Tampilkan postingan dengan label Honorer. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Honorer. Tampilkan semua postingan

Rabu, 10 Februari 2016

Video, Inilah Alasan Kemenpan Mengapa Honorer K2 Tidak Bisa Diangkat Jadi PNS
Berikut video yang dikutip dari youtube diunggah oleh JPNN.com dalam suasana demo 10 Februari 2016. Kemenpan mengatakan tidak dapat mengangkat Honorer K2 menjadi CPNS, dengan alasan yang diungkapkan dalam video berikut :


Kemdikbud Tingkatkan Anggaran Insentif Guru Honorer
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru honorer dengan peningkatan alokasi anggaran mencapai lebih dari 100 persen.

�Insentif  yang bukan PNS, yang dialokasikan anggarannya tahun lalu 43 ribu guru, tahun ini menjadi 108 ribu guru. Anggarannya dari Rp. 155 milyar di 2015, sekarang menjadi Rp. 389 milyar. Peningkatannya lebih dari 100 persen,� kata Mendikbud Anies Baswedan saat Rapat Kerja dengan Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (3/02/2016).

Kemendikbud juga melakukan peningkatan kapasitas guru honorer dengan pendidikan dan pelatihan bagi guru swasta, dengan program Guru Pembelajar.

���ntuk Guru Pembelajar tahun ini menjangkau 451 ribu guru dengan anggaran Rp. 865 milyar, ditingkatkan dari tahun 2015,  yang anggarannya Rp. 262 milyar untuk 131.000 guru. Upaya inilah yang menjadi wilayah tugas dan kewenangan Kemendikbud,� kata Mendikbud Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud Anies Baswedan, bukan saatnya lagi membedakan mana guru pemerintah, dan yang bukan.

�Semua harus kita dorong, karena semua guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,� kata Anies.

Masalah guru honorer memang bukan hanya soal pengangkatan yang muncul masalah di hilir seperti sekarang ini. Ada masalah rekrutmen di hulu yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Di sisi lain kelebihan guru atau kekurangan guru di suatu daerah adalah fakta. Dan itu memang harus diselesaikan.

�Kita perlu menata persoalan guru honorer ini lintas kementerian. Kita ingin tingkatkan penataan ini melalui Perpres. Karena beberapa hal menjadi bagian kementerian lain. Tetapi Kemendikbud sudah mengatasi masalah ini di wilayah yang menjadi tugas kami, yaitu meningkatkan anggaran untuk insentif guru swasta atau guru honorer lebih dari 100 persen. Anggaran pelatihannya juga ditingkatkan,� kata Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud yang perlu diatur adalah redistribusi guru. �Kalau redistribusi guru bisa dilakukan dengan baik, maka sebagian persoalan bisa kita selesaikan,� kata Anies menambahkan.
sumber : www.kemdikbud.go.id/main/

Sabtu, 07 November 2015

Maret 2016 Penerimaan CPNS Dibuka
Kabar gembira bagi yang ingin menjadi PNS dalam waktu dekat penerimaan CPNS akan dibuka lebih cepat yakni pada maret tahun depan. Ini lebih awal dibanding proses tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digeber sekitar pertengahan tahun.
"Sasaran pemerintah hanya ingin menunjukkan ke masyarakat tetap ada rekrutmen CPNS meskipun jumlahnya seikit," kata Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono.
Dia menyebutkan, pemerintah akan mengalokasikan CPNS baru tidak lebih dari 100 ribu agar tidak membebani fiskal negara. Waktu rekrutmennya pun lebih dimajukan agar PNS baru bisa mendapatkan NIP di tahun yang sama. Selama ini PNS baru bisa mendapatkan NIP setiap awal Januari.
"Kalau proses rekrutmennya lebih cepat, otomatis pemberkasan NIP juga lebih cepat," ucapnya.?
Pemerintah rencananya akan membuka formasi untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.
"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan Pemda," ujarnya.
Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya sekitar 3000-an.  Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1000-an.
"Guru 3T akan diprioritaskan, berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden," ujarnya.
Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5000-an. Sekolah ikatan dinas ini antara lain Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).?
Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri).
sumber : jpnn.com

Selasa, 06 Oktober 2015

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2
Lika liku perjalanan honorer K2 untuk mendapatkan kejelasan diangkat menjadi CPNS telah disampaikan oleh Yuddy dalam pernyataannya bertepatan dengan digelarnya demo ribuan honorer K2 di Istana Negara menyatakan bahwa seluruh honorer K2 berjumlah 440 ribu yang mayoritas tenaga pendidik akan diangkat menjadi CPNS. 

