perlunya memasukkan kembali prinsip perijinan dan mekanisme pengawasan dalam penerbitan pers. Dalam era reformasi, bukan pemerintah lagi yang berperan sebagai regulator, tetapi lembaga yang dibentuk kalangan pers sendiri. Pers harus bebas, tetapi kebebasannya harus bermanfaat untuk masyarakat. Wacana perlunya regulator bagi penerbitan media massa mungkin bukan suatu solusi terbaik bagi kalangan media di Indonesia. Namun demikian, jika ingin menyelamatkan demokrasi dan reformasi, maka pers harus menata dirinya sendiri dan mengatur diri tanpa adanya campur Langan (intervensi) dari penguasa.
DAFTAR PUSTAKA
Ismail, Taufiq Moeljanto. 1995. Prahara Budaya. Jakarta : Mizan
Djoned Poesponegoro, Marwati, 1992, Sejarah Nasional Indonesia V Edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka
Notodidjojo, Soebagijo. 1998. PWI di Arena Masa. Jakarta : Balai Pustaka
Suadi, Haryadi. 2006. "Medan Prijaji" Koran Politik Pribumi. Jakarta : Pikiran Rakyat

irkfa zuhayriah tanjung / 14a / si4 

Awal Berdirinya
            Muhammadiyah didirikan di kampung kauman yogyakarta, pada tanggal 8 dzulhijjah 1330 h atau bertepatan dengan 18 nopember 1912 oleh seorang yang bernama muhammad darwis, kemudian dikenal dengan kh ahmad dahlan beliau adalah pegawai kesultanan kraton yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. melihat keadaan ummat islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran islam yang sebenarnya berdasarkan qur`an dan hadist. oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau jawa. untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan persyarikatan muhammadiyah. dan kini muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. disamping memberikan pelajaran/ pengetahuannya kepada laki-laki, beliau
juga memberi pelajaran kepada kaum ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "sidratul muntaha". pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.
Disamping memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah. tahun 1913 sampai tahun 1918 beliau telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan hooge school muhammadiyah ialah sekolah lanjutan. tahun 1921 diganti namanya menjadi kweek school muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya dirubah menjadi mu`allimin dan mu`allimat. suatu ketika kh.ahmad dahlan menyampaikan usaha pendidikan setelah selesai menyampaikan santapan rohani pada rapat pengurus budi utomo cabang yogyakarta. ia menyampaikan keinginan mengajarkan agama islam kepada para siswa kweekschool gubernamen jetis yang dikepalai oleh r. boedihardjo, yang juga pengurus budi utomo. usul itu disetujui, dengan syarat di luar pelajaran resmi. lama-lama peminatnya banyak, hingga kemudian mendirikan sekolah sendiri.
Di antara para siswa kweekschool jetis ada yang memperhatikan susunan bangku, meja, dan papan tulis. lalu, mereka menanyakan untuk apa, dijawab untuk sekolah anak-anak kauman dengan pelajaran agama islam dan pengetahuan sekolah biasa. mereka tertarik sekali, dan akhirnya menyarankan agar penyelelenggaraan ditangani oleh suatu organisasi agar berkelanjutan sepeninggal k.h. ahmad dahlan kelak. setelah pelaksanaan penyelenggaraan sekolah itu sudah mulai teratur, kemudian dipikirkan tentang organisasi pendukung terselenggaranya kegiatan sekolah itu. dipilihlah nama "muhammadiyah" sebagai nama organisasi itu dengan harapan agar para anggotanya dapat hidup beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi nabi muhammad saw. penyusunan anggaran dasar muhamadiyah banyak mendapat bantuan dari r. sosrosugondo, guru bahasa melayu kweekschool jetis. rumusannya dibuat dalam bahasa melayu dan belanda. kesepakatan bulat pendirian muhamadiyah terjadi pada tanggal 18 november 1912 m atau 8 zulhijah 1330 h. tgl 20 desember 1912 diajukanlah surat permohonan kepada gubernur jenderal hindia belanda, agar perserikatan ini diberi izin resmi dan diakui sebagai suatu badan hukum. setelah memakan waktu sekitar 20 bulan, akhirnya pemerintah hindia belanda mengakui muhammadiyah sebagai badan hukum, tertuang dalam gouvernement besluit tanggal 22 agustus 1914, no. 81, beserta alamporan statuennya. Muhammadiyah juga mendirikan organisasi untuk kaum perempuan dengan nama 'aisyiyah yang disitulah istri kh. a. dahlan, nyi walidah ahmad dahlan nyi walidah ahmad dahlan berperan serta aktif dan sempat juga menjadi pemimpinnya.  kh a dahlan memimpin muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. pada rapat tahun ke 11, pemimpin muhammadiyah dipegang oleh kh ibrahim yang kemudian memegang muhammadiyah hingga tahun 1934. rapat tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi konggres tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini menjadi muktamar 5 tahunan.
