Tampilkan postingan dengan label ASIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ASIA. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Juni 2016

NUZU CHAIRU AKBAR / 2B / SAT

Latar Belakang Perang Korea
Setelah berakhirnya Perang Dunia II muncul persaingan-persaingan baru antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet) yang lebih dikenal dengan sebutan "Perang Dingin". Adapun negara-negara yang telah menjadi korban akibat dari Perang Dingin diantaranya: Vietnam, yang terpecah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Jerman, terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur dan Korea, terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara
Dalam perjanjian Yalta pada tahun 1945 disebutkan bahwa, Uni Soviet akan mengumumkan perang kepada Jepang setelah Perang di Eropa selesai. Dimana pasukan Uni Soviet akan menyerang Jepang melalui Semenanjung Korea. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet melancarkan serangannya terhadap pasukan Jepang lewat Semenanjung Korea hingga mencapai garis batas 38� LU. Selama enam hari peperangan Uni Soviet keluar sebagai pemenang, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 pasukan Jepang menyerah kepada
sekutu dengan ketentuan pasukan Jepang yang berada disebelah Utara garis 38� LU menyerah kepada Uni Soviet, sedangkan pasukan Jepang yang berada disebelah Selatan garis 38� LS menyerah kepada Amerika Serikat. Hal inilah yang menjadi dasar pembagian Korea, sehingga garis batas 38� Lintang Utara (LU), menjadi garis batas demarkasi antara Korea Utara dan Korea selatan. [1]
Sebab-sebab Umum
Adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Salah satu dampak Perang Dunia II adalah adanya Perang Dingin, yakni pertentangan antara Blok Barat dibawah komandan Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Pihak Korea Selatan yang berada dibawah pengaruh Amerika Serikat mengembangkan paham liberal-kapitalis, sedangkan Korea Utara dibawah pengaruh Uni Soviet mengembangkan paham sosialis-komunis.
Pembagian wilayah korea menjadi dua bagian. Setelah Perang Dunia II berakhir, Korea menjadi daerah yang dipersengketakan. Dimana beberapa hari sebelum Jepang menyerah pada tanggal 10 Agustus 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet akan menerima tawanan-tawanan perang Jepang yang berada didaerah Korea. Keputusan ini didasarkan pada Perjanjian Potsdam 1945, yaitu membagi Korea menjadi dua bagian dengan batas wilayah 38� Lintang Utara, menyerah kepada Amerika Seikat dibawah pimpinan Letnal Jenderal  John R. Hogde. Sedangkan pasukan Jepang yang berada disebelah Utara garis 38� Lintang Utara, menyerah kepada Uni Soviet dibawah pimpinan kolonel Jenderal Ivan M. Christyalov. Pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya tidak menjadikan garis tersebut sebagai garis demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, melainkan garis tersebut hanya merupakan batas wilayah untuk menerima tawanan-tawanan Jepang pasca Perang Pasifik. Namun, pada akhirnya garis tersebut berubah fungsi menjadi garis demarkasi antara pertahanan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan demikian, pembagian wilayah Korea enjadi dua bagian ini menjadi suatu garis pertikaian antara dua kekuatan. Dilain pihak, secara tidak langsung hal ini mengahalangi cita-cita bangsa Korea untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu.
Tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang pembentukan Korea Utara. Pada bulan Desember 1945 diadakan konferensi para menteri luar negeri di Moskow, konferensi ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Potsdam. Dalam konferensi tersebut memperoleh atau menghasilkan kesepakatan antara Amerka Serikat, Uni Soviet dan Inggris yang menyatakan akan membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan perwakilan Internasional yang akan berlangsung selama lima tahun, dimana dalam pemerintahan perwakilan tersebut pasukan-pasukan Amerika Serikat maupun Uni Soviet ikut serta didalamnya (joint Commission).
            Pelaksanaan pemerintahan perwakilan Internasional ternyata tidak dapat diwujudkan, karena tidak adanya kesepakatan antara amerika serikat dan uni soviet. Masalah korea kemudian dibawa ke sidang sidang umum PBB. Pada tanggal 14 November 1947, sidang umum PBB memutuskan untuk membentuk komisi yang disebut "United Nations Temporary Commission on Korea" (komisi Sementara PBB untuk Korea). Dari hasil sidang tersebut menyarankan agar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 1948, di Korea diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat Korea. Tugas dari komisi Sementara PBB untuk korea antara lain:Mengadakan pengawasan keberlangsungan pemilihan umum dan mengadakan pembicaraan dengan para wakil rakyat hasil pemilihan umum untuk merundingkan umum untuk merundingkan masalah kemerdekaan Korea. Kemudian setelah wakil Korea terpilih, maka PBB kemudian mengajukan rencana antara lain: Membentuk dewan Nasional dan Mendirikan pemerintahan Korea yang merdeka.
            Sesudah pemerintahan Korea terbentuk maka tentara pendudukan akan ditarik mundur. Korea selatan dan Amerika Serikat dapat menjalankan rencana tersebut, sebab rencana itu pada dasarnya merupakan siasat dari Amerika Serikat sendiri yang mendominasi dalam PBB. Akan tetapi, Uni Soviet menolak hal tersebut dan mengusulkan, bahwa tentara pendudukan akan ditarik mundur terlebih dahulu, dan baru kemudian mendirikan pemerintahan Korea merdeka. Dengan demikian, korea menjadi ajang pencaturan politik dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya masing-masing pihak akhirnyamembentuk pemerintahan baru di Korea, yaitu: Pada tanggal 15 Agustus 1948 Amerika Serikat membentuk Republik Korea (Korea Selatan) beribu kota di Seoul, dengan Syngman Rhee sebagai Presiden pertama. Dan Pada tanggal 9 September 1948 Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara) beribu kota di Pyongyang, dengan Kim II sung sebagai Presiden pertamanya. [2]
Sebab-sebab Khusus
Pada bulan desember 1948, sidang umum PBB mengesahkan laporan tentang hasil-hasil pemilihan di Korea Selatan. Sidang menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah. Selain itu juga diputuskan terbentuknya komisi baru Korea yakni Commission on Korea (Komisi tentang Korea), tugas dari komisi ini antara lain Mengambil alih komisi sementara PBB di Korea, Mencoba mengadakan penyatuan Korea serta mengadakan penyelidikan penarikan pasukan pendudukan di Korea.