Namun apa yang terjadi dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Seperti dilansir melalui media harian online JPNN.com menuliskan bahwa bahwa pernyataan Yuddy itu masih mentah. 

Buktinya, kepastian mengenai pengangkatan 440 ribu honorer K2 yang mayoritas guru itu masih harus dibahas lagi melibatkan lintas kementerian, dipimpin langsung Presiden Jokowi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang membeber mengenai tidak mudahnya pengangkatan honorer K2. Dua ganjalan disebutkan Bima. Pertama, rencana tersebut belum sinkron dengan UU Guru dan Dosen, UU mengenai tenaga kesehatan, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Antara lain, UU Guru dan Dosen mengatur mengenai batas minimal ijazah mereka. Sedang honorer K2, lanjutnya, masih banyak yang berijazah SMA.
?"Honorer K2 yang diangkat seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, banyak berpendidikan SMA.? Jadi, pengangkatan honorer K2 ini menabrak beberapa UU," ujar Bima.

Masalah latar belakang pendidikan ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan kualitas PNS yang diharapkan ke depan makin mumpuni seiring dengan semangat reformasi birokrasi. "Sehingga jika langsung diangkat akan terjadi perlambatan kualitas PNS," ujarnya.
Alasan kedua yang juga diangkat penting adalah menyangkut penganggaran yang harus disediakan negara untuk gaji mereka.

Dengan sejumlah alasan itu, Bima menyebut rencana pengangkatan honorer K2 ini merupakan persoalan besar. Karena itu, dalam pekan ini rencananya akan digelar rapat lintas kementerian seperti Menteri Keuangan, Menpn-RB, Kepala BKN, yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi.

"Ini masalah yang konsekuensinya besar. Presiden yang akan memimpin rapat. Kalau Presiden memutuskan semuanya bisa diangkat, berarti negara harus siap menyediakan anggaran 24 triliun," urainya.

Andai nantinya presiden memutuskan pengangkatan honorer K2, lanjut Bima, maka masing-masing instansi pusat dan daerah punya tanggung jawab untuk menggenjot kompetensi CPNS dari honorer dimaksud.

�Daerah wajib mengupayakan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan tenaga honorer dengan menyekolahkan mereka jika pengangkatan honorer menjadi CPNS dilaksanakan,� ujar Bima.

Selain itu, masing-masin pimpinan instansi harus juga cermat dalam menentukan formasi, agar ada ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan honorer dengan jabatan yang dikerjakan.

Selasa, 29 September 2015

Penerimaan CPNS 2016 April - Oktober Sebesar 230 Ribu Sesuai Kebutuhan Instansi
Penerimaan CPNS untuk tahun anggaran 2016 akan segera di buka tahun depan, Kuota untuk pengengkatan CPNS tersebut sebesar 230 Ribu dari semua formasi sesuai kebutuhan instansi daerah tersebut. Apakah honorer K2 termasuk didalamnya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi memastikan pengangkatan CPNS tahun depan dimulai April-Oktober mendatang. Kuotanya pun cukup banyak, 230 ribu orang.

"Kuota 230 ribu CPNS dari semua formasi sesuai kebutuhan instansi. Itu sudah termasuk honorer kategori dua, bidan desa PTT, serta pelamar umum lainnya," katanya usai menerima perwakilan bidan desa PTT.
Kuota CPNS sebanyak 230 ribu sudah dilaporkannya kepada Menkeu dan DPR. "Tinggal realisasinya saja," ujarnya. (jpnn.com)

Jumat, 25 September 2015

Inilah Metode Tes CPNS 2016
Tes CPNS tahun 2016 berbeda dari tes CPNS tahun 2015 yang mengunakan TKD (Tes Kompetensi Dasar). Seperti kutipan dari jpnn.com menuliskan bahwa Pemerintah terus menggenjot pembahasan pengadaan CPNS tahun 2016. Pembahasan dilakukan menyusul rencana pemerintah merekrut pegawai baru baik dari pelamar umum maupun honorer kategori dua (K2).
 
Seperti yang terpantau di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), seluruh instansi terkait ikut terlibat dalam rapat tersebut.