Upaya yang dilakukan Muhammadiyah
            Usaha yang dilakukan muhammadiyah pertama  melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah muhammadiyah. selain itu juga menekankan pentingnya pemurnian tauhid dan ibadah, seperti: meniadakan kebiasaan menujuhbulani (jawa: tingkeban), yaitu selamatan bagi orang yang hamil pertama kali memasuki bulan ke tujuh. kebiasaan ini merupakan peninggalan dari adat-istiadat jawa kuno, biasanya diadakan dengan membuat rujak dari kelapa muda yang belum berdaging yang dikenal dengan nama cengkir dicampur dengan berbagai bahan lain, seperti buah delima, buah jeruk, dan lain-lain. masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara tujuh bulanan ini, tetapi pada dasarnya berjiwa sama, yaitu dengan maksud mendoakan bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan itu. menghilangkan tradisi keagamaan yang tumbuh dari kepercayaan islam sendiri, seperti selamatan untuk menghormati syekh abdul qadir jaelani, syekh saman, dll yang dikenal dengan manakiban. selain itu, terdapat pula kebiasaan membaca barzanji, yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada nabi muhammad saw. yang disalahartikan. dalam acara-acara semacam ini, muhammadiyah menilai, ada kecenderungan yang kuat untuk mengultusindividukan seornag wali atau nabi, sehingga hal itu dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid. selain itu, ada juga acara yang disebut "khaul", atau yang lebih populer disebut khal, yaitu memperingati hari dan tanggal kematian seseorang setiap tahun sekali, dengan melakukan ziarah dan penghormatan secara besar-besaran terhadap arwah orang-orang alim dengan upacara yang berlebih-lebihan. acara seperti ini oleh muhammadiyah juga dipandang dapat mengerohkan tauhid.
Bacaan surat yasin dan bermacam-macam zikir yang hanya khusus dibaca pada malam jumat dan hari-hari tertentu adalah suatu bid'ah. begitu juga ziarah hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada kuburan tertentu, ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama, juga harus ditinggalkan. yang boleh adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat adanya kematian pada setiap makhluk allah. mendoakan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dalam islam sangat dianjurkan. demikian juga berzikir dan membaca alquran juga sangat dianjurkan dalam islam. akan tetapi, jika di dalam berzikir dan membaca alquran itu diniatkan untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah mati, hal itu tidak berdasar pada ajaran agama, oleh karena itu harus ditinggalkan. demikian juga tahlilan dan selawatan pada hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 hari, hal itu merupakan bid'ah yang mesti ditinggalkan dari perbuatan islam. selain itu, masih banyak lagi hal-hal yang ingin diusahakan oleh muhammadiyah dalam memurnikan tauhid. dalam bidang politik, usaha-usaha muhammadiyah meliputi:
  • menentang pemerintah hindia belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah kurban. hal ini berhasil dibebaskan.
  • ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air indonesia di kalangan umat islam indonesia dengan menggunakan bahasa indonesia dalam tablig-tablighnya, dalam khotbah ataupun tulisan-tulisannya.