Dengan adanya keputusan tersebut, Korea Utara semakin membenci Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB. Dengan demikian, Uni Soviet terus mendukung Korea Utara untuk mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan wilayah Korea seluruhnya dengan jalan kekerasan atau peperangan. [3]
Jalannya Perang Korea
Perang Korea dari tanggal 25 Juni 1950�27 Juli 1953, adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang ini juga disebut "Perang yang dimandatkan" (bahsa Inggris proxy war) antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan komunis Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet (juga anggota PBB).
Berbagai cara telah diupayakan oleh Korea Utara hingga akhirnya mengambil keputusan dengan cara kekerasan atau peperangan. Pengumuman perang disiarkan ke sluruh kota melalui radio Pyongyang. Pada  hari minggu pukul 4, 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan. Serangan tersebut sangat mengejutkan Korea Selatan sehingga terlihat Korea Utaralah yang memenangkannya. Serangan ditujukan ke Ibukota Seoul, namun karena cuaca buruk, yang berhasil diduduki hanya Kota Chuchon, Ongjin dan Kaesong yang merupakan kota penting di Korea Selatan.
Kota Seoul baru dapat diduduki oleh pasukan Korea Utara setelah tiga hari perang berlangsung yaitu pada tanggal 28 Juni 1950. Dengan direbutnya Seoul, berarti pihak Utara telah berhasil menguasai 50-80 mil2  wilayah teritorial Korea Selatan, 12 kota dan 5 ribu desa dalam jangka waktu empat hati. Karena hal tersebut, Presiden Syngnam Rhee beserta staf pemerintahannya meninggalkan Seoul dan memindah pemerintahan ke Taejon.[4]
Perang Korea tidak hanya sebatas perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, dibelakang negara tersebut ada sekutu masing-masing yang membantu jalannya Perang. Amerika Serikat mengetahui jika di belakang Korea Utara ada Uni Soviet, sehingga AS memutuskan untuk membantu Korea Selatan. Dengan posisi Amerika dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika mengusulkan kepada DK PBB untuk bersidang membicarakan Korea. PBB mengadakan sidang dan menghasilkan resolusi PBB yang antara lain Mendesak Korea Utara agar segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukan-pasukannya sampai garis batas 38� Lintang Utara dan Memberikan sanksi kepada Korea Utara apabila pihak Korea Utara tidak memperdulikan desakan tersebut, maka PBB dengan para anggotanya akan membantu Korea Selatan.
Pada 27 Juni, Presiden Truman memerintahkan kepada Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memberi perlindungan kepada pasukan Korea Selatan. Amerika Serikat berkosentrasi di Semenanjung Jepang Pulau Jepang. Strategi militer yang dilakukan oleh Presiden Truman membuat bendungan dengan pasukan-pasukan yang cukup kuat. Presiden Truman mengerahkan pasukan-pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Jauh yaitu di Jepang, di bawah komando Douglas MacArthur diperintahkan untuk mengadakan blokade di seluruh pantai Korea. Pemerintah Cina di Taiwan diminta menghentikan operasinya di daratan Cina, serta bantuan-bantuan militer kepada pemerintah Filipina dan Angkatan Perang Perancis di Indocina ditingkatkan. bahwa hingga bulan Agustus 1950, pihak Korea masih tetap unggul, karena beberapa hal yakni Korea Utara dan Uni Soviet mampu membuat rakyat Korea Selatan bersimpati. Logistik pihak Korea Utara terpencar, sehingga sulit dihancurkan dan lebih lama dapat bertahan serta pihak Korea Utara mengadakan penyusupan dan penyamaran yang sangat rapi untuk melemahkan pihak Selatan.
Selama tiga bulan (Juni, Juli, Agustus) pihak Selatan mengalami kekalahan, maka untuk menghindari agar Semenanjung Korea tidak jatuh ke pihak Utara, pihak Selatan membuat strategi baru yang disebut "Pertahanan PBB". Pertahanan tersebut dipusatkan di Pusan, dan dikenal dengan nama "Pusat Parameter". Daerah penting lain selain Pusan adalah Taegu.
Mulai september 1950, keunggulan menjadi milik Korea Selatan dengan berhasil direbutnya Seoul pada 26 September 1950 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Keberhasilan tersebut menjadi dorongan moral bagi pihak Selatan sehingga dapat melampaui garis batas 38� Lintang Utara. Kekalahan pihak Utara tersebut juga merupakan kekalahan Uni Soviet dan membuat RRC yang merupakan sekutu Uni Soviet membantu pihak Utara sebagai tetangga baiknya dari serangan imperialis. Setelah memukul balik tentara Korea Utara dari garis lintang 38 derajat, tentara koalisi Amerika di bawah payung PBB mendekati Sungai Yalu yang berbatasan dengan Tiongkok. Mac Arthur menjanjikan kepada pasukan koalisi untuk merayakan Natal dengan keluarga masing-masing karena perang akan berakhir dan Korea akan bersatu dan demokratis.[5]
Namun, bukan Natal yang mereka rayakan, tetapi usungan peti jenazah mendatangi keluarga tentara Amerika karena Korea Utara kembali melakukan perlawanan. Dengan bantuan RRC, Korea Utara kembali meraih kemenangan. RRC punya persiapan yang matang karena telah terlebih dahulu mempelajari peta perang korea sehingga dapat mengusir pasukan PBB dari Pyongyang untuk kembali ke Selatan. Karena perang Korea juga merupakan perang antara Amerika dan Uni Soviet, maka Amerika pun tidak tinggal diam dengan ikut campurnya RRC. Sehingga menurut Suko menyatakan bahwa Jenderal MacArthur memberikan wewenang kepada Jenderal Matthew B.Ridgway untuk melancarkan operasi-operasi di Korea.
Jenderal Mattew juga diserahi menggunakan personel tentara VIII dan Korps X yang berarti meliputi kekuatan darat PBB seluruhnya. Pasukan PBB terdiri dari 15 negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Swedia, Thailand, Belanda, Belgia, Kanada, Turki, Yunani, Afrika Selatan, India dan Filiphina. Situasi perang yang tidak memungkinkan mendorong diadakannya perundingan dan gencatan senjata. Perang Korea pada akhirnya membunuh 1 juta warga Korea, seperempat warga Cina, dan tiga puluh empat ribu warga Amerika dan kehilangan 36.914 tentaranya, sementara Korea Selatan 415.005. Korea Utara menurut Departemen Pertahanan AS, kehilangan 2 juta serdadunya. Ini adalah jumlah yang sangat besar untuk perang tiga tahun.[6]