Ditemui sebelum rapat dimulai?, Direktur Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sayadi menyatakan, rekrutmen CPNS 2016 dari pelamar umum menggunakan metode seleksi dengan computer assisted test (CAT), baik untuk tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB).

"Pakai CAT semuanya biar objektif nilainya. Kalau sebelumnya cuma TKD, tahun depan TKB juga pakai CAT," tegasnya.

?Mengenai anggaran pengadaan, Sayadi menyatakan, belum dipastikan berapa karena masih akan dirapatkan bersama Menteri Keuangan.

"Setiap pengadaan CPNS, pasti makan anggaran besar jadi tidak bisa langsung tetapkan kuota kalau kajiannya belum ada," terangnya.

Senin, 21 September 2015

Awal Januari 2016 Honorer K2 Berstatus CPNS
Kabar gembira bagi seluruh Honorer K2, bahwa dalam waktu dekat ini akan dibuka pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, hal ini masih dibahas bersama pemerintah dan DPR. Kemungkinan besar suda ada honorer K2 berstatus CPNS di bulan November-Desember 2015. Mulai Januari 2016 mendatang sudah ada honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes CPNS menyandang status PNS. Gaji mereka juga mulai dihitung per Januari.

"Anggaran gaji honorer K2 yang diangkat CPNS kan baru dimasukkan ke dalam RAPBN 2016. Kalaupun ada yang sudah diangkat November-Desember mendatang, penggajiannya mulai Januari 2016," beber Bambang Riyanto, anggo?ta Komisi II DPR RI kepada JPNN.
Dia menambahkan, untuk masa kerja dihitung berdasarkan SK honorer K2. Misalnya mengabdi Januari 2005, berarti masa kerjanya hingga 2015 sudah 10 tahun.

 
"Kami memperkirakan, per Januari mendatang sudah ada honorer K2 yang menyandang status CPNS 80 persen. 100 persennya nanti setelah ikut prajabatan," terangnya.
Hal ini dibenarkan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono?. Ditemui di kantornya, Bambang menyatakan, bila jadwalnya tidak bergeser, Januari pengangkatan honorer K2 sudah dimulai. Bahkan ada yang sudah bisa mengantongi NIP CPNS. 

"Kalau mekanismenya berjalan cepat, lebih-lebih ini merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR, kemungkinan besar sudah ada honorer K2 yang berstatus CPNS di awal 2016 mendatang," tandasnya.
sumber : jpnn.com

Sabtu, 19 September 2015

Diingatkan, Honorer K2 Jangan Terbuai Janji Pemerintah
Ini adalah salah satu bentuk sikap pemerintah yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa Honorer K2 akan diangkat CPNS seperti yang telah diungkapkan oleh MenPAN-RB (Yuddy Chrisnandi) dalam pernyataannya tersebut, namun ada sebagian pengamat memandang bahwa pernyataan tersebut hanya angin segar yang meredam gejolak masyarakat bawah.

"Saya kok pesimis janji pemerintah ini akan direalisasikan. Apalagi anggaran yang diperlukan cukup besar sekitar Rp 34 trilin per tahun. Kita tahu sendiri, dana desa dan dana BPJS saja yang sudah nyata tertuang dalam UU saja masih bermasalah," kata pengamat dari Universitas Negeri Jakarta ini, Jumat (18/9).
?Jimmy mengaku pesimistis pemerintah akan menganggarkan pengangkatan honorer K2, yang sebagian besar guru, menjadi CPNS sesuai janjinya. Sebab, pemerintah dinilai tidak punya niat baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

"Saya mengimbau seluruh honorer K2 jangan terbuai dengan janji pemerintah. Untuk merealisasikan itu cukup sulit di tengah kesulitan anggaran negara," ujarnya.
Diapun mengimbau honorer K2 untuk terus mendekati DPR agar bisa menekan pemerintah merealisasikan janjinya. Sebab, tanpa ada regulasi dan payung hukum, proses pengangkatan honorer K2 hanya sebatas wacana saja.
sumber : jpnn.com

Rabu, 16 September 2015

Seperti berita-berita sebelumnya, bahwa MenPAN-RB (Yuddy) telah menyetujui pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, akan tetapi harus melalui mekanisme tentang pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Selain berita tersebut ada juga berita yang sangat dinanti-nantikan yakni tentang Gaji Honorer K2. Gaji ini akan setara UMP dan diberikan BPJS. Dari 10 poin tuntutan honorer K2, ada permintaan menaikkan gaji sesuai UMP. Ini akan kami pikirkan karena memang standar kesejahteraannya sangat rendah, kata Menteri Yuddy.