  • pada waktu jepang berkuasa di indonesia, pernah seluruh bangsa indonesia diperintahkan untuk menyembah dewa matahari, tuhan bangsa jepang. muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan sei-kerei, membungkuk sebagai tanda hormat kepada tenno heika, tiap-tiap pagi sesaat matahari sedang terbit. muhammadiyah menolak perintah itu.
  • ikut aktif dalam keanggotaan miai (majelis islam a'la indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan gabungan politik indonesia (gapi) agar indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. begitu juga pada kegiatan-kegiatan islam internasional, seperti konferensi islam asia afrika, muktamar masjid se-dunia, dan sebagainya, muhammadiyah ikut aktif di dalamnya.
  • pada saat partai politik yang bisa amenyalurkan cita-cita perjuangan muhammadiyah tidak ada, muhammadiyah tampil sebagai gerakan dakwah islam yang sekaligus mempunyai fungsi politik riil. pada saat itu, tahun 1966/1967, muhammadiyah dikenal sebagai ormaspol, yaitu organisasi kemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai partai politik.
            Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan amasih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. dalam persyarikatan muhammadiyah, organisasi otonom (ortom) ini ada beberapa buah, yaitu:
o   aisyiyah 
o   nasyiatul 'aisyiyah  (na)
o   pemuda muhammadiyah
o   ikatan remaja muhammadiyah (irm) /ikatan pelajar muhammadiyah (ipm)
o   ikatan mahasiswa muhamadiyyah (imm)
o   tapak suci putra muhamadiyah
o   gerakan kepanduan hizbul-wathan (hw)
Organisasi-organisasi otonom tersebut termasuk kelompok angkatan muda muhammadiyah (amm). keenam organisasi otonom ini berkewajiban mengemban fungsi sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha muhammadiyah.
Keyakinan Dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah
            Muhammadiyah adalah gerakan berasas islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah allah di muka bumi. 
1.   muhammadiyah berkeyakinan bahwa islam adalah agama allah yang diwahyukan kepada rasul-nya, sejak nabi adam, ibrahim, musa, isa dan seterusnya sampai kepada nabi muhammad saw., sebagai hidayah dan rahmat allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi.
2.   muhammadiyah dalam mengamalkan islam berdasarkan:  alquran: kitab allah yang diwahyukan kepada nabi muhammad saw.  sunnah rasul: penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran alquran yang diberikan oleh nabi muhammad saw. dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran islam.
3.   muhammadiyah bekerja untuk teraksananya ajaran-ajaran islam yang meliuti bidang-bidang:  akidah , akhlak ,  ibadah , muamalah duniawiyah
4.   muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran islam.
5.   muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran alquran dan sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
6.   muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh rasulullah saw. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

Daftar Pustaka
-Asril,Mpd .2005. Sejarah Indonesia ( Zaman Penjajahan Bangsa Eropa ). Fkip Universitas Riau.
-Poesponegoro,Marwati Djoened Dkk. 1992. Sejarah Nasional Indonesia V . Jakarta : Balai Pustaka
-Ganesha Operation . 2014 . Revolusi Belajar Super Intensip Ips . Bandung .
-Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sejarah_Berdirinya_Muhammadiyah_



Rabu, 15 Juni 2016

RITA OKTAVIA/SAT/II B

Latar Belakang
Nama resmi Kerajaan Belanda (Nederland)  ialah "Konin kerijik der Nederlanden", yang berarti Kerajaan Negara Rendah. Namanya yang lain ialah Hollan yang berarti "Negri Hutan". Negri ini dinami negri rendah karena bagian Barat dan Uatara letaknya lebih rendah dari permukaan laut waktu pasang sedang naik. Itu sebabnya bagian itu di lindungi oleh bukit-bukit pasir. Keahlian orang Belanda membuat galangan yang kuat menahan ombak laut inilah yang menyebbkan mereka berhasil membuat folder yaitu tanah yang di keringkan dari rawah atau dasar laut  dengan jalan membangun galangan dan memompa airnya keluar.