REFERENSI
[1] Agung, L. 2012. Sejarah Asia Timur 2. Yogyakarta: Ombak.
[2] Chang, I. Tanpa Tahun. The Rape of Nanking: Holocaust yang Terlupakan dari Sejarah Perang Dunia Kedua. Terjemahan Fabiola Reza Wijayani. 2009. Yogyakarta: NARASI.
[3] , A. 2007. 11 Macan Asia Musuh Amerika. Yogyakarta: Galangpress.
[4] Hyu, J. 2008. Fakta-fakta Tentang Korea. Seoul: Pelayan Kebudayaan dan Informasi Korea.
[5] Iqbal. A. 2010. Perang-perang Paling Berpengaruh di Dunia. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
[6] Soepratignyo. 1999. Sejarah Singkat Asia Timur. Malang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.

Senin, 13 Juni 2016


ABDUL GANI/SAT/015A

Sejarah Jepang cukup menarik perhatian umat manusia karena berbagai hal. Mula-mula bangsa Jepang menjadi terkenal karena sebagai bangsa Asia pertama yang sanggup meniru bangsa-bangsa Eropa dalam perkembangan industri. Jepang juga merupakan bangsa Asia pertama yang dalam permulaan abad ke-20 telah mampu menghadapi bangsa Eropa dalam perang dengan menggunakan alat-alat dan senjata hasil teknologi modern, terbukti mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905), dan sebelumnya telah mengalahkan Cina dalam Perang cina-Jepang I (1894-1985). Dengan kemenangan-kemenangan yang diraihnya tidak membuat Jepang menjadi puas dengan apa yang dicapainya, akan tetapi justru sebaliknya membuat Jepang semakin agresif. Hal ini bisa kita ikuti tindakan Jepang selanjutnya, baik Jepang ikut terjun Perang Dunia I maupun kegiatan-kegiatan Jepang sesudahnya. Bahkan lebih jauh Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia timur Raya. Adanya cita-cita inilah yang menyeret Jepang dalam Perang Dunia II dan yang mengakibatkan hancurnya Jepang.  Setelah hancur dalam Perang Dunia II, dalam waktu yang relatif singkat Jepang telah bangkit kembali menjadi negara industri yang maju melebihi sebelum perang. Hingga dewasa ini Jepang menjadi negara industri besar dunia yang mampu bersaing dengan
Amerika Serikat. Masa kuno hingga sekarang ini, untuk melihat lebih rinci mengenai sejarah kekaisaran Jepang baik mengenai status maupun fungsi kaisar, dalam kesempatan ini akan kami kemukakan secara kronologis dalam 3 masa, yakni :
         Masa Kuno � runtuhnya politik isolasi
         Masa Meiji Restorasi � Perang Dunia II
         Masa sesudah Perang Dunia II � Sekarang.
1.      Masa Kuno � Runtuhnya Politik Isolasi
Kisah permulaan sejarah Jepang ditulis dalam kitab Kojiki (catatan soal-soal kuno) dalam tahun 712 dan Kitab Nihongi atau Nihon Shoki (kronik Jepang Kuno) dalam tahun 720. Di dalam kitab NIhongi dijelaskan mengenai mitologi penciptaan kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama "Oyashima". Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari dewa Amaterasu Omokami (Dewa Matahari). Amaterasi Omikami mewariskan kepada cucunya yakni Ninigi dan dari Ninigi tahta diserahkan kepada cicitnya yakni Jimmu sebagai kaisar pertama. Bersamaan dengan penyerahan tahta kekaisaran, Ninigi juga menyerahkan 3 pusaka kepada Jimmu Tenno sebagai lambang kekuasaan / pusaka kaisar yang berupa : kalung batu permata, pedang dan cermin (Dasuki I, tanpa tahun, hal. 8). Selanjutnya semua kaisar di Jepang menganggap dirinya keturunan Amaterasu Amikami. Oleh karena itu maka kaisar sebagai penguasa tertinggi dalam negara tidak boleh dikecam. Kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Sampai tahun 1192 Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan, di antaranya ialah : keluarga Mononobe, Soga, Fujiwara, Taira dan keluarga Minamoto. Di antara keluarga itu pada mulanya yang besar pengaruhnya ialah keluarga Fujiwara. Dengan tampilnya Yoritomo Minamoto, maka muncullah pemerintahan Shogunate di Jepang, sebab secara resmi pada tahun 1192 Yoritomo menangkat diri sebagai "Sei-i-tai Shogun" yang berarti "Jenderallisimo penakluk suku liar Timur. Dengan demikian muncullah "duel government" di Jepang, yakni :
1) Pemerintahan sipil, yang berkedudukan di Kyoto di bawah pimpinan Kaisar.
2) Pemerintahan Militer, yang berkedudukan di Kamamura dengan Sogun sebagai Kepala Pemerintahan. Jepang di bawah pemerintahan keluarga Ashikaga memasuki masa kegelapan dan baru berakhir dengan tamplnya 3 pimpinan militer Jepang yakni : Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi dan Iyeyashu tokugawa. Iyeyashu tokugawa-lah yang mengorganisir kembali pemerintahan Shogunate. Ia mengangkat dirinya sebagai Shogun pada tahun 1603, sehingga dialah merupakan pucuk pimpinan dari semua kaum feodal militer. Sedangkan sikapnya terhadap kaisar sama seperti masa Yoritomo, di mana kaisar tidak diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pemerintahan.
2. Masa Meiji Restorasi � Perang Dunia II 
Masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersfiat feodal melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya Perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 Nopember 1867 Shogun (Shogun Yoshinabu: Shogun terakhir) meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. Delapan bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal (3 Peburari 1867) kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji, dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad lamanya. Secara resmi Mutsuhito (Kaisar Meiji) memegang pemerintahan dari 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Meiji tenno memindahkan pusat pemerintahannya dari Kyoto ke Edo yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo yang berarti "ibu kota di timur". Selanjutnya, ejak 1868 di mulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Dengan demikian inti restorasi Meiji adalah pemulihan kekuasaan politik dari keluarga Tokugawa kepada Kaisar (Tenno) dan modernisasi (Suara Pembaharuan, 26 Juli 1989)
Pada masa Meiji ini kita dapat melihat dengan jelas mengenai kedudukan dan fungsi kaisar. Dalam konstitusi ternyata bahwa :
1) Kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan
2) Real Power (kekuasaan riil / praktis) dijalankan badan-badan pemerintahan atas nama kaisar.
3) Kedudukan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat.
Masa pemerintahan Showa (kaisar Hirohito) inilah yang menyeret Jepang ke dalam
Perang Dunia II. Sebab Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Shinto tentang Hakko Ichi-u (dunia sebagai satu keluarga � di bawah pimpinan Jepang). Memang dalam konstitusi kekaisaran Jepang Raya yang diundangkan pada tanggal 11 Pebruari 1889, yang berlaku sampai perang Dunia II, antara lain menyebutkan bahwa Dai Nippon Teikkoku (Negara Kekaisaran Jepang Raya) dikuasai oleh Kaisar (I Ketut Suradjaja, 1984, hal. 153). Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Perjanjian � perjanjian (I Ketut Suradjaja, 1984, hal. 154). Oleh karena itu tidak heran kalau Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember 1941 menyatakan pernag kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbour. Dengan demikian sejak Meiji tenno hingga perang Dunia II, pemerintahan berada di tangan kaisar.
3.      Masa Sesudah Perang Dunia II � Sekarang  
Perang Dunia II telah membawa kehancuran Jepang dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1945 Piagam penyerahan Jepang dengan resmi ditandatangani oleh wakil pemerintah Jepang dan Sekutu (Jenderal Douglas Mac. Arthur sebagai pimpinan Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP). Sejak inilah secara resm juga dimulailah masa pendudukan Jepang oleh Sekutu.  Berdasarkan Konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 Nopember 1946 dan mulai berlaku tanggal 3 Mei 1947 dinyatakan bahwa Kaisar bagi masyarakat Jepang adalah Lambang Negara dan Kesatuan rakyat. Dengan demikian sejak 7 Januari 1989, Jepang memasuki masa pemerintahan kaisar Akihito dengan nama era Heisei. Namun pelantikan Kaisar Akihito sebagai kaisar Jepang ke-125 baru dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1990. Dalam acara penobatan kaisar Akihito, hadir 37 Presiden, 11 Perdana Menteri dan 20 Raja dari seluruh dunia. Dari Indonesia hadir Presiden dan ibu negara Tien Soeharto, dan Menlu Ali Alatas.
DAFTAR PUSTAKA
-          https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Kekaisaran Jepang
-           http://hideyoshi.blogspot.co.id/2007/02/buku Sejarah Kekaisaran Jepang .html