Dia mengakui, pemerintah selalu mengurusi kaum buruh sehingga gajinya rata-rata di atas Rp 2 jutaan. Sementara honorer yang gajinya di bawah Rp 200 ribu belum tersentuh fasilitas, seperti gaji yang layak dan akses kesehatan melalui BPJS.

Baca Juga : 440 Ribu Honorer K2 Akan Diangkat CPNS

"Kami akan bahas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) soal UMP ini. Namun besarannya nanti disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, karena kewenangannya ada di daerah. Sedangkan masalah akses kesehatan, juga akan kami upayakan masuk dalam peserta BPJS," bebernya.

Dia menambahkan, ada banyak aerah yang mau? membayar honorarium honorer sesuai UMP, namun tidak sedikit juga yang kesulitan bayar karena PAD-nya kecil. Itu sebabnya, berapa standarnya dikembalikan ke daerah masing-masing.
sumber : jpnn.com
Ini Yang Membuat MenPAN-RB Memutuskan Mengangkat Honorer K2
Aksi Demo yang dilakukan oleh ribuan tenaga Honorer K2 kemarin membuahkan hasil, apa dan siapa dibalik kesuksesan demo honorer K2. Unjuk rasa ribuan honorer kategori dua (K2) yang memacetkan sejumlah ruas di Jakarta, Selasa (15/9), membuahkan hasil. MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi langsung memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes tertulis. Bagaimana suasana kebatinan Menteri Yuddy saat mengeluarkan kebijakan yang populis tersebut? Berikut pernyataannya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (15/9) malam, kepada wartawan...
Bapak dengan cepat memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 tanpa tes, padahal saat menerima perwakilan honorer K2? tetap bersikukuh menerapkan UU ASN. Apa yang melatarbelakanginya?
Jujur saja ini keputusan yang sangat sulit bagi saya. Di satu sisi, saya adalah orang yang patuh kepada aturan UU, di sisi lain ada puluhan ribu honorer K2 di luar Gedung DPR menunggu putusan saya. Saya memang harus berani mengambil risiko ini, karena di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi, saya harus menyelesaikan warisan masalah pemerintahan sebelumnya.
Alhamdulillah setelah melakukan shalat Istiqharah, saya bulat memilih pilihan yang berpihak kepada rakyat. Soal kebijakan ini akan di-support oleh Kementerian Keuangan akan dibahas internal pemerintah.

Apakah yakin, putusan ini akan disetujui Presiden?
Insya Allah beliau akan support, karena Presiden sangat mencintai rakyatnya. Hanya saja kita harus rasional juga, anggarannya harus dicari dulu. Mungkin gerakan penghematan nasional harus semakin diperkuat agar kas negara bertambah banyak.
Skenario kami, pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS akan dibuat bertahap sesuai kemampuan anggaran negara. Target kami empat tahun, namun bisa saja lebih cepat dari itu bila anggaran negara mencukupi.

Ini bukan sekadar trik politik untuk mencegah demo akbar di Istana?
Saya sudah tahu kekuatan ?honorer K2, hanya saja memang mengambil putusan ini sangat berat. Ada dua risiko yang akan dihadapi saat pemerintah menerima aspirasi para honorer K2,  yaitu upaya peningkatan pengembangan SDM aparatur relatif akan melambat dan peningkatan belanja pegawai?. Jika 440 ribu honorer K2 diangkat semua (angka ini dibulatkan), maka anggaran negara yang tersedot Rp 34 triliun per tahun. Itu baru gajinya saja, belum pensiunnya. Kalau ditotal dengan masa kerja golongan IIIa, jumlahnya anggarannya bisa mencapai Rp 900 triliun (hingga pensiun).? Dari pertimbangan-pertimbangan itulah selaku Menteri PAN-RB yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan kepegawaian secara nasional dan terhadap masalah honorer, maka kami meminta dukungan dan persetujuan DPR lebih lanjut.