Letak negri ini disekitar muara Sungai Rijen, sejak dahulu merupakan saluran lalu lintas aiar ke daerah hulu itu sebabnya banyak mendapat pengaruh dari berbagai bidang, antara lain bidang politik dan pendidikan. Dalam abad ke 17 Nederlan mencapai taraf kemakmuran yang tinggi yang di dapat dari hasil
perdagangan. Nederlan pernah menguasai perdagangan di Ceilon, Afrika Selatan, Brasil dan Amerika Utara.

Pendidikan
            Sesudah peperangan setelah 80 tahun berakhir pemerintah Belanda mendirikan 4 Universitas, seperti di Leiden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614), Utrecht (1636) dan 10 buah sekolah Gymnasium. Pembukaan sekolah dasarpun tidak ketinggalan pula, tetapi usaha mendirikannya di dorong oleh Gereja. Memang Gereja mengakui wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan, tetapi sebaliknya Gereja mendapat hak untk menentukan bahan pelajaran agama dan mengawasi kecakapan dan kepercayaan guru-guru. Hal ini adalah hasil perjuangan gagasan perpisahan Gereja dan Negara dalam abad ke 18 di daratan Eropa  yang di menangkan oleh Revolusi Prancis.
            Pendidikan agama di sekolah di wajibkan menurut Undang-Undang ( Pendidikan) dari tahun 1806. Sumbernya terletak pada tempat lain yang memksa pemerintah bersikap netral karena tuntutan guru harus memperlihatkan contoh kehidupan beragama tidak dapat di penuhi untuk menenggang perasaan keagamaan penduduk, pemerintah pada mulanya mengangkat guru dari aliran agama tertentu di daerah kediaman penganut alliran itu.
Yang di rasakan memberatkan sekali ialah pengesahan atau peng-otorisasian sekolah-sekolah swasta yang baru. Kalau sekolah itu Katolik atau Protestan tertentu,  pengesahannya tidak di berikan oleh pemerintah Kota Praja. Oleh sebab itu di perjuangkanlah oleh golongan agama dalam parlemen Belanda umtuk mengahapus ketentuan tentang otorisasi itu, tetapi usaha ini tidak berhasil.
Raja Willem II berikhtiar menghilangkan hambatan pelaksanaan Undan-Undang dengan membentuk komisi yang menyampaikan usul-usul perbaikan. Lalu pada tahun 1842 sebagai hasil komisi ini di keluarkanlah keputusan raja, yang tidak memenuhi harapan golongan-golongan yang tidak puas. Sebab komisi ini telah mengusulkan untuk meneruskan permohonan pengesahan sekolah itu kepada Raja, tetapi usul ini tidak menjadi bagian dari keputusan Raja kalau di tolak maka satu lembaga pemerintah tertentu dapat dihubungioleh golongan yang memohon tadi.
Sebagai akibatnya timbullah keinginan yang lebih besar lagi untuk mendirikan lebih banyak sekolah khusus yang diusahakan pihak swasta. Tetapi di tanah jajahannya di Indonesia, soal otirisasi sekolah-sekolah swasta malah di hidupkannya apada masa akhir penjajahannya dalam bentuk pembatasan sekolah swasta. Hal itu ditentang oleh semua organisasi sekolah Swasta oleh Ki Hajar Dewantara.
Selain dari peninjauan Undang-Undang  Dasar dijanjikan pula Undang-Undang pendidikan baru. Beberapa Kabinet tidak berhasil menyusun Undang-Undang yang memuaskan. Oleh karena itu, berkembanglah perjuangan sekolah secara luas. Lembaga pendidikan swasta melakukan perluasan sekolahnya dan meningkatkan perjuangan di Parlemen yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang 1878.