Senin, 14 Desember 2015

ILHAM ALFADS / PIS / B

Sejarah Uni Soviet dimulai dengan runtuhnya kekuasaan Tsar. Pemerintahan Tsar hancur karena kehabisan tenaga, korupsi dan kekurangan dukungan pada Perangg Dunia I. pada tahun 1917, Rusia mengalami dua kali revolusi. Revolusi pertama berhasil menurunkan Tsar Nicholas II dari tahta. Pemerintahan sementara segera dibentuk. Pada saat itu, Lenin sebagai pemimpin kelompok Bolshevik (berarti mayoritas) masih berada di Swiss, karena bantuan Jerman, maka Lenin dapat segera pulang ke Rusia.

Lenin memerintahkan pengikutnya untuk tidak mengakui Pemerintahan sementara. Setelah merasa memperoleh dukungan mayoritas, Lenin memutuskan untuk merebut kekuasaan. Pada tanggal 7 November (25 Oktober menurut kalender kuno) 1917, kelompok Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Inilah revolusi kedua (Revolusi Bolshevik). Lenin membentuk pemerintahan baru. Kabinetnya disebut Komisariat Rakyat Soviet. Ketuanya adalah Lenin dan komisaris urusan luar negeri dipegang oleh Leon Trotsky.
Lenin berusaha membawa Rusia untuk keluar dari suasana perang. Ia memperkenalkan kebijaksanaan Ekonomi Baru (New Economi Policy-NEP) pada tahun 1921. Lenin menggunakan NEP dengan tujuan sebagai langkah mundur sementara untuk menuju komunisme. Namun, sebelum dapat melaksanakan program ekonominya, ia sudah meninggal dunia.
Periode setelah Lenin adalah Stalin. Stalin mengalami Perang Dunia II dan Perang Dingin. Rusia merupakan salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia II. Oleh karena itu, Rusia berhasil memperoleh kembali wilayahnya yang hilang pada Perang Dunia I. wilayah-wilayah tersebut antara lain Polandia Timur, Bessarabia, dan tiga negara Laut Baltik. Stalin menyatukan wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari Uni Soviet.
Uni Soviet memiliki 15 negara bagian. Negara-negara bagian itu adalah Rusia (Soviet), Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgiztan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan. Kelima belas negara bagian itu berbentuk republic. Masing-masing negara bagian mewakili satu kelompok suku bangsa mayoritas.
Kekuasaan Stalin berakhir pada saat kematiannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Maret 1953. Pengganti Stalin adalah Nikita Khrushcev. Pada tahun 1964, Khrushcev diganti oleh Leonid Brezhnev. Kekuasaan Brezhnev berakhir dengan terpilihnya Mikhail Sergeyavich Gorbachev sebagai Sekretariat Jenderal Partai Komunis pada tahun 1985.

a. Latar Belakang keruntuhan Uni Soviet
    USSR (United of Soviet Socialist Republics) adalah salah satu negara adikuasa yang memiliki wilayah terluas di dunia. Kehidupan rakyatnya ditandai dengan kehidupan yang keras. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, sehingga jiwa manusia kurang berharga. Pembunuhan dianggap hal biasa jika hal itu dirasa merugikan kehidupan Partai Komunis. Adapun tokoh-tokoh komunis yang terkemuka di Uni Soviet adalah Vladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Khrushcev dan Leon Trotsky.
    Tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet sebenarnya sudah terlihat sejak pemerintahan Presiden Khrushcev. Khrushcev memberikan kebebasan yang terbatas baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya kepada rakyatnya. Hai ini mendorong rakyat Uni Soviet untuk mengubah kehidupannya dalam segala bidang yang selama ini dibelenggu kekuasaan komunis yang ketat.
Beberapa sebab runtuhnya Uni Soviet sebagai berikut.

1. Sifat Totaliter
    Pada saat berdirinya Uni Soviet merupakan negara totaliter proletariat. Pemerintahan dijalankan secara dictator, sehingga rakyat hidup dalam suasana ketakutan. Akibatnya, muncul kaum opportunis (pengjilat) untuk menyenangkan penguasa, sehingga  menghambat kemajuan bangsa. Dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh KGB (polisi rahasia) yang sangat kejam.

2. Kemunduran Ekonomi
    Perekonomian Uni Soviet menganut sistem sosialisme dan dikelola secara sentralistik. Segalanya diputuskan oleh pemerintah pusat, dari produksi, harga, sampai distribusi barang. Akibatnya, perekonomian sulit berkembang bahkan mengalami stagnasi.

3.Bubarnya Pakta Warsawa
    Sejak April 1991, Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa. Dengan demikian, Uni Soviet hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara bagian untuk memisahkan diri.

4. Komunisme sebagai Doktrin
    Tiap-tiap orang menyumbangkan tenaganya kepada negara sesuai kemampuannya, dan tiap-tiap orang akan menerima sesuai kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan sifat manusia, yang masing-masing berbuat dengan kemampuannya dan hasilnya digunakan sendiri secara bebas.