Untuk pengangkatan honorer K2 ada empat syarat yang ditetapkan, salah satunya harus atas dasar usulan kepala daerah. Bagaimana kalau kepala daerahnya tidak mengusulkan pengangkatan honorer K2?
Pengajuan usulan eks honorer K2 menjadi CPNS memang harus dari kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). KemenPAN-RB hanya memberikan izin prinsip perumusannya saja. Kalau tidak ada usulan, kami tidak bisa memprosesnya. Yang tahu berapa kebutuhan pegawai, mau ditempatkan di mana, itu adalah PPK. Begitu ada usulan, pemerintah akan memproses dan menetapkan formasinya. 

Bagaimana dengan mekanisme verifikasi validasi, kan masih ada honorer K2 yang tidak ikut tes pada 2013, bisa saja disisipkan oleh pejabat daerah? 
Kalau yang ini sudah sangat jelas dan terang benderang. Yang akan diangkat hanya honorer K2 yang sudah masuk data base BKN. Memang pada 2013, dari 650 ribu honorer K2, yang ikut tes hanya 605 ribu orang.
Nah yang ikut tes ini saja yang masuk data base. Di luar itu tidak masuk dalam kebijakan baru ini.
Itu sebabnya saya mengimbau seluruh honorer K2 ikut mengawal ini, jangan sampai disisipkan honorer bodong lagi. Satu hal lagi, dari jumlah honorer yang tersisa akan diverifikasi keabsahan honorernya. Apakah benar-benar honorer K2 asli atau honorer bodong saja. Saya pastikan yang bodong tidak akan diangkat CPNS, jadi jangan coba-coba memanipulasi data. 

Kapan regulasi untuk pengangkatan honorer K2 jadi CPNS mulai dibuat?
Akan kami bahas lebih lanjut dengan DPR. Pekan depan akan ada pembahasan anggaran dengan DPR, di situ nanti bisa ketahuan gambarannya. 

Selama masa tunggu ini, bagaimana dengan tuntutan perbaikan upah oleh honorer?
Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk masalah upah minimum pendidikan (UMP). Selain itu ada pemikiran pemerintah memberikan fasilitas kesehatan BPJS juga. Namun nanti ini akan jadi tanggung jawab pemda, karena anggarannya ada di daerah masing-masing. Untuk besaran UMP juga disesuaikan dengan kemampuan pemda. Misalnya di Tangerang, pemdanya bisa membayar honorariumnya sekitar Rp 2 juta, namun karena belum ada regulasi makanya tidak bisa direalisasikan. Sementara dana BOS juga tidak bisa dijadikan pembayaran gaji guru honorer.
Saya meminta seluruh honorer K2 harus bersabar sembari menunggu kebijakan pemerintah. Intinya kami akan memberikan yang terbaik bagi anak bangsa. Hanya saya saya berharap ketika sudah menjadi PNS, kinerja harus lebih ditingkatkan. Kala menjadi honorer K2 sudah rajin, ketika sudah PNS harus lebih rajin lagi.
sumber : jpnn.com

Selasa, 15 September 2015

Akhirnya Yuddy Putuskan Mengangkat 440 Ribu Honorer K2 Menjadi CPNS
Kabar gembira bagi seluruh honorer kategori dua (K2). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 sebanyak 439.965 orang.
"Setelah kami berhitung dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya, kami putuskan untuk mengangkat ?seluruh honorer K2 secara bertahap. Kuotanya kami bulatkan menjadi 440 ribu orang," kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.
Dia menyebutkan, penyelesaian K2 akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan hingga 2019.
Keputusan ini menurut Yuddy, karena banyak honorer K2 berusia di atas 35 tahun sehingga tidak bisa diberlakukan mekanisme UU ASN.
?"Kami sudah memikirkan matang-matang dan berhitung, untuk mengangkat 440 ribu honorer K2. Tidak ada lagi yang menjadi PPPK, tapi seluruhnya CPNS," tandasnya.