Karena biaya yang terlalu tinggi, banyak sekolah yang ditutup, oleh karena itu Undang-Undag ini dinamakan Resolusi yang tajam. Undang-Undang itu di tanda tanagani oleh raja sehingga organisasi agama bekerja lebih giat lagi sampai berhasil mencapai tujuan yaitu mendapat subsidi mendapat sekolah swasta. Akhirnya soal keuangan dapt di atasi oleh Undang-Undang tahun 1920. Sebelum itu telah dapat di usahakan perubahan salah satu ayat UUD yang menjadikan sekolah swasta sama dengan sekolah pemerintah. Perjuangan sekolah inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda bersikap netral terhadap agama dalam pendidikan, juga sikap ini di teruskan ke tanah jajahannya Indonesia waktu itu.
Sistem pendidikan yang berlaku di daratan Eropa berkembang ppula di Negri Belanda, seperti Sd tujuh tahun dengan sambungannya di sekolah Gymnasium yang di temui di Jerman, Swedia, Norwegia dan Denmark, Liseum seperti di Prancis yang mengutamakan Bahasa Yunani dan Latin serta H (Ogere) B(Urger) S (Chool), seperti yang di temui di Jerman dengan nama "Realschule" yang mengutamakan Matematika, Fisika sera Bahasa Modern, Inggris,Prancis dan Jerman. Untuk anak-anak yang tidak berada di buka sekolah menengah "U(Itgebreid) L (ager) O (nderwijs)", yang merupakan jenjang pendahuluan untuk sekolah ke juruan.
Seperti halnya dengan negara lain, amasyarakat Belanda banyak mengalami perubahan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan tuntutan baru bagi pekerjaan dan penghidupan, semua perubahan menghendaki perubahan dalam bidang pendidikan seceptanya di ikut sertakan dalam masyarakat. Perjuangan di sekolah swasta satu sistem pendidikan yang integral belum tersusun walaupun telah banyak di adakan Undang-Undang Pendidikan untuk perbaikan sejak tahun 1903 membentuk suatu organisasi pemerintah untukmenyusul pendidikan yang integral tetapi rencana itu tidak diteruskan di parlemen untuk di sahkan, kemudian di susun pula dua nota pendidikan yang mengatur organisasi pendidikan.
Pendidikan TK di atur dalam Undang-Undang anak kecil terbuka sejak anak-anak berumur 4-6 tahun. Pendidikan yang diberikan ialah rencana bermain dan bekerja yang tercermin dalam gerak badan, mengolah tanah liat, menggambar, bernyanyi dan Bercerita.perkembangan bahasa dan berhitung pada tahap permulaan turut mendapat perhatian.
Kewajiban belajar di Belanda yaitu 6 tahun lamanya tetapi pada tahun 1928 jangka wajib belajar itu menjadi 7 tahun dan pada tahun 1950 wajib belajar itu ditingkatkan lagi menjadi 8 tahun dan sejak tahun 1969 di jadikan 9 tahun yaitu sampai tingkat sekolah menengah. Sekolah Dasar sebagai pengganti nama sekolah Rendah mewajibkan belajar 6 tahun lamanya. Bahan pelajaran tidak lagi ditetapkan satu tahun pelajaran tertentu, pelajaran diberikan 4 objek:
1. Kecakapan Instrumental dan kebudayaan yang mengutamakan pelajaran bahasa terutama Bahasa Inggris, menulis dan berhitung.
2.   Pengenalan dunia seperti sejarah , geografi, biologi, fiska, higiene dan lalu lintas
3. Saluran ber ekspresi seperti kerajinan tangan, musik dan menggambar
4.  Olahraga
Untuk anak-anak yang mempunyai cacat tubuh di adakan sekolah luar biasa yang dikelilingi secara khusus. Ada dua hal yang tampak pada pendidikan menengah di Negri Belanda yaitu:
1.   Kelas jembatan untuk semua kelas satu sekolah menengah dengan mata pelajaran dan jam pelajaran hampir sama. Satu untuk gymnasium, satu untuk sekolah kejuruan dan satu lagi untuk lain-lain. tujuannya adalah untuk kebebasan bagi tamatan SD, untuk memilih sekolah yang sesuai baginya.