5. Banyaknya Etnis
    Uni Soviet terdiri atas 15 republik yang bergabung. Kekuasaan pemerintah pusat yang lemah karena situasinya berubah, menyebabkan negara-negara kecil dengan etnis yang bermacam-macam berusaha melepaskan diri. Negara-negara bagian yang terutama berusaha melepaskan diri adalah negara yang letaknya agak jauh dari Moskow.

6. Teknologi Informasi
    Berkembangnya teknologi elektronika berupa radio dan televise menyebabkan rakyat Uni Soviet merasa ketinggalan dengan melihat kemajuan di luar negeri. Rakyat menginginkan hak yang diperoleh sesuai dengan negara yang telah bebas.

7.Lahirnya Generasi Baru
    Generasi baru menganggap generasi tua mulai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka menginginkan perubahan dan pembaruan. Totaliter, komunisme, dan sentralisasi pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi. Tokoh-tokoh pembaruannya yaitu, Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin. Mereka berasal dari Rusia.

b. Gerakan Pembaruan di Uni Soviet
    Dalam perkembangan berikutnya, muncullah suatu gerakan pembaruan di Uni Soviet. Gerakan pembaruan tersebut menghendaki dihapusnya paham komunis. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis. Pada tanggal 11 Maret 1985 menandai berakhirnya suatu suksesi, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet (PKUS). Hal ini sekaligus membuka lembaran baru bagi rakyat Uni Soviet untuk mengadakan suatu pembaruan diberbagai kehidupan.
Berbeda dengan para pemimpin Uni Soviet terdahulu, Mikhail Gorbachev bukanlah orang yang absolutis dan dictator. Namun, ia penuh keterbukaan. Pada awal kepemimpinannya, Gorbachev dihadapkan pada situasi didalam negari dan hubungan Uni Soviet dengan luar negeri yang buruk.

1. Situasi Dalam Negeri
    Pada saat itu, situasi di Uni Soviet sebagai berikut.
a. Produktivitas menurun
b. GNP-nya anjlok
c. Birokrasinya sangat berbelit
d. Chernobyl mengalami kebocoran

2. Hubungan Uni Soviet dengan Luar negeri
    Uni Soviet pun sedang mengalami masa-masa yang buruk dan hubungan luar negerinya, yaitu:
1. Masalah Afganistan
2. Masalah Kampuchea
3. Masalah Pakta Warsawa
4. Masalah Tanduk Afrika
5. Masalah Amerika Latin dan
6. Masalah tuntunan penjelasan dari semua negara tentang pencemaran yang ditimbulkan oleh kebocoran reactor nuklir di Chernobyl.

    Masalah-masalah tersebut melatarbelakangi Gorbachev untuk mengadakan perubahan dii Uni Soviet. Ia mencanangkan suatu ide untuk membuka jalan menuju ke arah pembaruan. Ide-ide pembaruan Gorbachev terkenal denggan nama "Perestroika". Menurut Gorbachev, cakupan Perestroika sangat luas dan memiliki banyak dimensi. Perestroika merupakan sebuah konsep untuk revolusi yang multidimensional untuk memperbaiki semua yang telah hancur di Uni Soviet (restrukturisasi).
    Tujuan Perestroika Gorbachev adalah memulihkan konsep sosialismenya Lenin. Sedangkan, sasaran utamanya adalah menciptakan iklim moral dan spiritual yang baru dalam masyarakat. Pada dasarnya, Perestroika dijalankan dengan dasar "menambah sosialisme dan menambah demokrasi", baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan.
Perestroika terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

1. Glasnost (Keterbukaan)
    Pelaksanaan Glasnost ditandai dengan dihapuskannya sistem penyensoran terhadap media massa, film, tulisan-tulisan, drama, dan kesenian. Tujuan Glasnost sebagai berikut:
a. Mencoba memulihkan kepercayaan rakyat
     Rakyat Uni Soviet bersikap apatis dan sinis terhadap keadaan negerinya. Sikap ini dilatarbelakangi dengan penindasan pemerintah terhadap rakyat selama tujuh decade. Dengan pelaksanaan Perestroika (khususnya Unsur Glasnost), pemerintah berusaha memperbaiki citranya.

b.Menjadikan rakyat sebagai unsur check dan balance
     Tujuan ini berisiko tetapi sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih memerhatikan pemerintah dan kebijaksanaan-kebijaksaannya. Oleh karena itu, muncullah kebebasan media massa untuk memuat segala macam tulisan yang selama ini tidak boleh dimuat.

Berikut ini merupakan contoh-contoh pelaksanaan Glasnost diberbagai bidang.
a. Dalam bidang politik : rakyat diberi kebebasan untuk mengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang 
    dianggap salah, juga boleh menyuarakan pendapat secara bebas
b. Dalam bidang ekonomi : rakyat diberi kebebasan untuk berusaha dalam meningkatkan kehidupannya,
    hak kepemilikan setuatu telah diakui, dan perusahaan swasta diperbolehkan berdiri
c. Dalam bidang sosial budaya : yaitu adanya jaminan kebebasan beragama, individu boleh menertibkan
    surat kabar. Media massa telah bergeser dari budaya rahasia menjadi budaya terbuka, dan lain-lain

2. Democratizatsiya
     Democratizatsiya adalah demokratisasi di segala bidang (terutama politik) dalam kehidupan di Uni Soviet. Sejak Revolusi Bolshevik 1917, sistem politik Uni Soviet bersifat monolitik. Namun, dengan adanya Perestroika (unsur Democratizatsiya), rakyat Uni Soviet bakal memilih wakil-wakilnya secara bebas untuk duduk di dalam Kongres Perwakilan Rakyat Uni Soviet

3. Rule of law
      Artinya adalah ditegakkannya pembangunan negara sosialis berdasarkan hukum yang berlaku. Hak pribadi, kelompok, maupun hak asasi diakui keberadaannya dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuannya.
     Contoh restrukturisasi di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Mikhail Gorbachev adalah menata kembali sistem perekonomian yang dirasa sangat menghambat perkembangan ekonomi Uni Soviet dibawah kekuasaan komunis. Adapun lankah-langkah yang diambil sebagai berikut.
a. Sasaran pembaruan pertama ditekankan pada percepatan ekonomi dengan meningkatkan disiplin kerja
    dan investasi dalam bidang mesin berat
b. Daerah diberi wewenang untuk suatu peraturan perusahaan
c. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, negara akan memberi subsidi operasional.
d. Petani swasta ditempatkan pada kedudukan keuangan yang sederajat dengan pertanian yang dikelola
    oleh negara
e. Negara mengizinkan kepemilikan sawsta secara penuh terhadap pabrik-pabrik berskala kecil
f. Mengizinkan penduduk untuk mempunyai hak milik termasuk mineral, peralatan dan saham.