Adapun Mekanismenya Sebagai Berikut :
Mekanisme pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak lagi melalui tes. Meski  tetap ada seleksi, namun hal itu hanya seleksi administrasi saja.
�Kami akan mengangkat seluruh honorer K2 sekitar 440 ribu menjadi CPNS. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan,� kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).
Menurut Yuddy, adapun beberapa syarat yang menjadi ketentua ada?lah honorer K2 itu berada dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB.
Menurut Yuddy, harus diverifikasi validitas data. Termasuk usulan dari kepala daerah, juga harus diseleksi.
�Kami akan memproses kalau ada usulan dari kepala daerah. Karena kepala daerah-lah yang tahu PNS-nya mau ditempatkan di mana,� kata Yuddy.
Lebih lanjut, dia menegaskan seleksi tetap harus dilakukan secara bertahap. �Tapi seleksi ini hanya administrasi saja, dicek kebenarannya apakah memenuhi syarat atau tidak,� ujar Yuddy.
sumber : jpnn.com

Rabu, 02 September 2015

Masalah tentang honorer K2 (Kategori 2) belum tuntas dan belum ada pemecahannya sampai saat ini, kembali menteri Yuddy menegaskan bahwa Honorer K2 Diatas Usia 35 Tahun Tidak Bisa Jadi CPNS. Ini akan menjadi pukulan telak bagi honorer yang telah lama mengabdi sebagai tenaga bantu atau honorer. Seperti dikutip di halaman jpnn.com bahwa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menutup peluang honorer kategori dua (K2) berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS.
 
Sika ini menyusul keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya sebenarnya tengah mencari celah untuk memasukkan honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi CPNS. Namun karena ada honorer yang pilih jalur ke MK dan hasilnya seperti itu, saya mau bilang apa lagi. Putusan MK itu mengikat dan harus dilaksanakan," tegas MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi.

Dia menyebutkan, semestinya honorer mengambil sikap sabar dan tidak gegabah. Meskipun yang mengajukan bukan dari salah satu forum, namun penggugatnya adalah honorer.

"Saya ini sangat taat aturan, apa yang diputuskan MK harus saya laksanakan. Di dalam amar putusan MK kan sudah jelas, 35 tahun batas terakhir menjadi CPNS. Otomatis honorer yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat CPNS lagi," tandasnya
Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menutup peluang honorer kategori dua (K2) berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS.
Hal ini menyusul keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saya sebenarnya tengah mencari celah untuk memasukkan honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi CPNS. Namun karena ada honorer yang pilih jalur ke MK dan hasilnya seperti itu, saya mau bilang apa lagi. Putusan MK itu mengikat dan harus dilaksanakan," tegas MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada media ini, Senin (31/8).
Dia menyebutkan, semestinya honorer mengambil sikap sabar dan tidak gegabah. Meskipun yang mengajukan bukan dari salah satu forum, namun penggugatnya adalah honorer.
"Saya ini sangat taat aturan, apa yang diputuskan MK harus saya laksanakan. Di dalam amar putusan MK kan sudah jelas, 35 tahun batas terakhir menjadi CPNS. Otomatis honorer yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat CPNS lagi," tandasnya.
Meski begitu, pemerintah tetap punya rasa kemanusiaan juga. Yuddy mengatakan, pihaknya tetap menaati kesepakatan politik dengan Komisi II DPR RI. Di mana salah satunya menyebutkan, kuota 30 ribu honorer K2 yang tidak terisi karena ditinggalkan tenaga bodong akan diisi dengan honorer K2 yang tidak lulus tes tapi memenuhi syarat.
Kuota 30 ribu ini akan tetap diisi honorer K2 tanpa batasan usia (bisa di atas 35 tahun). Hanya saja mekanisme pengajuannya diserahkan ke daerah. Pemda yang akan mengusulkan, siapa-siapa honorer K2 yang masuk kuota 30 ribu itu.
Bagi pemda yang tidak mengusulkan, akan dilewati karena sejak tahun lalu kan sudah dimintakan melakukan verifikasi validasi honorer K2 disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
"KemenPAN-RB juga saat ini tengah menggodok formulasi bagaimana pengisian kuota 30 ribu itu seperti yang tertera dalam PP 56/2012," ujarnya.
Bila 30 ribu honorer K2 diangkat, itu berarti masih ada 409 ribuan yang nasibnya tidak jelas. Menurut Yuddy, ke-409 ribuan honorer itu akan diangkat melalui jalur umum sesuai UU ASN, di mana aturannya adalah usianya maksimal 35 tahun.
"Saya tidak bisa ambil kebijakan yang bertentangan dengan it. Perlu diingat, UU ASN yang sudah digugat honorer ??itu menurut Mahkamah tidak diskriminatif terhadap tenaga honorer. Pasal-pasal UU ASN tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu mari kita hormati putusan MK tersebut," pungkasnya.
source : jpnn.com