2 .Pindah kesekolah menengah lain dimudahkan oleh gabungan sekolah-sekolah menjadi satu sekolah besar.
Sekolah menengah di bagi menjadi tiga golongan yaitu:
1. Persiapan untuk tingkat ilmiah, untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi. Jenis ini terdiri dari:
1.1. Gymnasium gaya baru yang memberu pelajaran sama untuk kelas 1,2 dan 3. Sesudah itu di adakan jurusan A yang menguutamakan bahasa Latin dan Yunani, jurusan B yang mengutamakan Matematika dan Fisika. Kedua �duanya 3 tahun lamanya.
1.2. Atheneum merupakan pembaharuan dari HBS yanng mempunyai jurusan A dan B sesudah kelas 3. Jurusan A mengutamakan ekononomi dan ilmu sosial,Jurusan B mengutamakan Matematika dan Ilmu fisika.
1.3. Karena jurusan B diatas keduanya sama ada sekolah yang menghubungkan keduanya yaitu sekolah Lyceum. Pada akhir ketiga sekolah ini di adakan ujian dalam 7 matapelajaran 5 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan para pelajar.
2.  SMU yang mempersiapkan lulusannya untuk sekolah kejuruan memberikan pendidikan umum untuk
2.1.Pendidikan menengah umum tingkat atas yang lamanya 5 tahun
2.1.1. Ada bagian yang dua tahun lamanya dan bersambung padapendidikan tingkat ilmiah.
2.2.Pendidikan umum tingkat menengah yang lamanya 2 tahun dan kebanayakan kelas 1 dan 2 pendidikan tingkat rendah.
3. Sekolah kejuruan seperti teknik pertanian dan perkebunan, perkapalan, perdagangan, kerumah tanggaan dan lain-lain, lamanya waktu belajar ada 2 tahun sampai 5 atau 6 tahun.
Tidak hanaya struktur sekolah menengah saja yang di uraikan tetapi  juga sistem perkembangan Didaktik, hal ini di atur dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk memberi kebebasan pada sekolah untuk  mengadakan percobaan pembaharuan pendidikan seperti:
1. Proyek kelas jembatan 4 tahun untuk mencari pedagogik, didaktik dan organisasi yang cocok
2.      Proyek protek bahasa
3.      Metoda audio lingual
4.      Proyek dalton dari roncalli college
5.   Proyek  pengajaran berprogram untuk beberapa mata pelajaran
6.      Proyek tujuan mata pelajaran
7.  Proyek penelitian untuk mencari struktur bentuk pedagogik dan didaktiknya
Pendidikan tinggi di tetapkan Undang-Undang tahun 1961 yang meliputi Universitas dan sekolah tinggi. 1 Universitas harus memiliki sekurang-kurangnya 3 Fakultas yaitu, Kedokteran, Matematika dan Fisiska. Universitas negri ada tiga yaitu di Leiden, Groningen dan Utrecht. Amesterdam memiliki satu universitas Kota praja dan Protestan dan Kota Nimegen mempunyai Universitas Katolik, sekolah tinggi teknik ada 3 yaitu di Delft, Einhope dan Ensched dan sekolah tinggi pertnian di Wageningen. Sekolah tinggi ekonomi yang di Roterdam bersifat netral dan di Tilburg dari golongan Katolik. Semua tempat pendidikan dibiayai oleh pemerintah. Tiap-tiap lembaga pendidikan mengatur statusnya, program akademiknya, ujian serta gelarnya.
DAFTAR PUSTAKA:
Vastenhouw M., Inleiding tot de Vooroorlogse paedagogische problemen van Indonesia: J.B. Wolters,1949, Groningen �Batavia/Jakarta
Prof. Dr. M. Said 1981. PENDIDIKN ABAD KEDUAPULUH DENAGAN  LATAR BELAKANG KEBUDAYAANNYA. Mutiara: Jakarta