    Itulah konsep pembaruan yang dilakukan oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Namun, konsep ini mengalami kegagalan dan membawa situuasi ekonomi, stabilitas politik dan kehidupan di masyarakat bertambah buruk. Dampak yang paling nyata dari konsep tersebut adalah adanya tuntutan dari negara-negara bagian untuk berdaulat sendiri dan hancurnya komunis di Uni Soviet. Usaha untuk merdeka dari negara-negara bagian didukung dengan kebangkitan nasionalisme etnis. Berbagai pergolakan etnis di republic-republik (negara bagian) Uni Soviet menambah semakin runcingnya perpecahan.
    Selain itu, Perestroika adalah jimat Presiden Mikhail Gorbachev untuk melakukan pembaruan di Uni Soviet. Namun, kebijaksanaan pembaruan Gorbachev menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kelompok. Gorbachev mengatakan bahwa kelompok yang mendukungnya adalah golongan generasi muda Soviet, sedangkan kelompok yang kontra adalah golongan lama (tua dan konservatif). Kelompok yang kontra terhadap kebijakan Gorbachev pada puncaknya berusaha melakukan kudeta. Mereka melakukan usaha penggulingan terhadap Gorbachev pada tanggal 19 Agustus 1991. Namun, kudeta ini gagal. Tokoh-tokoh kudeta terhadap Gorbachev antara lain Menteri Pertahanan Dimitri I Yazov, ketua KGB Vlandimir Krychkov, Wapres Gennady Yanayev, dan Presiden Himpunan Fasilitas Komunikasi, Transpormasi, Kontrusi, Industri dan perusahaan negara yaitu Alexander I Tizyakov.
    Setelah kudeta tersebut mengalami kegagalan, Gorbachev berhasil memegang kekuasaan kembali. Gebrakan pertama yang dilakukan Gorbachev adalah pernyataan mengundurkan dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal PKUS (Partai Komunis Uni Soviet). Gebrakan itu disusul dengan sebuah dekrit yang berisi pembubaran PKUS. Mikhail Gorbachev melakukan pembubaran PKUS pada tanggal 24 Agustus 1991. Sebab-sebab pembubaran PKUS adalah tokoh-tokohnya banyak terlibat dalam kudeta.
    Kudeta di Uni Soviet pada tanggal 19 Agustus 1991 dan pembubaran PKUS pada tanggal 24 Agustus 1991 menambah gejala-gejala perpecahan yang sebelumnya sudah terjadi di republik-republik yang terdapat di Uni Soviet. Republic-republik itu bertambah semangat untuk menyatakan kemerdekaannya dan lepas dari kekuasaan Uni Soviet. Sebenarnya masalah perpecahan republic ini sudah terjadi sebelum terjadi kudeta di Uni Soviet.
    Dari kelima belas republic negara bagian Uni Soviet, Georgia adalah negara pertama yang mengeluarkan deklarasi Union Treaty (perjanjian Uni). Georgia mengeluarkan Union Treaty pada tanggal 9 Maret 1990, namun pada tanggal 10 November 1990 akan mengupayakan kemerdekaan penuh. Langkah Georgia diikuti oleh Lithuania. Negara ini berhasil mengeluarkan deklarasi kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 11 Maret 1990. Negara-negara bagian yang lain kemudian mengikuti memerdekakan diri (15 Republik) sampai Uni Soviet dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1991.
    Dengan dibubarkannya PKUS dapat diartikan bubar juga Uni Soviet karena Partai Komunis dapat disamakan dengan Uni Soviet. Partai inilah yang menciptakan Uni Soviet, dengan merebut kekuasaan di Rusia padaa tahun 1917. Selanjutnya, Rusia berhasil meluaskan republic-republik lain dari bekas kekuasaan Tsar.
Daftar pustaka
Feldbrugge, Ferdinand Joseph Maria (1993). Russian Law: The Rnd of the Soviet system and the Role of Law
Rahrdja,pratama.1986.hilangnya Uni soviet dalam peradaban dunia.yogyakarta

Jumat, 20 November 2015

MHD. RAHIM/PIS/A

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.

Nama Borneo diberikan oleh orang-orang Inggris berdasarkan nama wilayah ini karena pada masa lalu orang Eropa berdagang melalui bandar di Brunei sebagai bandar perniagaan terbesar di pulau ini.


Ibu kota (dan kota terbesar) : Bandar Seri Begawan
Bahasa resmi : Melayu
Pemerintahan : Monarki absolut Islam
� Sultan : Hassanal Bolkiah
� Pangeran (Putra mahkota) : Al-Muhtadee Billah
Formasi :
� Sultan : Abad ke 14
� Akhir Protektor Inggris : 1 Januari 1984
Luas wilayah :
� Total : 5.765 km2
� Air (%) : 8.6%
Penduduk :
� Perkiraan Juli 2008 : 381,371 jiwa
� Kepadatan : 66/km2
PDB (KKB) : Perkiraan 2007
� Total : $19.640 billion (ke-114)
� Per kapita : $51,000 (ke-5)
IPM (2008) :? 0.919 (high) (ke-27)
Mata uang : Brunei dollar (BND)
Zona waktu : (UTC+8)
Lajur kemudi : kiri


ASAL-USUL BRUNEI
Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada Batu Tarsilah yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19, memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807).
Brunei adalah sebuah negara tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Cina dan tradisi lisan. Dalam catatan Sejarah Cina dikenal dengan nama Po-li, Po-lo, Poni atau Puni dan Bunlai. Dalam catatan Arab dikenali dengan Dzabaj atau Randj.
Catatan tradisi lisan diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru nah yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan baru nah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei.
Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ke-3 pada tahun 1425 M. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan / pancir dari Cucu Rasulullah Shalallahualaihi Wassallam yaitu Amirul Mukminin Hasan / Syaidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsilah / prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan, Brunei. Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan Sultan-Sultan disekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu.
POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.
Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.
Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRC dan Republik Cina. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.
DAFTAR RAJA-RAJA BRUNEI
1.        Raja-raja Brunai Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun 1363 M yakni:
1. Sultan Muhammad Shah (1383 � 1402)
2. Sultan Ahmad (1408 � 1425)
3. sultan Syarif Ali (1425 � 1432)
4. Sultan Bolkiah (1485 � 1524)
5. sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967)
6.  Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini)
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
Brunei dibagi atas 4 (empat) distrik, yaitu:
No.    District                          Ibukota                                           Populasi
1.       Belait :                          Kuala Belait                                     109,000
2.       Brunei-Muara :              Bandar Seri Begawan                      380,000
3.       Temburong :                  Pekan Bangar                                   10,000
4.       Tutong :                        Pekan Tutong                                   56,000
GEOGRAFI
Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan; 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 383.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 46.000 orang tinggal di ibukota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Iklim Brunei ialah tropis khatulistiwa, dengan suhu serta kelembapan yang tinggi, dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun.
EKONOMI
Ekonomi negara kecil yang kaya ini adalah suatu campuran keusahawanan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahawa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan menjejaskan perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000.
DEMOGRAFI
Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu (66,3%). Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 11.2% jumlah penduduknya. disusul penduduk asli/dayak (3.4%) dan suku-suku lainnya (19.1%). Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia.
Islam ialah agama resmi Brunei (67%), dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa[13%]), agama Kristen (10%), serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil [10%]).
BUDAYA
Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Hindu dan Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan, dengan orang luar dan non-Muslim dibenarkan membawa dalam 12 bir dan dua botol miras setiap kali mereka masuk negara ini. Setelah pemberlakuan larangan pada awal 1990-an, semua pub dan kelab malam dipaksa tutup.
Daftar Pustaka:

ANDRIKO APRILINATA/PIS A

            Filipina adalah negara kepulauan dengan 7.107 buah pulau. Penduduknya yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda-beda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Mayoritas penduduknya menganut agama katolik. Penduduk yang menganut agama Islam menurut data resmi pemerintah sekitar 5% atau 2,8 juta jiwa. Dari data non pemerintah menyebutkan bahwa umat Islam di Filipina sekitar 7 juta jiwa atau sekitar 10% dari penduduk Filipina.Sebelum datangnya Spanyol, secara umum terdapat dua bentuk masyarakat di kawasan yang kini disebut Filipina. Di sebelah selatan dikenal dengan komunitas Muslim yang monoteis dan mereka yang animis atau pagan yang menempati bagian tengah dan utara wilayah itu, ada dua tujuan masuknya Spanyol pada waktu itu, yaitu motif ekonomi dan motif agama. Motif agama berarti katolikisasi terhadap masyarakat Filipina. Tetapi Spanyol hanya sukses menaklukan katolikisasi di bagian tengah dan utara yang animis atau pagan, sedangkan di selatan mereka tidak berhasil melakukan katolikisasi terhadap Sulu dan Manguindanao.[1]

            Masuk dan berkembangnya Islam di negara Filipina sesuai dengan daerah-daerah penyebaran agama Islam :
1.      Sulu
            Masuknya Islam ke Filipina melalui Sulu. Dikatakan dalam Salasilah Sulu, orang yang pertama kali memperkenalkan Islam disana adalah Tuan Masya'ika, berasal dari Arab Selatan Tuan Masya'ika menikah dengan putri Raja Sipad, penguasa Sulu pada waktu itu. Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa keluarga itu telah masuk Islam, tetapi tidak ada yang menunjukkan apakah masyarakatnya sudah memeluk Islam. Islam muncul pada abad ke-14, karena terdapat kuburan tua seorang muslim yang disebut Paduka Maqbalu di Bud Dato, Jolo
            Menurut Salasilah Sulu terdapat nama seorang ahli sufi yang datang ke Buansa untuk mengajarkan agama Islam. Ahli sufi itu dikenal sebagai Syarif Aulia Karim al-Makhdum, mendarat di pulau Jolo pada tahun 1380 M. kemudian, Makhdum Aminullah, yang dikenal dengan Sayyid an-Niqab dan Makhdum Abdurrahman. Selain para makhdum terdapat pula seorang raja yang berasal dari Minagkabau, Sumatera Barat, yang disebut dengan Raja Baginda. Menurut Tarsila Sulu Raja Baginda sampai di Sulu 10 tahun setelah datangnya Karim al-Makhdum. Menurut Salasilah Sulu, orang-orang yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Sayyid dari Palembang yang dikenal dengan Sayyid Abu Bakar yang mendarat di Sulu sekitar tahun 1450 M. Sayyid Abu Bakar menikah dengan putri Raja Baginda yang bernama Paramisuli. Kemudian dia beri gelar Sultan Syarif al-Hasyim.
            Islam telah disebarkan disulu secara meluas pada awal abad ke-16 oleh seorang keturunan arab melayu, Muhammad Kabungsuan bin Syarif Ali Zain al-Abidin. Dia sampai di Manguindanao sekitar tahun 1515 M, dengan mendirikan sebuah pemerintahan di sebuah tempat yang bernama Malabang. Agama Islam pun terus berkembang di Manguindanao. Para pendakwah dari Ternate dan Brunei datang ke Manguindanao bukan saja untuk mengislamkan penduduk yang belum Islam tetapi juga mengajar dan memperdalam pengetahuan Islam penduduk sana. Kampong Iranun di sekitar teluk Illana merupakan masyarakat Manguindanao yang pertama kali masuk Islam. Dan telah mendapatkan bimbingan dari para muballig Syarif Kabungsuan. Di samping Syarif Kabungsuan adapula ulama lain yaitu Syarif Alawi yang berdakwah di Manguindanao.
2.      Luzon
            Sebelum Spanyol datang, Islam telah sampai ke pulau Luzon. Akan tetapi dakwah disini belum berhasil. Hanya di kawasan Manila saja yang terdapat pemukiman dan pemerintahan Islam. Ibukota Filipina, Amanilah adalah sebuah kota yang diberi nama dari bahasa Arab yaitu Fi Amannillah ( dibawah perlindungan Allah Swt ), setelah dikuasai Spanyol Amanilah diganti nama menjadi Manila. Islam disebarkan di sekitar Manila itu berasal dari Brunei. Salasilah Brunei mengatakan bahwa Sultan Bulkiah dari Brunei telah merebut Selurong yaitu kawasan Manila sekarang. Salah seorang kerabat raja Brunei dipilih untuk memerintah kawasan itu. Akan tetapi, terhambat akibat direbutnya Manila oleh Spanyol pada tahun 1570. Raja Sulaiman dibunuh oleh tentara Spanyol yang dipimpin oleh Legazpi di teluk Manila. Keberhasilan Legazpi ini menjadi awal kolonialisme di Filipina.
            Walaupun Manila merupakan kawasan Islam sebelum direbut oleh Spanyol, namun diperkirakan belum banyak orang penduduknya yang memeluk agama Islam. Mereka masih menganut kepercayaan lama animisme. Pada keseluruhan perkembangan Islam di Filipina terutama di Luzon bersaing dengan usaha kristenisasi pihak Spanyol. Walaupun Spanyol telah berhasil menghambat perkembangan Islam di negeri itu, namun Islam tetap bertahan dengan kuat di  kalangan orang-orang Moro di Selatan (Mindanao dan Sulu).[2]
Islam pada masa penjajahan Barat
            Dahulu Islam tersebar di Filipina, hampir mencapai seluruh kepulauannya. Disana juga telah berdiri pemerintahan Islam, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, secara tiba-tiba muncullah arus pemikiran keagamaan yang dibawa oleh penjajah Spanyol. Pada tahun 928 H/1521 M, secara mendadak Spanyol menyerbu kepulauan-kepulauan Filipina. Selama masa yang hampir 4 abad ini, telah terjadi upaya penjauhan ajaran Islam dari generasi kaum muslimin secara berturut-turut lewat jalan peperangan yang menghancurkan kaum muslimin dan memaksa mereka untuk memeluk agama Nasrani dengan ancaman kekerasan. Sekalipun demikian, mereka tidak juga mampu mengalahkan pemerintahan-pemerintahan Muslim, sehingga disana masih tersisa beberapa pemerintahan. Spanyol belum berhasil sepenuhnya menguasai Filipina ini, khususnya kepulauan Mindanao dan Sulu.
            Perkembangan Islam di Filipina terhambat oleh kolonialisme Spanyol. Kolonialisme Spanyol yang membawa semangat glory, gospel and gold berusaha kuat untuk mengubah agama masyarakat Filipina menjadi pengikut katolik. Serta menerapkan sistem politik divide and rule (pecah belah dan kuasai), dan mission sacre (misi suci untuk kristenisasi) terhadap orang Islam. Pada 1578, terjadi perang antara kaum muslim dengan Spanyol yang juga melibatkan orang Filipina Utara yang telah menjadi Kristen. Wilayah Manguindanao dan Sulu di Filipina selatan tidak pernah ditundukkan oleh Spanyol, namun dianggap sebagai bagian dari koloninya. Terbukti dalam Traktat Paris pada tahun 1898 yang mengalihkan kekuasaan Filipina kepada Amerika Serikat dan selanjutnya Amerika menguasai Filipina, Amerika Serikat kemudian menguasai kepulauan Filipina pada tahun 1317 H/1899 M. maka timbullah perlawanan menentangnya dan berlangsung hingga tahun 1339 H/1920 M. Amerika Serikat mewarisi kawasan terutama di wilayah utara Filipina yang berpusat di Manila, Luzon.
            Sementara wilayah selatan Filipina yang membentang di Kepulauan Mindanao dan seluruh pulau Sulu yang tidak pernah terjamah oleh usaha kristenisasi Spanyol, berada dibawah kekuasaan militer Spanyol dengan cara membangun benteng pertahanan yang kuat di seluruh penjuru hunian penduduk. Namun, control atas masyarakat sedemikian lemah sehingga mudah diruntuhkan seiring dengan jatuhnya Teluk Manila oleh Amerika Serikat. Sungguhpun demikian, Amerika Serikat tidak mengelola daerah Selatan ini hingga 1902 Pada masa pemerintahan kolonialisme Amerika Serikat, masyarakat Islam yang masih tradisional tidak mau bekerja sama dengan Amerika maupun masyarakat Filipina lainnya yang katolik. Usaha pembaratan atau pemodernan administrasi juga gagal pada masyarakat Islam di Selatan. Amerika lebih mudah bekerja sama dengan mayarakat katolik.
            Konsentrasi kebijakan Amerika Serikat memang tidak tertuju pada konversi agama penduduk, tetapi pada usaha mem-Barat-kan umat Islam sehingga mampu memerintah dirinya sendiri, setara dengan orang Kristen Filipina. Amerika Serikat  mengirimkan para pejabat sipil Kristen ke kawasan Islam yang dikuasai oleh penguasa muslim untuk memperkenalkan cara baru pengelolaan pemerintahan dan merangsang komunitas muslim untuk dapat bekerja sama dengan proyek negara. Program ini tidak hanya ditujukan untuk kolonialisme Amerika Serikat untuk melakukan transformasi dalam kehidupan kaum muslim di kawasan selatan, namun yang lebih penting meredakan permusuhan Islam-Kristen yang telah berjalan lama. Sebagai bagian dari proyek ini, colonial Amerika Serikat juga menganjurkan dan mengirim ribuan orang Kristen dari utara untuk menetap di Mindanao. [3]
Islam di Filipina setelah Kemerdekaan
            Ketika Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada rakyat Filipina pada tahun 1947, Islam manguindanao dan Sulu itu juga termasuk didalamnya. Dengan kata lain, kedua wilayah ini menjadi bagian dari negara Filipina, meskipun diprotes keras oleh pemimpin dan rakyat muslim di kawasan itu. Sebelum penyerahan kemerdekaan itu, Sultan Sulu mengirimkan surat kepada Kongres dan Presiden Amerika Serikat bahwa kepulauan Mindanao khususnya Kesultanan Sulu menolak untuk menjadi bagian dari negara Filipina yang merdeka. Mereka ingin tetap menjadi bagian dari negara Amerika Serikat dan tidak ikut bergabung dengan negara Filipina. Namun protes itu tidak digubris oleh Amerika Serikat dank arena itu muslim Moro di kepulauan Mindanao tetap menjadi bagian dari negara Filipina. Penyerahan kedaulatan kesultanan  Sulu oleh Spanyol ke penjajah Amerika Serikat yang dianggap illegal dan surat permintaan Sultan Sulu kepada Presiden dan Kongres Amerika Serikat untuk tidak bergabung dengan negara Filipina merdeka, itu menjadi tonggak sejarah bagi gerakan separatism di kepulauan Mindanao: bahwa bangsa moro sejak awal tidak bersedia menjadi bagian dari negara Filipina.
            Akibat berbagai kekecewaan dan sakit hati masyarakat Islam terhadap perlakuan yang tidak adil sejak masa kolonialisme Spanyol, Amerika, dan berlanjut pada masa pemerintahan Filipina mendorong munculnya organisasi-organisasi yang menuntut kemerdekaan bagi wilayah Selatan Filipina. Lahirnya MIM (Mindanao Independence Movement)  dan MNLF (Moro National Liberation Front) adalah upaya untuk meraih kemerdekaan bagi wilayah masyarakat Muslim. Di pihak lain, upaya dari penguasa Filipina masa kini juga tidak terlalu serius untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Islam dalam memperoleh kesempatan baik dalam pemerintahan, kemiliteran, dan pendidikan. Akhirnya tidak tahu sampai kapan persoalan masyarakat muslim bisa terselesaikan baik oleh pemerintah Filipina maupun para tokoh muslim di Filipina Selatan.[4]
DAFTAR PUSTAKA
[2] A. Majul, Cesar.Dinamika Islam Filipina.Jakarta.LP3ES, 1989. 
[3] Muhammad Hasan Alayudrus, Penyebaran Agama Islam Di Asia Tenggara, (Jakarta: Lentera, 1996)
[4] Ajid Thohir. 2009. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam.Jakarta.Rajawali Pers